Pakar Penerbangan K Martono: Tak Ada Istilah Bandara Internasional
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Pakar Penerbangan K Martono: Tak Ada Istilah Bandara Internasional

Jumat, 7 Agustus 2020 | 11:35 WIB
Oleh : Yuliantino Situmorang / YS

Jakarta, Beritasatu.com – Pakar Hukum Penerbangan dari Universitas Tarumanagara K Martono mengatakan, sebenarnya tidak ada istilah bandar udara (bandara) internasional. Kondisi Indonesia telah jauh keliru dan menyimpang dari ketentuan internasional.

“Apa yang disebut international airport belum ada kata sepakat secara internasional. Tahun 1986, soal bandar udara internasional telah dibahas oleh Legal Committee selama 10 hari yang diikuti oleh 66 negara dan 186 delegasi. Keputusannya, tidak perlu membuat definisi. Tanpa definisi toh jalan juga. Oleh karena itu, Protokol Montreal tahun 1988 menyebutnya Airport Serving International Civil Aviation, bukan International Airport,” tutur Martono dalam keterangan tertulisnya kepada SP di Jakarta, Jumat (7/8/2020).

Ia menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang menilai, jumlah bandara internasional di Indonesia terlalu banyak, jumlahnya mencapai 30 bandara. Menurut Jokowi, dibanding negara lain, jumlah itu terlalu banyak.

"Saya melihat airline hub yang kita miliki terlalu banyak dan tidak merata. Jadi ini agar kita lihat lagi. Saat ini terdapat 30 bandara internasional. Apakah diperlukan sebanyak ini?” katanya dalam rapat terbatas pembahasan penggabungan BUMN sektor aviasi dan pariwisata di Istana Merdeka, Kamis (6/8/2020).

Martono melanjutkan, di Indonesia bagi pemerintah daerah merupakan suatu kebanggaan memiliki bandara internasional. Ia berkisah, ketika itu seorang pejabat tinggi di Kementerian Perhubungan menanyakan kriteria “bandar udara internasional.”

Namun, entah siapa yang menjelaskan, tiba-tiba muncul muncul Surat Keputusan Menteri Perhubungan tentang 28 bandar udara internasional lengkap dengan rute penerbangannya seperti Pontianak ke Singapura dan Kuching, lalu Bandara di Medan dengan penerbangan ke Penang, kemudian Merauke ke Darwin, Bandung ke Kualalumpur atau Singapura, juga Semarang ke Singapura.

Ia menilai, seluruh bandara tersebut bukan “international airport” melainkan “border crossing airport” atau “bandar udara lintas batas.”

“Akibatnya, dalam kebijakan Open Sky Policy, Indonesia diprotes negara-negara ASEAN karena Indonesia mempunyai 28 bandar udara internasional, tetapi hanya mengizinkan lima bandara yang dipertukarkan, termasuk Makassar sebagai bandar udara internasional,” tutur Martono.

Ia juga heran, entah apa pertimbangannya sehingga Makassar ditetapkan sebagai bandara internasional? Sebab, posisi Makassar terlalu masuk di dalam wilayah Indonesia yang notabene wilayah cabotage atau hak eksklusif Indonesia.

Semestinya, kata dia, bandara internasional hanya di wilayah pinggir saja. Martono sependapat, ketimbang Makassar, lebih baik Manado ditunjuk sebagai bandara internasional, sebab penerbangan Manado ke Makassar merupakan hak perusahaan nasional.

Martono menambahkan, pembukaan Manado sebagai “International Airport” dapat melayani wisatawan bagian Timur Indonsia sekaligus untuk Airpark. Pada masa Covid-19 ini, penerbangan global mengalami kesulitan untuk parkir pesawat udara, karena tidak pernah diperkirakan akan butuh tempat parkir besar-besaran. Apalagi Indonesia juga tidak pernah menyediakan bandara sebagai tempat parkir (Airpark).

Selain itu, tambah Martono, pesawat udara yang sudah rusak atau sementara tidak beroperasi tetap harus membayar biaya parkir kepada bandara yang hanya dalam pembukuan saja tidak dapat ditagih. Sebaliknya, bagi perusahaan penerbangan merupakan beban, karena itu kalau Manado ditunjuk sebagai airpark, akan meringankan beban perusahaan penerbangan.

Di samping itu, kata dia, jika Manado ditunjuk sebagai bandara internasional, dapat melayani wisatawan asing ke daerah wisata Indonesia bagian Timur.

Menurut Martono, bandara harus di wilayah pinggiran misalnya Jakarta, Bali, Juanda, Kualanamu, Manado, atau Biak, Merauke.

Ia mencontohkan, Pemerintah AS tidak mungkin mengizinkan pesawat British Airways dari London langsung mendarat di Los Angeles, paling hanya London ke New York atau Washington karena penerbangan New York ke Los Angeles merupakan cabotage AS. Demikian pula (kecuali ada perhitungan lain) Garuda Indonesia tidak mungkin diizinkan melakukan penerbangan dari Denpasar ke Los Angeles, paling hanya ke Hawaii, sebab dari Hawaii ke Los Angeles itu merupakan cabotage AS.

“Kalau Jokowi meninjau kembali bandara internasional, itu suatu langkah yang pantas dihargai untuk penataan ulang penerbangan nasional, tanpa harus menyalahkan siapapun juga termasuk Covid-19,” papar dia.

Menurut Martono, dunia penerbangan di Indonesia sangat menjanjikan untuk berkembang karena geografis Indonesia sangat stretegis, penduduknya nomor empat di dunia, wilayahnya luas, sumber daya alam banyak, generasi muda kreatif, dan tidak sangat bergantung dari luar negeri seperti Singapura yang tidak punya wilayah. Data menunjukkan bahwa penerbangan internasional cuma sebagian kecil jumlahnya ketimbang penerbangan domestik.



Sumber:PR/Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Tim Kesehatan Tak Siap, Jambi Belum Mampu Lakukan Rapid Test Massal Covid-19

Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi Jambi akan segera mengaktifkan kembali pos komando (posko) Covid-19 di seluruh perbatasan Jambi dengan daerah lain.

NASIONAL | 7 Agustus 2020

Istri Mendagri Minta Ibu PKK Rejang Lebong Aktif Bagikan Masker ke Masyarakat

Ada perintah dari Presiden Jokowi kepada TP PKK Pusat, agar para kader PKK se-Indonesia untuk ikut serta aktif membagikan masker dari pintu ke pintu.

NASIONAL | 7 Agustus 2020

Program LKBA Pemkab Serang Disinergikan dengan Kampung Tangguh Polri

Pemkab Serang di bawah kepemimpinan Bupati Ratu Tatu Chasanah terus mendorong seluruh desa berkompetisi dalam LKBA.

NASIONAL | 6 Agustus 2020

Pasien Covid-19 Klaster Secapa AD Bandung Tinggal 92 Orang

Hasil Lab PCR dari swab lanjutan pasien di Secapa AD sampai dengan pagi ini ada 22 pasien lagi yang dinyatakan negatif.

NASIONAL | 7 Agustus 2020

Gerak Cepat PKK Bagikan Masker Dapat Apresiasi

Keputusan Presiden Jokowi ini tepat, karena melibatkan satuan ibu-ibu PKK yang memiliki jaringan kuat sampai ke kader tingkat RT.

NASIONAL | 6 Agustus 2020

NU Belum Kompak Soal Program Organisasi Penggerak

Setelah menyatakan tak akan bergabung dengan POP, Nadhlatul Ulama (NU) tiba-tiba menyatakan siap bergabung dengan program tersebut.

NASIONAL | 6 Agustus 2020

Kemristek: Profesor Bukanlah Gelar, tapi Jabatan Akademik Tertinggi

Seorang dosen bisa menjadi profesor setelah memenuhi sejumlah syarat dan ketentuan akademik di perguruan tinggi.

NASIONAL | 6 Agustus 2020

Pemprov Bengkulu Akan Evaluasi Penanganan Covid-19

Pemprov Bengkulu akan melakukan evaluasi penanganan kasus Covid-19.

NASIONAL | 6 Agustus 2020

Satgas Sebut Zona Merah Turun Jadi 33 Daerah

Satgas Penanganan Covid-19 menilai terjadi perubahan zona risiko dalam beberapa provinsi di Indonesia.

NASIONAL | 6 Agustus 2020

Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik, Jerinx SID Dicecar 13 Pertanyaan

Jerinx SID dicecar 13 pertanyaan oleh Penyidik Polda Bali terkait kasus dugaan pencemaran nama baik IDI serta ujaran kebencian.

NASIONAL | 6 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS