Jokowi: Pandemi Bukan Alasan Indonesia Tidak Lakukan Reformasi Struktural
INDEX

BISNIS-27 503.107 (8.47)   |   COMPOSITE 5679.25 (80.67)   |   DBX 1039.52 (14.71)   |   I-GRADE 166.189 (3.47)   |   IDX30 492.322 (9.09)   |   IDX80 129.082 (2.66)   |   IDXBUMN20 363.759 (7.86)   |   IDXG30 133.243 (2.59)   |   IDXHIDIV20 440.08 (10.13)   |   IDXQ30 143.762 (2.86)   |   IDXSMC-COM 242.127 (2.51)   |   IDXSMC-LIQ 293.644 (5.57)   |   IDXV30 123.61 (3.35)   |   INFOBANK15 979.67 (10.23)   |   Investor33 423.592 (6.88)   |   ISSI 165.745 (2.98)   |   JII 604.859 (14.26)   |   JII70 207.745 (4.44)   |   KOMPAS100 1155.02 (20.8)   |   LQ45 903.46 (17.32)   |   MBX 1578.72 (22.44)   |   MNC36 316.411 (5.51)   |   PEFINDO25 310.113 (3.58)   |   SMInfra18 286.549 (5.46)   |   SRI-KEHATI 362.507 (5.51)   |  

Jokowi: Pandemi Bukan Alasan Indonesia Tidak Lakukan Reformasi Struktural

Sabtu, 24 Oktober 2020 | 22:15 WIB
Oleh : Robertus Wardy / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan adanya pandemi Covid-19 bukanlah alasan Indonesia tidak melakukan reformasi struktural dan birokrasi. Justru karena ada pandemi, di mana ekonomi negara berada dalam resesi, mendorong untuk mempercepat pembuatan aturan untuk melakukan reformasi struktural. Hal itu agar pasca pandemi, Indonesia cepat bangkit, tanpa dihalangi berbagai aturan yang menghambat.

"Walau ada pandemi, tidak menghalangi Indonesia melakukan reformasi stuktural," kata Jokowi saat memberikan sambutan secara virtual pada acara puncak peringatan Hari Ulang Tahun ke-56 Partai Golkar (PG) di Jakarta, Sabtu (24/10/2020) malam.

Ia menjelaskan sejak menjadi pengusaha hingga menjadi wali kota, gubernur, bahkan presiden seperti sekarang ini, sangat mengetahui kerumitan dan sulitnya birokrasi di tanah air. Untuk mengurus sebuah izin, butuh waktu yang sangat lama dan rantai panjang birokrasi.

Hal ini pun diperkuat dari rangking dari global complexity index pada Juni 2020. Disebutkan Indonesia berada dalam rangking atau nomor urut satu dalam hal kerumitan birokrasi di dunia. Dengan dasar itu, pemerintah melakukan reformasi struktural dan reformasi birokrasi secara besar-besaran yang dilakukan melalui UU Cipta Kerja.

"Itulah semangat dari berbagai kebijakan pemerintah, termasuk UU Cipta Kerja," tegas Jokowi.

Dia optimistis, lahirnya UU Cipta Kerja akan memmbuka lapangan kerja lebih banyak lagi. Kemudian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bisa lebih berkembang, koperasi bisa didirkan hanya 9 orang, sertifikasi halal gratis dibiayai APBN untuk UMKM dan berbagai kemudahan lainnya.

Pada kesempatan itu, Jokowi mengapresiasi dukungan dan kerja keras PG dalam menyelesaikan UU Cipta Kerja. Dukungan baik dalam kabinet atau eksekutif maupun di parlemen.

"Saya menyampaikan apresiasi atas dukungan Partai Golkar, baik yang berada di lembaga eksekutif maupun di DPR, yang secara bersungguh-sungguh mendukung transformasi fundamental yang sedang kita lakukan," tutup Jokowi.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

HUT Partai Golkar, Jokowi Sampaikan Optimisme Kebangkitan Ekonomi

Berbagai indikator menunjukkan bahwa aktivitas perekonomian telah kembali menggeliat.

POLITIK | 24 Oktober 2020

Ulang Tahun Golkar, Airlangga Puji Kepemimpinan Jokowi Saat Pandemi

Menurut Airlangga, riset Bank Dunia mengindikasikan Indonesia akan mengalami era kebangkitan paling tinggi pasca-pandemi.

POLITIK | 24 Oktober 2020

Ibas: UMKM Sektor Krusial dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

Edhie Baskoro Yudhoyono menilai usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan sektor krusial dalam pemulihan ekonomi nasional.

POLITIK | 23 Oktober 2020

Ini Penjelasan soal Dihapusnya Pasal tentang Migas dalam UU Cipta Kerja

Dalam rapat panja antara DPR dan pemerintah, sudah sepakat pasal tersebut kembali ke dalam aturan UU Minyak dan Gas Bumi.

POLITIK | 23 Oktober 2020

Anggota DPR Dorong Pemiskinan Koruptor Jiwasraya

Pemberlakuan hukuman maksimal penjara seumur hidup terbilang sangat penting untuk memenuhi asas keadilan.

POLITIK | 22 Oktober 2020

Pelanggaran Kampanye Pilkada Masih Tinggi Akibat Lemahnya Sanksi

Sanksi berupa teguran tertulis dan penghentian kegiatan kampanye, dinilai tidak memberikan efek jera bagi paslon.

POLITIK | 23 Oktober 2020

20 Hari Kampanye, Bawaslu Temukan 53 Pelanggaran Medsos

Pelanggaran yang ditemukan Bawaslu berupa penyebaran konten dengan materi yang dilarang seperti berita bohong atau hoax, hasutan, dan ujaran kebencian.

POLITIK | 23 Oktober 2020

Draf Final UU Cipta Kerja 1.187 Halaman Segera Ditandatangani Jokowi

"Naskah UU Cipta Kerja sedang dalam proses penandatangan Presiden," kata Dini Purwono kepada wartawan, Jumat (23/10/2020).

POLITIK | 23 Oktober 2020

Kampanye Paslon Pilkada Dinilai Belum Kreatif

Model kampanye yang diusung masing-masing paslon masih menggunakan cara-cara lama yaitu kampanye tatap muka dan berkerumun.

POLITIK | 23 Oktober 2020

Syahrul Yasin Limpo: UU Ciptaker Menata Ulang Kewenangan Daerah

Asas desentralisasi harus tetap dijaga dan pemerintah pusat bisa mendrave daerah.

POLITIK | 23 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS