Fokus Kerja, Tito Sebut Reshuffle Urusan Presiden
INDEX

BISNIS-27 475.43 (1.56) | COMPOSITE 5239.25 (8.44) | DBX 942.586 (3.09) | I-GRADE 144.073 (0.48) | IDX30 452.114 (0.96) | IDX80 117.485 (0.01) | IDXBUMN20 304.584 (-1.03) | IDXG30 122.866 (0.56) | IDXHIDIV20 403.689 (1.47) | IDXQ30 132.106 (0.2) | IDXSMC-COM 215.133 (-0.89) | IDXSMC-LIQ 255.556 (-1.51) | IDXV30 109.857 (-1.2) | INFOBANK15 865.729 (4.79) | Investor33 393.055 (1.58) | ISSI 152.239 (-0.26) | JII 564.942 (-0.02) | JII70 190.105 (-0.16) | KOMPAS100 1059.8 (3.26) | LQ45 825.804 (1.41) | MBX 1459.88 (2.01) | MNC36 298.184 (1.34) | PEFINDO25 269.462 (-4.26) | SMInfra18 256.042 (-0.93) | SRI-KEHATI 333.768 (1.39) |

Fokus Kerja, Tito Sebut Reshuffle Urusan Presiden

Selasa, 30 Juni 2020 | 16:38 WIB
Oleh : Robertus Wardy / Yudo Dahono

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengakui tidak memikirkan soal isu reshuffle atau perombakan kabinet. Dirinya merasa fokus bekerja saja sesuai bidang kerjanya sebagai Mendagri.

"Saya sangat percaya semua jabatan, apapun juga itu adalah amanah dari Allah SWT dan atas keputusan prerogatif Bapak Presiden. Saya sebagai Mendagri hanya bekerja saja,” kata Tito di Jakarta, Selasa (30/6/2020).

Ia mengaku tugas beratnya saat ini adalah mengawal agar Pilkada Serentak 2020 bisa berlangsung secara Jujur dan Adil (Jurdil) serta bebas dari Covid 19. Dia bertekad agar pelaksanaan Pilkada tidak menjadi media atau cluster penularan Covid-19.

“Sekali lagi, saya hanya bekerja saja. Masalah yang lain-lain, jabatan dari Allah SWT dan keputusan hak prerogatif dari Bapak Presiden, kita harus hormati, " ujar Tito yang mantan Kapolri ini.

Dia juga membantah bahwa dia lebih memilih mengikuti rapat di DPR daripada rapat kabinet yang dipimpin Presiden Jokowi. Tujuannya agar meminta perlindungan dari DPR supaya tidak diganti.

“Saya sudah meminta izin kepada Bapak Presiden untuk menghadiri rapat pembahasan tentang Perppu karena ini adalah hal yang sangat penting. Perppu ini pembahasan amat menentukan proses menjadi undang-undang agar memiliki landasan yang kuat untuk Pilkada 9 Desember 2020," tutup Tito.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Komisi II DPR Setujui Perppu Pilkada

Komisi II DPR bersama pemerintah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pilkada disahkan menjadi Undang-undang.

POLITIK | 30 Juni 2020

Puan Maharani: Pelayanan Kesehatan Harus Menjangkau Seluruh Rakyat Indonesia

Perlu ada komitmen yang kuat dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang dapat menjangkau seluruh rakyat Indonesia.

POLITIK | 30 Juni 2020

Kinerja Erick Thohir Benahi BUMN Dinilai Sudah Bagus dan Tepat

Pembenahan BUMN yang dilakukan Erick Thohir dianggap sudah baik dan tepat.

POLITIK | 30 Juni 2020

Pantau Tiap Hari, Jokowi Tegur Menteri dengan Belanja Covid-19 Rendah

“Saya sekarang tahu setiap hari kementerian ini sudah keluar berapa persen, lembaga ini sudah keluar berapa persen,” ujar Jokowi.

POLITIK | 30 Juni 2020

'Wanita Emas' Nilai Kemarahan Presiden Jokowi Hal yang Positif

Kemarahan Presiden Jokowi merupakan bentuk kepedulian terhadap rakyat Indonesia yang tengah mengalami kesulitan karena pandemi Covid-19.

POLITIK | 30 Juni 2020

Jokowi Diyakini Tidak Akan Reshuffle di Tengah Kontroversi

Presiden Jokowi diyakini tidak akan melakukan reshuffle kabinet di tengah kontroversi.

POLITIK | 29 Juni 2020

New Normal, Wapres Minta Reformasi Birokrasi Tetap Optimal

Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin menyatakan birokrasi dituntut untuk tetap memberikan pelayanan yang optimal.

POLITIK | 29 Juni 2020

Anggota DPD: Lanjutan Pilkada Harus Utamakan Keselamatan

Komite I DPD sepakat dengan KPU dan Bawaslu bahwa keberlanjutan pelaksanaan pilkada serentak harus benar-benar mempertimbangkan aspek keselamatan dan kesehatan.

POLITIK | 29 Juni 2020

Tanpa Beban, Jokowi Dinilai Lebih Enteng Menata Kabinet

Menteri yang dipandang tidak berkinerja baik oleh Jokowi, perlu segera dievaluasi.

POLITIK | 29 Juni 2020

Sekjen PPP: Kemarahan Presiden Jokowi Lecutan Agar Menteri Tingkatkan Kinerja

Sekjen PPP Arsul Sani menyatakan pihaknya kemarahan Jokowi kepada para menterinya merupakan lecutan agar meningkatkan kinerja saat pandemi Covid-19.

POLITIK | 29 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS