INDEX

BISNIS-27 447.922 (0.22)   |   COMPOSITE 5096.45 (-4.63)   |   DBX 966.383 (0.26)   |   I-GRADE 139.404 (0.54)   |   IDX30 427.333 (0.82)   |   IDX80 113.424 (-0.07)   |   IDXBUMN20 292.954 (-1.76)   |   IDXG30 119.109 (0.49)   |   IDXHIDIV20 379.033 (0.39)   |   IDXQ30 124.381 (0.25)   |   IDXSMC-COM 220.154 (-1.19)   |   IDXSMC-LIQ 258.539 (-0.54)   |   IDXV30 108.161 (-0.91)   |   INFOBANK15 830.634 (2.07)   |   Investor33 372.738 (0.67)   |   ISSI 150.924 (0.03)   |   JII 548.46 (1.53)   |   JII70 187.38 (0.16)   |   KOMPAS100 1019.47 (0.03)   |   LQ45 787.196 (1.37)   |   MBX 1409.36 (-1.53)   |   MNC36 279.413 (0.25)   |   PEFINDO25 280.307 (-3.18)   |   SMInfra18 241.86 (0.29)   |   SRI-KEHATI 315.824 (0.31)   |  

Bertemu Mahfud, Ormas Keagamaan Apresiasi Penundaan Pembahasan RUU HIP

Rabu, 17 Juni 2020 | 18:09 WIB
Oleh : Robertus Wardy / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Sejumlah perwakilan dari Organisasi Massa (Ormas) Keagamaan menemui Menko Polhukam Mahfud MD di Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (17/6/2020). Ormas yang hadir berasal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), Al Washliyah, ICMI, PGI, dan KWI. Hadir pula pimpinan Mathlaul Anwar, Perti, PUI, PHDI, Walubi, Permabudhi, MBI, dan Matakin.

Dalam pertemuan dengan Mahfud, mereka mengapresiasi keputusan pemerintah yang menunda pembahasan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

“Kami atas nama pimpinan Majelis Ulama Indonesia mengapresiasi pak Mahfud MD sebagai Menkopolhukam yang sensitif dan cepat merespons aspirasi masyarakat. Sehingga kemarin setelah bertemu bapak Presiden, beliau mengumumkan bahwa pemeritah menunda pembahasan RUU HIP," kata Wakil Sekjen MUI Pusat Najamuddin Ramli usai pertemuan.
Ia bersyukur reaksi masyarakat yang cenderung panas bisa segera diredam. Hal itu dari lahirnya pernyataan pemerintah yang tergolong cepat.

"Ada diantara kami yang sempat berpikir, jangan-jangan RUU ini gagasan pemerintah yang disampikan oleh DPR. Tapu begitu pak Mahfud muncul dan menjelaskan sikap pemerintah, Alhamdulillah kami langsung tenang," ujar Ketua Al Washliyah Yusnar Yusuf.

Sementara itu Wakil Sekjen PBNU Andi Najmi Fuadi mengemukakan Nahdlatul Ulama (NU) menggarisbawahi besarnya reaksi dan perhatian umat terhadap RUU HIP tersebut. Hal itu karena memiliki kepentingan yang sama dalam menjaga ideologi negara.

"Baru kali ini NU dengan berbagai ormas lain seperti Muhammadiyah, Al-Wasliyah, PUI, dan lain-lain punya pandangan yang sama, padahal biasanya berbeda. Momentumnya menjadi pas karena yang bicara dari pihak pemerintah adalah Pak Mahfud," tutur Andi.

Sementara perwakilan dari Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Romo Heri Wibowo memaklumi bila Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) membutuhkan dasar hukum yang lebih kuat seperti undang-undang. Namun, diingatkan agar tidak melebar dan semata-semata untuk penguatan lembaga.

Dia berharap agar DPR lebih banyak menyerap aspirasi rakyat dan pihak terkait agar didapatkan masukan yang komprehensif terkait RUU tersebut. Dengan masukan yang luas akan mendapatkan ideologi yang kuat.

"Kami meminta DPR untuk mengkaji kembali RUU ini. Kami menolak segala bentuk pelemahan dan mendukung penguatan Pancasila dengan cara yang tepat," ujar Hari.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

RUU HIP Dinilai Cukup Atur Dua Hal

Polemik yang berkembang saat ini dari aspek politik menjadi ancaman serius bagi eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara.

POLITIK | 17 Juni 2020

PKS Tolak RUU HIP

Salah satu alasan penolakan PKS terhadap RUU HIP karena pembahasannya tidak mendengarkan masukan banyak pihak.

POLITIK | 17 Juni 2020

Mantan Komisioner KPU Sebut Pilkada 2020 Obral Kualitas

Hadar melihat motif utama memaksakan pilkada tetap digelar tahun 2020 ini adalah untuk menggerakan ekonomi.

POLITIK | 17 Juni 2020

Perdebatan di Medsos Dinilai Lebih Banyak Emosi Dibanding Substansi

Farah Putri Nahlia menilai, perdebatan di medsos lebih banyak bersifat emosional daripada substansi, sehingga kemudian berujung pada masalah hukum.

POLITIK | 17 Juni 2020

Azis Syamsuddin Sebut DPR Akan Ikut Keputusan Pemerintah soal RUU HIP

Wakil Ketua DPR dari Fraksi Golkar, Azis Syamsuddin, menyatakan pihaknya akan mengikuti keinginan Pemerintah menunda pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila.

POLITIK | 17 Juni 2020

Ikuti Perkembangan Digital, AHY Luncurkan Demokrat Newsletter

Inovasi dalam menyampaikan informasi tersebut sejalan dengan program unggulan yang ia sampaikan saat terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

NASIONAL | 17 Juni 2020

AHY Luncurkan Layanan KTA Partai Demokrat Gratis

Satu lagi terobosan PD di bawah kepemimpinan Ketum AHY.

POLITIK | 17 Juni 2020

Metode Pemungutan Suara Pilkada Masih Manual

Menurut KPU, penggunaan hak pilih secara elektronik atau daring tidak diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 10/2016 terkait pilkada.

POLITIK | 16 Juni 2020

Fraksi Demokrat Dukung Penundaan RUU HIP

Fraksi Demokrat menilai sikap pemerintah yang menunda pembahasan RUU HIP tepat.

POLITIK | 16 Juni 2020

PKB Harap Pembahasan RUU HIP Tidak Terburu-buru

Menurut Ketua DPP Yanuar Prihatin, RUU HIP yang merupakan usul DPR semestinya dikoreksi.

POLITIK | 16 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS