Aturan Perpres Tugas TNI Atasi Terorisme Bisa Timbulkan Masalah Baru
INDEX

BISNIS-27 428.182 (-2.86)   |   COMPOSITE 4879.1 (-9.06)   |   DBX 933.193 (7.61)   |   I-GRADE 128.434 (-0.58)   |   IDX30 404.523 (-3.21)   |   IDX80 106.174 (-0.61)   |   IDXBUMN20 268.239 (-2.84)   |   IDXG30 113.341 (-0.34)   |   IDXHIDIV20 361.328 (-3.85)   |   IDXQ30 118.527 (-0.83)   |   IDXSMC-COM 209.874 (0.28)   |   IDXSMC-LIQ 234.117 (0.48)   |   IDXV30 100.803 (-0.57)   |   INFOBANK15 767.134 (-9.65)   |   Investor33 355.071 (-2.81)   |   ISSI 143.565 (0.25)   |   JII 517.566 (1.34)   |   JII70 175.828 (0.4)   |   KOMPAS100 953.068 (-3.09)   |   LQ45 742.375 (-5.22)   |   MBX 1347.52 (-4.53)   |   MNC36 265.633 (-1.2)   |   PEFINDO25 258.006 (2.03)   |   SMInfra18 230.699 (-0.73)   |   SRI-KEHATI 299.246 (-2.35)   |  

Aturan Perpres Tugas TNI Atasi Terorisme Bisa Timbulkan Masalah Baru

Rabu, 10 Juni 2020 | 13:46 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / YS

Jakarta, Beritasatu.com - TNI dapat dilibatkan dalam mengatasi Terorisme, yakni melalui UU 34 Tahun 2004 tentang TNI. Saat ini, perbaikan atau revisi UU Pemberantasan Terorisme dengan mempertegas pengaturan pelibatan TNI sesuai dengan UU TNI adalah solusi terbaik bagi TNI untuk penanganan terorisme.

Penegasan tersebut disampaikan mantan Kepala Badan Strategis Indoneia (Kabais) Laksda TNI (Purn) Soleman B Ponto dalam diskusi webinar bertema "Polemik Rancangan Perpres Tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Terorisme" yang diadakan Universitas Paramadina, Jakarta, Selasa (9/6/2020).

Menurut Soleman, kemunculan Rancangan Perpres yang telah dikirim pemerintah ke DPR awal Mei lalu tidak salah karena merupakan amanat dari UU 5/2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Sesuai UU itu, TNI berkewajiban untuk membuat rancangan Perpres yang mengatur tentang tata cara TNI dalam mengatasi Terorisme.

Perpres di satu sisi merupakan perintah undang-undang, maka TNI sebagai lembaga pemrakarsa wajib membuat rancangan Perpres itu. Namun di sisi lain, kemunculan rancangan Perpres ternyata mendapat penolakan keras karena dinilai berpotensi melanggar HAM serta memberi tugas kepada TNI memberantas di luar kerangka criminal justice system.

Soleman berpendapat, ada tiga masalah yang timbul bila Perpres itu disahkan. Pertama, kalau isinya mengatur tentang pelaksanaan operasi militer sesuai dengan amanat ayat 3 Pasal 43 I UU 5/2018, maka akan bertabrakan dengan Pasal 6 UU yang sama yang menghendaki adanya penegakan hukum.

"Artinya isi Perpres itu berada di luar kerangka criminal justice system," kata Soleman.

Ia menyoroti salah satu hal krusial dalam pasal 6, yakni pelaku teror atau terhadap teroris dipidana. Kata pidana tersebut menurutnya perlu mendapat perhatian karena membawa konsekuensi bahwa bagi para pelaku teror atau para teroris harus melalui serangkaian proses hukum atau proses persidangan sebelum dijatuhkan hukuman.

Poses hukum atau proses persidangan itu sendiri diatur oleh KUHAP.

"Artinya, para teroris nanti dibunuh apabila mendapat hukuman pidana mati. Para pelaku teror nanti dibunuh setelah melalui serangkaian proses persidangan, bukan dibunuh dalam proses penangkapan," ujar Soleman.

Masalah kedua terkait kerangka criminal justice system yang berpedoman pada KUHAP bukan keahlian TNI sehingga berpotensi bertabrakan dengan Polri, dan juga bertentangan dengan dengan ayat 1 dan ayat 2 UU 5/2018 yang menghendaki adanya operasi militer.

"Masalah ketiga, oleh karena TNI bukan ahlinya sebagai penegak hukum, maka dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang berlaku. Sehingga TNI akan tertuduh sebagai pelanggar HAM sebagaimana yang diatur oleh UU No.26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM," ungkapnya.

Melalui revisi UU Pemberantasan Terorisme yang disinkronisasi dengan UU TNI, khususnya Pasal 43 I UU 5/2018, Perpres tak diperlukan dalam pelibatan TNI untuk pemberantasan terorisme.

Dirinya menyarankan, pada ayat 3 pasal 43 I UU Nob5/2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang semula berbunyi : "Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan mengatasi aksi terorisme sebagaimana pada ayat 1 diatur dalam Peraturan Presiden" diganti dengan : "Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan mengatasi aksi terorisme sebagaimana pada ayat 1 dilaksanakan berdasarkan UU 34/2004 tentang TNI.

"Hal ini akan membebaskan TNI dari kewajiban untuk membuat Rancangan Perpres yang isinya akan selalu bermasalah. Tanpa Perpres pun, TNI tetap dapat dilibatkan dalam mengatasi Terorisme, melalui UU 34/2004 tentang TNI," ujarnya.



Sumber:Suara Pembaruan

TAG: 


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Amir Jamaah Islamiah Diburu Polisi

Jamaah Islamiah (JI) muncul kembali dalam peta teror Indonesia. Beberapa orang kaki tangan kelompok ini telah dibekuk oleh Densus 88 di sejumlah tempat.

NASIONAL | 10 Juni 2020

Pandemi Covid-19 Belum Berakhir, Polri Ingatkan Warga agar Disiplin

"Dalam menghadapi new normal ini Polri mengedepankan salus populi suprema lex esto atau keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi," kata Idham.

NASIONAL | 10 Juni 2020

Survei Populi: Masyarakat Lebih Takut Kelaparan Daripada Covid 19

Mayoritas publik menyetujui kehidupan new normal.

NASIONAL | 10 Juni 2020

Belasan Rumah Terbakar di Medan

Belasan rumah di Medan terbakar.

NASIONAL | 10 Juni 2020

Jokowi: Adaptasi Kebiasaan Baru Bukan Berarti Kita Menyerah dan Kalah dari Covid-19

Presiden minta masyarakat tak menyerah lawan virus corona.

NASIONAL | 10 Juni 2020

KPK Disebut Tetapkan Bupati di Sumatera Utara Tersangka Suap

KPK disebut telah menetapkan seorang bupat di Sumut jadi tersangka.

NASIONAL | 10 Juni 2020

Tim Peduli Kehormatan Profesi Advokat Indonesia Somasi Pemprov DKI

Advokat somasi Pemprod DKI untuk perbaiki surat edaran agar Advokat disebut sebagai Penegak Hukum.

NASIONAL | 10 Juni 2020

Baznas Raih Predikat Wajar dalam Laporan Keuangan 2019

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) meraih predikat 'wajar' terkait laporan keuangan 2019 yang diaudit oleh auditor independen Kantor Akuntan Publik (KAP) AR Utomo

NASIONAL | 10 Juni 2020

Aspri Imam Nahrawi Minta Maaf ke Achsanul dan Eks Jampidsus

Ulum mengklaim pernyataannya mengenai Adi Toegarisman dan Achsanul Qosasi merupakan kekhilafan.

NASIONAL | 10 Juni 2020

Jambi Dongkrak Ekspor Perkebunan Atasi Krisis Ekonomi di Tengah Pandemi

Provinsi Jambi mempunyai tujuh komoditas unggulan perkebunan, yakni kelapa sawit, karet, kelapa dalam, pinang, kopi, kayu manis dan teh.

NASIONAL | 10 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS