Dukung Kinerja, Komisi III Akan Ajukan Revisi UU Kejaksaan
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

Dukung Kinerja, Komisi III Akan Ajukan Revisi UU Kejaksaan

Senin, 29 Juni 2020 | 18:01 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi III DPR menyatakan akan mengajukan usulan revisi undang-undang (UU) tentang perubahan atas UU nomor 16 tahun 2014 tentang Kejaksaan Agung agar segera bisa dimasukkan ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2021.

Hal itu menjadi salah satu kesimpulan rapat antara Komisi III DPR dengan Jaksa Agung ST.Burhanuddin dengan jajarannya, di Jakarta, Senin (29/6/2020).

"Komisi III DPR akan mengusulkan revisi UU tentang perubahan atas Undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung Republik Indonesia Masuk dalam prolegnas prioritas tahun 2021 dalam rangka mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi Kejaksaan," kata Ketua Komisi III DPR, Herman Herry.

Anggota Komisi III DPR, Arteria Dahlan, lalu meminta agar pembahasan awal pembuatan naskah draf RUU itu bisa segera dilakukan. Walau draf RUU itu nantinya akan dimasukkan ke Prolegnas 2021, sebaiknya pembahasan mulai dilakukan sekarang.

"Baik akan dilakukan," jawab Herman menanggapi usulan itu.

Lebih lanjut, rapat Komisi III dan Kejaksaan Agung itu juga menyepakati bahwa DPR mendukung langkah Jaksa Agung dalam upaya pelaksanaan reformasi birokrasi di Kejaksaan dengan selalu mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Hal ini sebagai upaya menciptakan institusi Kejaksaan yang kuat, bersih, kredibel, dan berwibawa.

Jaksa Agung juga diminta untuk mengedepankan independensi, profesionalisme, dan prinsip kehati-hatian dalam penanganan perkara. Serta meningkatkan efektivitas pengawasan internal untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan

Herman juga menyatakan Komisi III mendesak Jaksa Agung untuk melakukan penghitungan terhadap aset-aset negara yang belum dieksekusi. "Serta mengoptimalkan upaya pengembalian dan pemulihan aset negara dalam rangka akuntabilitas penegakan hukum dan penyelamatan keuangan negara," ungkapnya.

Jaksa Agung ST. Burhanuddin menyatakan pihaknya mengucapkan terima kasih atas dukungan Komisi DPR, walau pihaknya mengakui masih memiliki banyak kelemahan. Namun yang jelas, institusi Kejaksaan Agung memiliki niat murni melakukan pekerjaannya dengan baik dan agar menjadi institusi yang dipercaya. "Terima kasih atas support dan pengawasan Parlemen yang tentunya kami sangat butuhkan," kata Burhanuddin.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Soal Reshuffle, Moeldoko Anggap Jokowi Gunakan Strategi Militer

Di dunia militer, seorang pemimpin atau panglima akan melakukan upaya taktis dalam menghadapi situasi krisis.

POLITIK | 29 Juni 2020

Pilpres dan Pileg Tetap Digelar 2024 Bukan 2027

Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa menegaskan Pemilu Presiden (Pilpres) dan Pemilu Legislatif (Pileg) tetap akan digelar pada 2024.

POLITIK | 29 Juni 2020

Moeldoko Ungkap Penyebab Kemarahan Jokowi

Terdapat beberapa penyebab Presiden Jokowi marah di Sidang Kabinet Paripurna pada 18 Juni 2020 lalu.

POLITIK | 29 Juni 2020

KPU Akan Batasi Pertemuan Fisik dalam Kampanye Pilkada 2020

KPU sedang menyiapkan aturan agar kampanye terbuka yang melahirkan kerumunan massa dilakukan sangat sedikit, bahkan bila perlu tidak ada.

POLITIK | 29 Juni 2020

Wasekjen Partai Demokrat: Reshuffle Hak Prerogatif Presiden

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat (PD) Irwan menyatakan reshuffle merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai presiden.

POLITIK | 29 Juni 2020

Bawaslu: Idealnya Pilkada Ditunda Hingga Tahun Depan

Hal itu karena pandemi virus corona (Covid-19) masih menyebar yang menganggu pelaksanaan Pilkada.

POLITIK | 29 Juni 2020

Komisi II DPR Berikan Teguran Keras ke Menkumham

Teguran keras diberikan ke Menkumham karena tidak menghadiri rapat kerja tingkat I dengan Komisi II DPR.

POLITIK | 29 Juni 2020

Isu Reshuffle, Johan Budi Usul Mendagri Tidak Diganti

Menurut Johan, Mendagri Tito Karnavian layak untuk dipertahankan alias tidak dicopot dari jabatannya.

POLITIK | 29 Juni 2020

Hasto PDIP: Wajar Jokowi Marah Lihat Penanganan Covid-19

Bagi PDIP, sejak awal Presiden Jokowi sudah mengingatkan seriusnya Covid-19 pada seluruh kehidupan rakyat. Jajaran kabinet seharusnya memiliki sense of crisis.

POLITIK | 29 Juni 2020

Jokowi Tegaskan Harus Hilangkan Ego Sektoral dalam Penanganan Covid-19

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak kerja bersama seluruh pihak untuk mengefektifkan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.

POLITIK | 29 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS