INDEX

BISNIS-27 448.452 (2.34)   |   COMPOSITE 5112.19 (31.86)   |   DBX 973.986 (8.67)   |   I-GRADE 139.714 (1.48)   |   IDX30 428.304 (2.58)   |   IDX80 113.764 (0.56)   |   IDXBUMN20 291.927 (3.17)   |   IDXG30 119.182 (0.2)   |   IDXHIDIV20 379.228 (3.03)   |   IDXQ30 124.656 (0.92)   |   IDXSMC-COM 220.2 (1.7)   |   IDXSMC-LIQ 259.388 (-0.32)   |   IDXV30 107.478 (0.14)   |   INFOBANK15 831.648 (11.11)   |   Investor33 374.125 (2.2)   |   ISSI 151.171 (0.09)   |   JII 550.867 (-0.37)   |   JII70 188.056 (-0.11)   |   KOMPAS100 1022.34 (4.05)   |   LQ45 789.815 (4.4)   |   MBX 1412.7 (8.24)   |   MNC36 280.331 (1.41)   |   PEFINDO25 282.464 (2.47)   |   SMInfra18 241.575 (1.13)   |   SRI-KEHATI 316.512 (2.46)   |  

Ketua DPR Ungkap Agenda Strategis Masa Persidangan IV

Senin, 15 Juni 2020 | 18:40 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / YS

Jakarta, Beritasatu.com – Ketua DPR Puan Maharani mengungkap sejumlah agenda strategis pada Masa Persidangan IV DPR. Diharapkan setiap agenda itu dapat diselesaikan melalui pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, dan diplomasi.

Puan menyatakan, dalam pelaksanaan fungsi legislasi, beberapa Rancangan Undang-Undang yang segera dibahas pada Pembicaraan Tingkat I antara lain RUU tentang Daerah Kepulauan, RUU tentang Pelindungan Data Pribadi, RUU tentang Cipta Kerja, dan RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2/2020 terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menjadi undang-undang (UU).

“Perppu ini penting untuk segera disikapi oleh DPR, karena merupakan dasar hukum pelaksanaan Pilkada Serentak pada Desember 2020,” kata Puan dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan IV DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (15/6/2020).

Menurut Puan, pelaksanaan fungsi legislasi di tengah pandemi Covid-19, membutuhkan komitmen bersama antara DPR dan Pemerintah. Tujuannya untuk tetap dapat mencapai target Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020.

“Walaupun pelaksanaan rapat dilakukan dengan protokol Covid-19, DPR dan Pemerintah tetap memiliki komitmen yang tinggi untuk menghasilkan produk undang-undang yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan pembentukan undang-undang,” ucap Puan.

Fungsi Anggaran
Puan menjelaskan, mengenai pelaksanaan fungsi anggaran, DPR bersama Pemerintah akan melakukan pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2021. Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2021 merupakan landasan dalam mendesain APBN 2021.

Desain APBN 2021, sangat bergantung pada pemulihan Sosial dan Ekonomi pada tahun ini.

“Desain APBN 2021 agar diarahkan untuk menjadi stimulus kebijakan fiskal dalam mempercepat pemulihan ekonomi dan sosial, serta menjadi momentum dalam melakukan berbagai reformasi kebijakan pembangunan sehingga dapat mempercepat kemajuan Indonesia di berbagai bidang,” kata Puan.

Puan pun menyebut, “Dapat dimaklumi bahwa dalam mendesain APBN 2021, yang dilakukan dalam kondisi ketidakpastian akibat dampak pandemi Covid-19, akan menimbulkan banyak ruang antisipasi fiskal baik dari sisi pendapatan negara, belanja, maupun pembiayaan. Oleh karena itu, Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2021 juga telah mengantisipasi risiko ketidakpastian perkembangan pandemi Covid-19 dan dampaknya,” ungkap Puan.

Puan menuturkan, KEM PPKF Tahun 2021 yang menempatkan kebijakan belanja sebagai stimulus utama kebijakan fiskal agar mempertimbangkan juga kemampuan pendapatan negara, pengendalian defisit, kapasitas rasio utang, dan risiko beban utang yang akan memberikan tekanan ruang fiskal pada tahun-tahun mendatang.

“DPR dalam membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2021, akan mencermati dan memastikan agar kebijakan fiskal tahun 2021 dapat lebih efektif dalam menjalankan pembangunan nasional bagi kesejahteraan rakyat dan kemajuan diberbagai bidang,” tegas Puan.

Fungsi Pengawasan
Puan mengatakan, dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR melalui Alat Kelengkapan Dewan, akan melakukan rapat-rapat dengan mitra kerja maupun panitia kerja, khususnya dalam penanganan dampak wabah Covid-19 di berbagai bidang dan sektor.

Puan menegaskan, DPR melalui Tim Pengawas Penanggulangan Bencana Covid-19, DPR akan melakukan pengawasan atas pelaksanan alokasi anggaran dan program penanganan Covid-19, termasuk mencermati efektivitas realokasi dan refocusing anggaran Covid-19 yang dilakukan di kementerian/lembaga terkait.

“Fungsi pengawasan DPR juga akan diarahkan pada upaya pemulihan sosial dan ekonomi yang akan dilakukan oleh Pemerintah, seperti antara pemulihan di bidang pendidikan dengan Sistem Pembelajaran Jarak Jauh, Pemulihan Pariwisata, Pemulihan Ekonomi Nasional, dan sebagainya,” kata Puan.

Puan menyatakan, DPR akan memberikan perhatian pada tahapan persiapan Pilkada Serentak 2020.

“Setiap tahapan pilkada diharapkan dapat menyesuaikan dengan mekanisme pemilihan dan protokol kesehatan Covid-19. Pemerintah dan pihak penyelenggara agar dapat mempersiapkan hal ini sebaik-baiknya sehingga pilkada dapat dilaksanakan sesuai rencana, yaitu tanggal 9 Desember 2020,” ujar Puan.

Puan pun menyebut, “DPR melalui fungsi pengawasannya juga akan memberi perhatian pada pembatalan pemberangkatan Haji Tahun 2020, dan agar pemerintah menyiapkan contingency plan terkait hal tersebut.”

Pada masa sidang ini, menurut Puan, DPR juga akan memberi pertimbangan terhadap enam Calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Negara Sahabat untuk RI. Di sisi lain, pada masa sidang IV ini, bertepatan dengan pemerintah sedang mempersiapkan penanganan Covid-19 untuk memasuki tahapan new normal.

“Dalam memasuki tahapan new normal tersebut Pemerintah agar memastikan berbagai protokol kesehatan Covid-19 seperti protokol di Pasar, Sekolah, Rumah Sakit, tempat kerja, terminal, dan tempat-tempat kerumunan lainnya, sudah tersosialisasi dengan baik sehingga tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat. Dan saat ini Pasar sudah menjadi salah satu tempat penyebaran Covid-19, padahal Pasar sebagai tempat ekonomi masyarakat bergerak dan sebagai fungsi kontrol stabilitas harga pangan,” kata Puan.

Puan menyatakan, DPR memiliki komitmen yang tinggi untuk ikut bergotong royong bersama pemerintah dan seluruh komponen masyarakat dalam menanggulangi pandemi Covid-19.

“Kita juga perlu menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada dokter, tenaga kesehatan, TNI dan Polri, yang berada di depan dalam melayani masyarakat terdampak baik dari aspek penanganan kesehatan maupun dalam membangun ketertiban PSBB. Keberhasilan dalam menanggulangi Covid-19 adalah keberhasilan dari gotong royong kita, bangsa Indonesia,” tegas Puan.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Alutsista TNI Dinilai Butuh Modernisasi

Alutsista TNI bukan hanya memerlukan modernisasi dengan pengadaan yang baru, tetapi juga perlu perawatan dan overhaul terhadap alutsista yang ada.

NASIONAL | 15 Juni 2020

Pandemi, Satuan Pendidikan Tidak Bisa Memaksa Murid Masuk Sekolah

Sekolah tak bisa memaksa murid yang orangtuanya melarang karena khawatir tertular Covid-19.

NASIONAL | 15 Juni 2020

SMA dan SMP Lebih Dahulu Diizinkan Pembelajaran Tatap Muka

Kemampuan peserta didik dalam menerapkan protokol kesehatan menjadi pertimbangan.

NASIONAL | 15 Juni 2020

Tersangka Kasus ABK Lompat ke Laut Diancam 15 Tahun

Tiga tersangka dalam kasus dugaan TPPO yang menimpa dua ABK Fu Lu Qing Yuan Yu 901 yang terjun ke Selat Malaka dijerat pasal berlapis.

NASIONAL | 15 Juni 2020

Taj Yasin Minta Pesantren Bentuk Satgas Jaga Santri

Peran Satgas Jaga Santri tak ubahnya seperti konsep Jogo Tonggo.

NASIONAL | 15 Juni 2020

New Normal, Jasa Tirta II Kembali Buka Jatiluhur Valley and Resort

Jasa Tirta II kembali membuka kawasan Jatiluhur Valley and Resort mulai tanggal 20 Juni 2020 secara terbatas.

NASIONAL | 15 Juni 2020

Gelar Rakornas, BPKP Selaraskan Arah Kebijakan

Rakornas adalah wadah APIP untuk menyelaraskan arah kebijakan pengawasan intern seluruh APIP Kementerian dan Lembaga, serta APIP Provinsi, kabupaten/kota.

NASIONAL | 15 Juni 2020

Izin Pembukaan Kembali Sekolah di Tangan Pemda

Keputusan dimulainya pembelajaran tatap muka di zona hijau dilakukan secara sangat ketat dengan persyaratan berlapis.

NASIONAL | 15 Juni 2020

Gugus Tugas Berkomitmen agar Sistem Pendidikan Aman dari Covid-19

Gugus tugas akan akan berupaya agar sistem pendidikan berlangsung dengan aman melalui langkah-langkah yang dilakukan dengan seksama dan komprehensif.

NASIONAL | 15 Juni 2020

Cegah Covid-19, Ganjar Minta Pasar Tradisional Diawasi Khusus

Sejumlah pasar tradisional menjadi klaster penularan Covid-19.

NASIONAL | 15 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS