Tiga Tahun Terakhir, 45 Korban Penyiksaan Minta Perlindungan ke LPSK
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

Tiga Tahun Terakhir, 45 Korban Penyiksaan Minta Perlindungan ke LPSK

Kamis, 2 Juli 2020 | 21:32 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / YS

Jakarta, Beritasatu.com - Tiga tahun terakhir, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerima 45 permohonan perlindungan dari kasus penyiksaan, yang berasal dari sejumlah kasus di 10 provinsi.

Wakil Ketua LPSK Maneger Nasution menjelaskan, dari 45 kasus penyiksaan yang perlindungannya dimohonkan ke LPSK, pelakunya oknum TNI, Polri, dan petugas Pemasyarakatan.

"Aktor dari oknum TNI 39 orang, Polri 20 orang dan 5 petugas pemasyarakatan. Untuk satu kasus, pelakunya bisa lebih dari satu orang," kata Maneger Nasution dalam diskusi daring "LPSK Bicara: Mengenal Penyiksaan dan Perlindungan terhadap Korban", di Jakarta, Kamis (2/7/2020).

Dijelaskan, berbeda dengan penganiayaan atau kekerasan, penyiksaan lebih berorientasi kepada pelaku yang merupakan pejabat publik terhadap orang dalam pengawasannya. Karena itulah, perspektif pejabat publik yang memiliki relasi kuasa atas orang dalam pengawasannya menjadi sangat penting.

Menurutnya, pada kasus penyiksaan, edukasi terhadap masyarakat sebagai korban juga penting. Maneger mengatakan, ada dua faktor penting yang memengaruhi proses pengungkapan kasus penyiksaan di Indonesia.

Pertama, ketakutan korban melaporkan peristiwa penyiksaan yang dialami karena pelaku adalah pejabat publik. Kedua, ketidakpercayaan korban terhadap proses hukum atas laporan penyiksaan yang disampaikan.

Ketakutan korban melaporkan penyiksaan yang dialami, dilatarbelakangi penyiksaan itu diduga dilakukan pejabat publik dan/atau lokasi kejadian berada di dalam bangunan atau wilayah institusi tertentu.

“Akan sangat sulit mencari saksi yang mau memberikan keterangan atas peristiwa penyiksaan dimaksud,” ujar Maneger.

Kalau pun korban melaporkan peristiwa penyiksaan yang dialami, lanjut Maneger, ada ketidakpercayaan dari korban jika laporannya itu akan diproses hukum. Jika pun ada korban yang berani melaporkan penyiksaan yang dialami, mereka ragu (laporan) diproses. Sebab, proses hukum atas laporan itu biasanya dilakukan secara internal oleh institusi pejabat publik tersebut.

Ketakutan melapor atau ketidakpercayaan akan proses hukum, seharusnya bisa dikikis. Apalagi, negara sudah membentuk LPSK yang tugasnya memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan/atau korban, termasuk pada tindak pidana penyiksaan. Apalagi, penyiksaan merupakan salah satu tindak pidana prioritas di LPSK.

"Kehadiran LPSK, secara filosofis untuk membangkitkan keberanian dan kepedulian masyarakat sipil untuk melaporkan suatu tindak pidana dialami ataupun diketahuinya," ujarnya.

Pada diskusi daring itu, Maneger juga menyoroti urgensi perlindungan saksi dan korban dimasukkan dalam kurikulum perguruan tinggi. Khususnya di fakultas hukum, karena semua penegak hukum, sebagian besar belajar dan merupakan lulusan fakultas hukum.

Perlindungan saksi dan korban sebagai bagian kurikulum perguruan tinggi, dirasa lebih memudahkan kalangan civitas akademika, karena konteks ini sangat Indonesia sekali.

Sebab, Indonesia memiliki Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban beserta peraturan lain di bawahnya, ada lembaganya yang khusus melaksanakan perlindungan saksi dan korban, serta banyak kasus dan implementasinya sehari-hari.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Megawati Dorong Produksi Pangan Selain Beras Saat Pandemi

“Kita harus sedia payung sebelum hujan. Kita tak tahu Covid-19 ini berapa lama sementara harga bahan pangan bisa semakin mahal. Perlu makanan pendamping beras."

NASIONAL | 2 Juli 2020

Bawaslu Minta ASN Bijak Gunakan Medsos Saat Pilkada

"Mengupload atau mengunduh di media sosial kegiatan kampanye pasangan calon atau memberikan simbol like sebagai bagian dari bentuk dari dukungan."

NASIONAL | 2 Juli 2020

Mendagri Tawarkan Empat Strategi Antisipasi Kebakaran Hutan

"Kita dorong desa-desa itu untuk memanfaatkan dana desanya dalam bentuk membuat desa mandiri bebas Karhutla."

NASIONAL | 2 Juli 2020

Dua Prajurit TNI AD Terlibat Kasus Penusukan Serda Saputra

"Perannya kedua ini memberikan, meminjamkan senjata api kepada tersangka. Jadi senjata api yang digunakan oleh tersangka (Letda RW) itu dipinjam dari Sertu H."

NASIONAL | 2 Juli 2020

Djoko Tjandra Masuk Indonesia Tak Terdeteksi, Imigrasi Diadukan ke Ombudsman

Djoko Tjandra telah memiliki kewarganegaraan Indonesia dengan mengubah nama Joko Soegiarto Tjandra melalui proses pengadilan.

NASIONAL | 2 Juli 2020

LSI Denny JA: Saat Masyarakat Terpuruk, Segera Cari Solusi dan Proaktif Beri Berita Gembira

"Tularkan harapan, tentu yang berdasarkan hasil riset. Spirit ini yang berharga untuk terus ditumbuhkan.”

NASIONAL | 2 Juli 2020

PDI Perjuangan: Covid-19 Masalah Bersama

Covid-19 harus diatasi bersama semua warga negara.

NASIONAL | 2 Juli 2020

PDIP: Covid-19 Masalah Bersama, Kami Pasang Badan untuk Pemerintahan Jokowi

“PDI Perjuangan menilai bahwa Presiden Jokowi telah bekerja keras dan terus berjuang membantu rakyat agar Indonesia secepatnya bisa mengatasi dampak Covid-19."

NASIONAL | 2 Juli 2020

KA Siliwangi Sukabumi-Cianjur Beroperasi Mulai Besok

KA lokal Siliwangi relasi Sukabumi-Cianjur mulai kembali dioperasikan Jumat, 3 Juli 2020.

NASIONAL | 2 Juli 2020

Anggota Baleg: Pancasila Terusik, Persatuan Bangsa Tergugah

"Wajar kalau hampir semua kalangan menolak hadirnya RUU HIP ini. Setiap mengusik Pancasila dapat dipastikan akan menggugah rasa kebangsaan kita untuk menyatu."

NASIONAL | 2 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS