Siti Zuhro: Koalisi Harus Ikut PDIP Dukung Kebijakan Jokowi
INDEX

BISNIS-27 434.406 (-0.23)   |   COMPOSITE 4934.09 (-16.14)   |   DBX 924.804 (3.39)   |   I-GRADE 130.838 (-0.55)   |   IDX30 413.425 (-1.26)   |   IDX80 108.094 (-0.37)   |   IDXBUMN20 272.657 (-3.39)   |   IDXG30 115.379 (0.39)   |   IDXHIDIV20 370.721 (-2.24)   |   IDXQ30 120.916 (-0.16)   |   IDXSMC-COM 211.116 (-0.82)   |   IDXSMC-LIQ 236.814 (-0.83)   |   IDXV30 102.468 (-0.58)   |   INFOBANK15 776.883 (-3.28)   |   Investor33 360.093 (-0.17)   |   ISSI 144.765 (-0.24)   |   JII 523.909 (0.36)   |   JII70 177.568 (-0.12)   |   KOMPAS100 966.07 (-3.19)   |   LQ45 756.376 (-2.2)   |   MBX 1366.8 (-5.86)   |   MNC36 270.277 (-1.09)   |   PEFINDO25 258.891 (-1.93)   |   SMInfra18 233.321 (-1.32)   |   SRI-KEHATI 303.606 (-0.74)   |  

Siti Zuhro: Koalisi Harus Ikut PDIP Dukung Kebijakan Jokowi

Minggu, 5 Juli 2020 | 20:27 WIB
Oleh : Robertus Wardy / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro meminta anggota koalisi agar mengikuti PDIP dalam mendukung kebijakan pemerintah. Terutama dalam kebijakan mengatasi wabah virus Corona atau Covid-19 yang sedang berlangsung sampai sekarang.

"Ya bagus (sikap PDIP). Berarti partai pendukung mendukung beneran. Sikap PDIP patut diikuti oleh parpol pendukung lainnya," kata Siti di Jakarta, Minggu (5/7/2020).

Ia menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto yang menyatakan partainya siap pasang badan untuk Presiden Joko Widodo dalam menangani pandemi virus corona (Covid-19). Hal serupa juga akan dilakukan PDIP dalam menghadapi kelompok tertentu yang terus melalukan provokasi, memancing di air keruh, dan mengganggu ketentraman masyarakat.

"Kami berikan dukungan penuh dan siap pasang badan bagi Presiden Jokowi di dalam penanganan Covid-19," kata Hasto di Jakarta, pekan lalu.

Siti menyebut salah satu kebijakan yang diambil Presiden Jokowi mengatasi Covid-19 adalah mengucurkan stimulus ekonomi untuk rakyat. Jokowi sudah mengingatkan akan mengevalusai jajaran menterinya yang lamban dalam bekerja.

Menurutnya, teguran Jokowi kepada jajaran menterinya pada rapat kabinet lalu bisa berujung pada reshuffle kabinet. Reshuffle kabinet menjadi suatu keniscayaan jika melihat kecenderungan orang nomor satu di pemerintahan itu yang ingin memenuhi harapan masyarakat.

"Jokowi sudah tahu rakyat tidak puas pada pemerintah. Rakyat bahkan sedang mempertanyakan apa kerja pemerintah sekarang. Ini sudah periode kedua. Jadi Presiden tidak perlu pekewuh (merasa sungkan)," ujar Siti.

Dia mengharapkan parpol pendukung pemerintah harus rela bila kadernya di kabinet dievaluasi kinerjanya. Jika memang ada pengurangan jatah kabinet maka harus diterima karena untuk perbaikan bangsa.

"Bila ada parpol yang jatah menterinya dikurangi, ya parpol harus terima. Bagus kalau partai punya stok kader ahli di bidangnya. Tak hanya soal kesehatan dan sosial ekonomi, tapi juga pendidikan. Itu penting direkrut orang yang tepat. Jangan uji coba lagi, lah. Waktunya terlalu pendek untk trial and error," tutup Siti.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Gus Mis: Bersyukur, Mereka yang Sebelumnya Pronegara Teokrasi, Kini Dukung Pancasila

Hal ini semakin menguatkan bukti Pancasila menjadi pemersatu bangsa.

POLITIK | 5 Juli 2020

Hasto Tegaskan PDIP Anti-Komunisme, Sekulerisme, dan Fasisme

PDIP juga menolak berbagai upaya kelompok yang mencoba mengganti Pancasila.

POLITIK | 5 Juli 2020

Agung Laksono: Isu Reshuffle Diharapkan Jadi Pelecut Para Menteri

Agung Laksono mengatakan, isu perombakan atau reshuffle kabinet diharapkan menjadi pemicu para menteri untuk bekerja lebih keras lagi.

POLITIK | 4 Juli 2020

Ketua MPR Dorong Pemerintah Sikapi Resmi RUU HIP

Menurut Ketua MPR Bambang Soesatyo ada beberapa pilihan sikap yang bisa diambil pemerintah terkait RUU HIP.

POLITIK | 4 Juli 2020

Kinerja Menteri Dievaluasi, PDIP Dukung Penuh Langkah Presiden Jokowi

Evaluasi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi terhadap kinerja menterinya telah dilakukan secara berkala dan berkesinambungan.

NASIONAL | 4 Juli 2020

Mendagri: Segera Cairkan Dana Pilkada

Ia meminta agar sebelum tanggal 15 Juli 2020, dana pilkada sudah cair 100 persen.

POLITIK | 4 Juli 2020

Kemdagri: Dokumen Kependudukan Bisa Dicetak dengan Kertas HVS

Cara menguji keaslihanya dengan memindai QR (quick response) code pada dokumen dengan QR scanner di smartphone.

POLITIK | 4 Juli 2020

Isu Reshuffle Menguak, Deretan Menteri Ini Dinilai Berkinerja Baik

Pangi menyebut bahwa tiga nama menteri yakni Prabowo Subianto, Basuki Hadimuljono, dan Erick Thohir kemungkinan besar menjadi nama yang dipertahankan.

POLITIK | 3 Juli 2020

Baru 46% Dana Pilkada Diterima Bawaslu

Dari dana Pilkada Serentak sebesar Rp 1,52 triliun tersebut, sebanyak Rp 533,87 miliar atau 15 persen telah digunakan Bawaslu dari Pemerintah Daerah.

POLITIK | 3 Juli 2020

Formappi: Tindakan Anggota DPR Minta Jatah CSR BUMN Tak Etis

Tindakan sejumlah anggota DPR yang meminta bagian dan pelibatan dari CSR BUMN dinilai tidak etis dan berpotensi merugikan keuangan BUMN.

POLITIK | 3 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS