Pemohon Uji Materi Ingin Kesetaraan Bidang Penyiaran
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Pemohon Uji Materi Ingin Kesetaraan Bidang Penyiaran

Kamis, 25 Juni 2020 | 13:53 WIB
Oleh : Yuliantino Situmorang / YS

Jakarta, Beritasatu.com – Pemohon uji materi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) ingin agar adanya kesetaraan di bidang penyiaran. Terutama bagi penyelenggara siaran digital berbasis internet.

“Perlu kami tegaskan, upaya konstitusional yang kami tempuh bukanlah bentuk perlawanan terhadap layanan platform digital over the top atau OTT. Hari ini dan ke depan layanan OTT terlepas dari penyelenggaranya asing ataupun lokal telah menjadi business model baru di industri penyiaran sehingga harus memperoleh kepastian hukum agar dapat menciptakan level of playing field sesuai amanat konstitusi. Hal itu bisa terwujud hanya apabila layanan OTT yang melakukan aktivitas penyiaran juga tunduk pada UU Penyiaran,” tutur M Imam Nasef, kuasa hukum pemohon uji materi dalam hal ini iNews dan RCTI dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (25/6/2020).

Ia menjelaskan, tujuan dibentuknya UU Penyiaran adalah untuk melindungi kedaulatan nasional di bidang penyiaran. Oleh karenanya, kata dia, di dalamnya diatur mengenai asas, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran di Indonesia. Bahkan diatur juga pedoman mengenai isi dan perilaku siaran.

Konsekuensinya, apabila ada aktivitas penyiaran yang menyimpang dari aturan itu, pemerintah bisa menindak tegas. Namun, apabila ada penyelenggara penyiaran yang tidak tunduk UU Penyiaran, maka hal itu akan mengancam kedaulatan nasional di bidang penyiaran.

Diakui, perkembangan pesat internet sebagai salah satu media berkomunikasi dan menyampaikan pesan atau informasi telah membawa peradaban manusia modern memasuki era digital. Internet of Things (IoT) menjadi keniscayaan dan melahirkan berbagai macam platform digital yang dikenal dengan layanan OTT.

Layanan OTT terkait konten melalui internet berupa penyediaan semua bentuk informasi digital yang terdiri atas tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film, permainan (game) atau kombinasi dari sebagian atau semuanya. Termasuk bentuk yang dialirkan (streaming) atau diunduh (download) melalui jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet.

Berdasarkan klasifikasi itu, layanan OTT yang output-nya berupa layanan konten via internet sebenarnya telah masuk kategori siaran apabila merujuk kepada definisi siaran yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Penyiaran. Pasal itu berbunyi: siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.

Jadi, kata Imam, layanan OTT yang berupa layanan konten pada dasarnya juga melakukan aktivitas penyiaran, sehingga seharusnya masuk ke dalam rezim penyiaran.



Sumber:Suara


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Operasi Halilintar, 159 Kilogram Sabu dari Malaysia Disita

Sabu masuk melalui kapal ikan yang berlabuh di perairan Aceh untuk selanjutnya dibawa melalui darat ke Riau dan Jawa.

NASIONAL | 25 Juni 2020

Jokowi Minta Pangkogabwilhan II Tangani RS Darurat dan Rujukan Surabaya

Dapat dipilah penempatan pasien Covid-19 di RS yang telah ditetapkan untuk menangani pasien dalam kondisi berat atau ringan.

NASIONAL | 25 Juni 2020

Kejagung Tetapkan Pejabat OJK Tersangka Kasus Jiwasraya

Kejaksaan Agung juga menetapkan 13 perusahaan manajer investasi yang diduga ikut terlibat dalam kasus Jiwasraya.

NASIONAL | 25 Juni 2020

Pemprov Sumut Perketat Aturan Normal Baru

Pemprov Sumut meinta untuk tempat yang kerap melibatkan banyak orang, pengelola diminta menyiapkan aturan ketat pencegahan Covid-19.

NASIONAL | 25 Juni 2020

Terapkan New Normal, KLHK Buka Kawasan Ekowisata Secara Bertahap dan Terbatas

Ada 29 TN/TWA/SM yang sudah dapat dibuka secara terbatas, yang berada pada zona hijau dan kuning dalam kriteria Covid-19.

NASIONAL | 25 Juni 2020

KPU Keluhkan Dana Belum Cair, Komisi II Marah ke Menkeu

Arief menjelaskan, pihaknya sudah berkali-kali merevisi jadwal pilkada hanya karena anggarannya belum dicairkan oleh pemerintah.

NASIONAL | 25 Juni 2020

Jokowi Beri Waktu Dua Pekan Pengendalian Covid-19 di Jawa Timur

Pengendalian idealnya dilakukan bersama-sama dan terintegrasi dari semua unit organisasi.

NASIONAL | 25 Juni 2020

Khofifah Beberkan Mengapa Kasus Covid-19 di Jatim Melejit

Imbauan Pemprov Jatim kepada warga agar saat Lebaran melakukan silaturani secara virtual, tidak mudah dilaksanakan.

NASIONAL | 25 Juni 2020

Kasus Korupsi E-KTP, KPK Periksa Mantan Gubernur BI Agus Martowardojo

Agus Martowardojo diketahui telah berulang kali diperiksa KPK sebagai saksi terkait kasus korupsi e-KTP.

NASIONAL | 25 Juni 2020

Gubernur Sumut Minta Kepala Daerah Sosialisasikan Aturan New Normal

Sumut), Edy Rahmayadi meminta bupati dan wali kota untuk melakukan sosialisasi dalam aturan kehidupan "new normal" kepada masyarakat

NASIONAL | 25 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS