Golkar Pastikan Kawal Program Omnibus Law
INDEX

BISNIS-27 428.182 (-2.86)   |   COMPOSITE 4879.1 (-9.06)   |   DBX 933.193 (7.61)   |   I-GRADE 128.434 (-0.58)   |   IDX30 404.523 (-3.21)   |   IDX80 106.174 (-0.61)   |   IDXBUMN20 268.239 (-2.84)   |   IDXG30 113.341 (-0.34)   |   IDXHIDIV20 361.328 (-3.85)   |   IDXQ30 118.527 (-0.83)   |   IDXSMC-COM 209.874 (0.28)   |   IDXSMC-LIQ 234.117 (0.48)   |   IDXV30 100.803 (-0.57)   |   INFOBANK15 767.134 (-9.65)   |   Investor33 355.071 (-2.81)   |   ISSI 143.565 (0.25)   |   JII 517.566 (1.34)   |   JII70 175.828 (0.4)   |   KOMPAS100 953.068 (-3.09)   |   LQ45 742.375 (-5.22)   |   MBX 1347.52 (-4.53)   |   MNC36 265.633 (-1.2)   |   PEFINDO25 258.006 (2.03)   |   SMInfra18 230.699 (-0.73)   |   SRI-KEHATI 299.246 (-2.35)   |  

Golkar Pastikan Kawal Program Omnibus Law

Sabtu, 7 Desember 2019 | 10:16 WIB
Oleh : YS

Jakarta, Beritasatu.com - Terobosan konsep omnibus law yang menjadi program Pemerintahan jokowi- KH.Maruf Amin 5 tahun ke depan patut diapresiasi. Omnibus law diproyeksikan bakal menumbuhkan harapan iklim investasi di Indonesia semakin berkembang.

"Kita perlu mengawal penerapan omnibus law yang dimulai dari sosialisasi adalah sebuah langkah yang sudah tepat dan benar dalam menumbuhkan iklim investasi di Indonesia," kata Mantan Wakil Ketua Badan Hukum dan HAM DPP Partai Golkar Muslim Jaya Butarbutar dalam keterangan tertulisnya yang diterima Beritasatu di Jakarta, Sabtu (7/12/2019).

Ia menjelaskan, program itu juga sudah disampaikan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. Seluruh kader Golkar di legislatif dan eksekutif diminta mendukung program itu.

Ketua Bidang Hukum Dan Ham Ormas Kosgoro 1957 ini menyebutkan, banyaknya peraturan yang saling tumpang tindih membuat iklim investasi di Indonesia mengalami kesulitan. Dia mengambil contoh, ketika Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, atau UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

"Itu mengandung tumpang tindih yang saling berbenturan satu sama lain," katanya.

Dalam hal tumpang tindih tersebut, menurut dia omnibus law bisa menyatukan atau melakukan harmonisasi ketiga UU ini menjadi sebuah payung hukum.

Selain itu, dia melihat UU tentang Administrasi Negara dan UU Tipikor ada konflik, di mana dalam UU Administrasi Negara diperbolehkan adanya diskresi. Namun, lanjut Muslim, pejabat di daerah takut menggunakan diskresi dalam mengambil keputusan karena terbentur dengan UU Tipikor.

"Walaupun sebenarnya tidak semua diskresi selalu mengandung tindak pidana korupsi," kata dia.

Muslim mengungkapkan, tidak ada satupun kepala daerah berani mengunakan diskresi dalam mengambil kebijakan itu karena takut dipenjara.

Menurut dia, pemerintah perlu meninventarisasi setiap produk UU yang saling berbenturan, tumpang tindih, kemudian disisir serta diklasifikasi, agar dilakukan harmonisasi.

Ia menambahkan, langkah Airlangga Hartarto menggunakan omnibus law sebagai payung hukum bisa diterapkan. Walaupun sebenarnya omnibus law hanya dikenal di negara-negara penganut sistem hukum common law, bukan sipil law seperti Indonesia.

Muslim berpendapat, pemerintah sebaiknya melakukan revisi terhadap UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Langkah ini perlu dilakukan agar kedudukan omnibus law sebagai payung hukum, secara landasan teori perundang-undangan, punya tempat dalam hierarki perundang-undangan.

Dalam sistem perundang-undangan Indoensia, konsep omnibus law belum ada tempat atau landasannya. Sehingga perlu secepatnya pemerintah melakukan revisi tentang pembentukan peraturan perundangan-undangan, untuk membuat atau memberi ruang omnibus law dalam sistem hukum Indonesia.

Berdasarkan catatan, omnibus law adalah penyatuan aturan yang memudahkan upaya menarik investasi masuk ke Indonesia.

Dalam Undang-undang omnibus law yang sedang dirancang, pemerintah bakal merevisi sekaligus 74 UU yang selama ini dianggap menghambat laju investasi.

Presiden Joko Widodo optimistis, jika omnibus law cipta lapangan kerja rampung, maka para pelaku usaha bakal lebih mudah dalam menanamkan investasinya.



Sumber:PR/Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Koruptor Dana Desa di Yogyakarta Sempat Kembalikan Uang Korupsi

Kepala Desa Banguncipto, HS (55) beserta bendaharanya, SM (60) mengorupsi dana desa sebesar Rp 1,15 miliar dari 2014-2018.

NASIONAL | 7 Desember 2019

Bercanda Bawa Bom, Penumpang AirAsia Yogya-Bali Diturunkan

Seorang penumpang, inisial TH mengatakan pada seorang rekannya bahwa dia membawa barang bawaan bom.

NASIONAL | 7 Desember 2019

Heroik, Prajurit TNI dan Warga Kibarkan Merah Putih di Asmat

Pada 17 Agustus lalu di menara itu sempat berkibar bendera Bintang Kejora.

NASIONAL | 7 Desember 2019

UNEP: 2019, Sebanyak 76% Karhutla Terjadi di Lahan Terlantar

Kesetaraan tanggung jawab pemegang konsesi bisa memperkecil terjadinya karhutla sekaligus meredam kampanye hitam terhadap industri sawit di Indonesia.

NASIONAL | 7 Desember 2019

Polisi Koordinasi dengan Bea Cukai soal Kasus Penyelundupan di Garuda

Menyoal apa bentuk koordinasinya, Yusri menyampaikan, sesuai aturan yang ada di Bea Cukai.

NASIONAL | 7 Desember 2019

BNPT Bertemu Perutusan Tetap RI untuk PBB

Pertemuan itu untuk membahas tentang kebijakan dan program terkini yang dijalankan Indonesia dalam penanggulangan terorisme.

NASIONAL | 6 Desember 2019

Kadin Jatim Rumuskan Hambatan Dinamika Usaha

Peluang yang diberikan Presiden Jokowi kepada swasta sekaligus juga menjadi tantangan.

NASIONAL | 6 Desember 2019

Pegawai KPK Tunggu Gebrakan Kabareskrim Baru Tuntaskan Kasus Teror Novel

"Sampai hari ini Desember pekan pertama sesuai janji Pak Jokowi bahwa kasus Bang Novel akan selesai namun sampai hari ini kasusnya tidak selesai juga."

NASIONAL | 6 Desember 2019

Pengusaha Kock Meng Didakwa Suap Gubernur Kepri Terkait Izin Reklamasi

Jaksa menyebut bahwa Edy Sofyan diperintah oleh Nurdin untuk mengumpulkan uang dari para investor yang ingin mengurus perizinan pemanfaatan ruang laut.

NASIONAL | 6 Desember 2019

Heran Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada, KPK: Tak Ada yang Lainkah?

KPK mengaku khawatir dengan aturan KPU yang baru ini.

NASIONAL | 6 Desember 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS