INDEX

BISNIS-27 448.146 (0.31)   |   COMPOSITE 5091.82 (20.37)   |   DBX 966.643 (7.34)   |   I-GRADE 139.941 (-0.23)   |   IDX30 428.154 (0.15)   |   IDX80 113.358 (0.41)   |   IDXBUMN20 291.199 (0.73)   |   IDXG30 119.599 (-0.42)   |   IDXHIDIV20 379.423 (-0.2)   |   IDXQ30 124.629 (0.03)   |   IDXSMC-COM 218.961 (1.24)   |   IDXSMC-LIQ 257.997 (1.39)   |   IDXV30 107.251 (0.23)   |   INFOBANK15 832.7 (-1.05)   |   Investor33 373.408 (0.72)   |   ISSI 150.953 (0.22)   |   JII 549.986 (0.88)   |   JII70 187.543 (0.51)   |   KOMPAS100 1019.5 (2.84)   |   LQ45 788.563 (1.25)   |   MBX 1407.83 (4.87)   |   MNC36 279.661 (0.67)   |   PEFINDO25 277.129 (5.34)   |   SMInfra18 242.149 (-0.57)   |   SRI-KEHATI 316.134 (0.38)   |  

Gerak Cepat Erick Thohir Panggil Ahok Dinilai Sudah Tepat

Selasa, 22 September 2020 | 12:03 WIB
Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dinilai tegas karena cepat memanggil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama (BTP) untuk memerkuat soliditas internal serta meredam kegaduhan akibat sejumlah pernyataannya di dalam video yang sempat viral dan bikin heboh itu.

Direktur Riset Center of Reform on Economics Piter Abdullah mengatakan gerak cepat Erick Thohir memanggil Ahok itu sudah tepat dalam rangka memberikan teguran sekaligus menenangkan kegaduhan yang membuat tidak nyaman di internal.

“Ini saya kira ini adalah teguran atau cara Erick Thohir untuk menenangkan (kegaduhan) saja,” kata Piter, Selasa (22/9/2020).

Menurut Piter, kegaduhan di internal Pertamina itu tidak seharusnya terjadi, Ahok semestinya bisa berbicara secara baik-baik kepada para direksi, mengawasi dan menyampaikan konsep-konsep atau kritikanya secara internal lebih dahulu.

“Kalau saya jadi Ahok, saya tidak akan melakukan seperti Ahok itu yang jelas. Karena dia sudah ada di dalamnya, bicaralah baik-baik, beda dengan saya yang ada di luar, kalau saya yang diluar mungkin perlu bikin kegaduhan agar supaya orang bisa memperhatikan saya, sehingga suara saya didengar,” katanya.

Apa lagi Ahok telah ditunjuk sebagai komisaris utama, Ahok merupakan menjadi bagian dari Pertamina yang memiliki jabatan tertinggi, ditambah orang kepercayaannya Presiden Joko Widodo, tidak perlu lagi bikin gaduh, lakukan saja tugasnya.

“Kalau Ahok kan dia sudah di dalam, dia sudah didengar, dia sudah menjadi orang kepercayaannya Jokowi. Kenapa harus bikin gaduh, just do it, bahkan dia sudah menjadi orang tertinggi di Pertamina, just do it, lakukan saja tidak perlu bikin gaduh,” tegasnya.

Lanjut Piter, sebenarnya apa yang disampaikan Ahok adalah benar, namun cara penyampaianya dianggap bermasalah, sehingga membuat ketidakharmonisan dan ketidak nyamanan lingkungan kerja internal Pertamina.

“Tidak ada salahnya apa yang disampaikan Ahok, masalahnya adalah cara dia menyampaikannya dan ada satu titik nanti ada batasnya, kalau kegaduhan ini ya mungkin bisa ditolerir tapi kalau terus menerus akan membuat dia, Ahoknya sendiri tidak nyaman, lingkungannya menjadi tidak nyaman juga,” bebernya.

Lebih lanjut, Piter menyakini niat Ahok menyampaikan kritiknya tersebut bertujuan untuk kebaikan Pertamina, tetapi penyampainnya harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan di mana ia bekerja, supaya tidak menimbulkan kegaduhan lagi.

“Niatnya Ahok pasti baiklah saya yakin, tapi niat baik itu belum tentu cocok, karena niat baik itu harus dayung bersambut dengan lingkunganya, kalau tidak hanya membuat kegaduhan saja, Nah sekarang niat baik itu harus disesuaikan juga dengan kondisinya, harus dicarikan jalan yang terbaik juga caranya baik juga,” ulasnya.

Piter menyarankan Ahok untuk belajar dari kasus yang menimpa sebelumnya, yang membuat ia harus berurusan dengan hukum dan berakhir masuk ke dalam penjara.

“Ini adalah karakternya Ahok ya, karakternya Ahok seperti itu, makanya orang sering mengatakan ini Ahok seperti tidak belajar dari yang masa lalu. Di mana niat baik belum tentu bisa menghasilkan sesuatu yang baik, bahkan bisa merugikan dia sendiri,” tuntasnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari menilai sikap dan perkataan Ahok kerap membuat sejumlah orang geram, Ahok dinilai buruk dalam berkomunikasi dan mengelola tata kata. Cara komunikasi Ahok yang terkesan bombastis ini sering menjadi blunder dan malah menyerang dirinya sendiri.

"Ya memang inikan penyakitnya Ahok ya, Ahok ini kan punya 2 sisi istilahnya itu Dr Jekyll and Mr Hyde, di satu sisi kalau saya percaya dengan kesungguhan dengan kejujuran Ahok untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dimanapun institusi dia berada, tetapi di sisi lain dia memiliki kelemahan, dalam soal komunikasi. Komunikasinya cenderung katakanlah bombastis, yang kedua, sering tidak bisa membedakan kapan dan di mana, waktu yang tepat untuk berbicara," kata Qodari

Menurut Qodari, Ahok tidak cocok bekerja di bidang pemerintahan dan lebih cocok bekerja di perusahaan swasta jika cara berkomunikasinya tidak berubah.

"Yang namanya pejabat publik, entah yang dipilih langsung menjadi kepala daerah, atau yang ditunjuk menjadi menteri, atau bagian dari sebuah BUMN seperti Pertamina, ini memang hemat saya nggak begitu cocok untuk Pak Ahok, karena gaya dan kepribadian Pak Ahok ternyata tidak berubah," ungkapnya.

Lanjut Qodari, kalau Ahok menjadi pejabat di ranah swasta, perusahaan swasta, yang tidak berhubungan dengan banyak orang, dengan kepentingan banyak orang, ya cara komunikasi seperti ini tidak masalah.

“Dengan melihat perjalanan yang ada, ya hemat saya memang Ahok tempat terbaiknya ada di perusahaan swasta bukan di jabatan publik atau berhubungan dengan publik atau separuh publik seperti BUMN,” jelas Qodari.

Qodari berharap agar Ahok sebaiknya bekerja dalam diam saja. Untuk urusan publik, Qodari menyarankan Ahok menunjuk seorang juru bicara mewakili dirinya agar penyampaian ke publiknya lebih baik.

"Seperti saran saya di awal sekali ketika Ahok pertama kali ditunjuk menjadi Komisaris Pertamina, saya menyarankan beliau untuk bekerja dalam diam. Untuk urusan komunikasi ke luar, ke publik, ke media, serahkan ke jubir, sehingga lebih terkelola tidak spontan-spontan, tidak emosional. Jadi tata kelola itu menjadi lebih baik, lebih maksimal apabila dibarengi dengan tata kata," tegasnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

DPR Raih Penghargaan 10 Kali Berturut-turut WTP, Puan: Komitmen Kami Jaga Kepercayaan Rakyat

Penghargaan dari Kementerian Keuangan karena 10 kali berturut-turut meraih WTP menjadi penambah semangat DPR

POLITIK | 22 September 2020

DKPP Rekomendasikan Pengumpulan Massa di Pilkada 2020 Ditiadakan

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad menyatakan, kampanye pada pilkada sebaiknya dilakukan secara daring.

POLITIK | 22 September 2020

DPR: Kita Harus Siap Hadapi Tekanan Ekonomi, Jangan Buat Kegaduhan

Beberapa sektor tumbuh baik saat PSBB di antaranya, tanaman pangan 34,77 persen, tanaman perkebunan 23,46 persen, dan pertambangan biji logam 20,33 persen

POLITIK | 22 September 2020

Usulan Penundaan Pilkada Dinilai Bentuk Kepasrahan

Usulan penundaan Pilkada Serentak 2020 sebagai bentuk kepasrahan menghadapi pandemi Covid-19.

POLITIK | 22 September 2020

Jokowi Instruksikan Percepat Penyelesaian Pelabuhan Patimban

Percepatan pembangunan Pelabuhan Patimban juga harus memperhatikan dampak sosial bagi nelayan dan masyarakat.

POLITIK | 22 September 2020

Paksakan Pilkada di Tengah Pandemi, Partisipasi Pemilih Turun

Pilkada di tengah pandemi apalagi dengan positivity rate yang tinggi bisa berdampak pada apatisme dan keengganan masyarakat dalam memilih

POLITIK | 21 September 2020

Komisi III DPR Harap Kinerja Penegakan Hukum Meningkat

Komisi III DPR menyetujui penambahan anggaran untuk Kejaksaan Agung (Kejagung), Polri, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

POLITIK | 21 September 2020

Bahas Aturan Kampanye, Mendagri Undang Sekjen Parpol

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan akan mengundang para sekjen partai politik (parpol) untuk membicarakan kampanye pilkada

POLITIK | 21 September 2020

Perubahan Sistem Demokrasi Lahirkan Konflik

Potensi konflik pemilihan umum, termasuk dalam pilkada serentak 2020, ternyata bersumber dari perubahan sistem demokrasi Indonesia

POLITIK | 21 September 2020

Bawaslu Buka Data Pengawas Pemilu yang Positif Covid-19

Jajaran pengawas pemilu yang terkonfirmasi positif Covid-19 lumayan banyak.

POLITIK | 21 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS