KSP: Pembubaran 18 Lembaga Negara Masih Dikaji
INDEX

BISNIS-27 511.575 (-1.4)   |   COMPOSITE 5759.92 (23.42)   |   DBX 1054.23 (9.81)   |   I-GRADE 169.662 (-0.8)   |   IDX30 501.412 (-1.48)   |   IDX80 131.739 (0.17)   |   IDXBUMN20 371.622 (2.16)   |   IDXG30 135.832 (0.63)   |   IDXHIDIV20 450.213 (0.05)   |   IDXQ30 146.619 (-0.52)   |   IDXSMC-COM 244.641 (3.77)   |   IDXSMC-LIQ 299.216 (4.65)   |   IDXV30 126.958 (1.03)   |   INFOBANK15 989.895 (-6.43)   |   Investor33 430.473 (-1.37)   |   ISSI 168.725 (1.07)   |   JII 619.114 (0.96)   |   JII70 212.184 (1.01)   |   KOMPAS100 1175.82 (1.47)   |   LQ45 920.779 (-0.67)   |   MBX 1601.16 (5.3)   |   MNC36 321.923 (-0.8)   |   PEFINDO25 313.689 (3.18)   |   SMInfra18 292.004 (3.49)   |   SRI-KEHATI 368.014 (-1.81)   |  

KSP: Pembubaran 18 Lembaga Negara Masih Dikaji

Kamis, 16 Juli 2020 | 16:20 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Donny Gahral Adian mengatakan 18 lembaga negara yang akan dibubarkan masih dalam kajian. Apabila dibubarkan, maka lembaga negara tersebut akan diintegrasikan dengan kementerian yang ada.

"Saya kira kajiannya soal lembaga-lembaga fungsinya bisa diintegrasikan ke kementerian yang sudah ada," kata Donny Gahral Adian, Kamis (16/7/2020).

Donny menjelaskan 18 lembaga yang akan dibubarkan merupakan lembaga negara yang dibentuk melalui eraturan presiden (Perpres). Lembaga apa saja yang akan dibubarkan, ditegaskannya kembali, hingga kini pemerintah masih melakukan kajian.

"Lembaga-lembaga yang pembentukannya melalui Perpres. Lembaga apa saja, kita belum bisa menyampaikan karena masih dalam kajian. tentu kita harus bersabar karena ini semuanya ditujukan untuk perampingan birokrasi supaya bisa lebih lincah terutama di saat pandemi ini," jelas Donny Gahral Adian.

Nantinya, lanjut Donny, mekanisme pembubaran 18 lembaga negara akan dilakukan melalui penerbitan peraturan presiden yang baru. "Pasti ada pencabutan Perpres yang sudah ada, dan (pembubarannya) melalui perpres baru," ujar Donny.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan akan merampingkan 18 lembaga negara dan komisi. Langkah yang akan diambil Jokowi ini seakan menjadi realisasinya setelah mengancam pembubaran lembaga saat Sidang Kabinet Paripurna pada 18 Juni 2020 lalu.

"Sudah ada, dalam waktu dekat ini. Berapa? 18," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/6/2020).

Meski demikian Jokowi belum mau membeberkan 18 lembaga negara yang akan dirampingkan tersebut.

Jokowi menjelaskan, alasan merampingkan sejumlah lembaga karena dalam rangka penghematan anggaran. Semakin ramping sebuah organisasi, anggaran biaya kegiatan atau program disebut dapat semakin dikendalikan.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN




BERITA LAINNYA

Puan Maharani: Konsep RUU BPIP Perkuat BPIP Jaga Ideologi Negara

Pemerintah serahkan RUU BPIP kepada pemerintah.

NASIONAL | 16 Juli 2020

Dibawa Mahfud MD dan Prabowo, Pemerintah Sampaikan Draf RUU BPIP

RUU BPIP berisikan substansi yang telah ada di perpres yang mengatur soal BPIP dan diperkuat menjadi substansi RUU.

POLITIK | 16 Juli 2020

Presiden Jokowi Kritik Belanja Daerah di Akhir Tahun

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melihat masih ada belanja daerah yang dilakukan pemerintah daerah (Pemda) dipepet di akhir tahun, November dan Desember.

POLITIK | 15 Juli 2020

Calon Kepala Daerah PDIP Wajib Ikut Sekolah Partai Secara Virtual

Para calon kepala daerah yang akan diumumkan DPP PDI Perjuangan (PDIP), Jumat (17/7/2020), akan diwajibkan mengikuti sekolah partai.

POLITIK | 16 Juli 2020

Partai Nasdem Harap RUU PKS Kembali Dimasukkan dalam Prolegnas

Partai Nasdem berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) kembali dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

POLITIK | 15 Juli 2020

Pemerintah Siapkan Sanksi untuk Warga yang Langgar Protokol Covid-19

"Saya juga akan segera mengeluarkan Inpres kepada gubernur, dalam rangka apa? Agar keluar yang namanya sanksi untuk pelanggar protokol," kata Jokowi.

POLITIK | 15 Juli 2020

Tahap Pemutakhiran Dimulai, KPU Luncurkan GKS dan GCS

Pemutakhiran data dilakukan secara serempak untuk 270 daerah yang melaksanakan Pilkada, terdiri dari 9 provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten.

POLITIK | 15 Juli 2020

Calon Kepala Daerah Diajak Berlomba Atasi Covid-19

Pilkada adalah momen penting dan pas untuk ajang adu gagasan dan berbuat nyata secara maksimal bagi para kontestan dalam menangani pandemi Covid-19

POLITIK | 15 Juli 2020

Pembubaran Lembaga Non-Struktural Dinilai Perlu Didukung Penuh

Anggota DPR Abdul Kadir Karding menyatakan rencana pembubaran 18 Lembaga Non-Struktural (LNS) perlu didukung penuh.

POLITIK | 15 Juli 2020

Mantan Pelatih Timnas Rahmad Darmawan Gabung Partai Demokrat

Rahmad Darmawan secara resmi bergabung dengan Partai Demokrat sejak Selasa (14/7/2020).

POLITIK | 15 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS