Mahfud MD: Pancasila Resmi Disahkan 18 Agustus 1945
INDEX

BISNIS-27 431.53 (-3.35)   |   COMPOSITE 4906.55 (-27.45)   |   DBX 934.495 (-1.3)   |   I-GRADE 129.531 (-1.1)   |   IDX30 408.573 (-4.05)   |   IDX80 107.231 (-1.06)   |   IDXBUMN20 271.434 (-3.2)   |   IDXG30 114.42 (-1.08)   |   IDXHIDIV20 364.598 (-3.27)   |   IDXQ30 119.596 (-1.07)   |   IDXSMC-COM 210.435 (-0.56)   |   IDXSMC-LIQ 236.069 (-1.95)   |   IDXV30 101.606 (-0.8)   |   INFOBANK15 772.076 (-4.94)   |   Investor33 357.854 (-2.78)   |   ISSI 144.258 (-0.69)   |   JII 521.112 (-3.55)   |   JII70 177.199 (-1.37)   |   KOMPAS100 960.444 (-7.38)   |   LQ45 749.999 (-7.62)   |   MBX 1355.95 (-8.44)   |   MNC36 267.764 (-2.13)   |   PEFINDO25 261.843 (-3.84)   |   SMInfra18 232.762 (-2.06)   |   SRI-KEHATI 301.662 (-2.42)   |  

Mahfud MD: Pancasila Resmi Disahkan 18 Agustus 1945

Selasa, 16 Juni 2020 | 20:59 WIB
Oleh : Robertus Wardy / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Menko Polhukam Mahfud MD mengemukakan Pancasila yang resmi dipakai adalah yang ada dalam Pembukaan UUD 1945 disahkan tanggal 18 Agustus 1945. Dalam naskah itu isinya lima sila dalam satu kesatuan paham dan satu tarikan nafas pemahaman.

"Mengenai rumusann Pancasila, pemerintah berpendapat bahwa rumusan Pancasila yang sah itu adalah rumusan yang disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan indonesia. Itu terkandung dalam pembukaan UUD 1945. Itu yang sah," kata Mahfud di Kemko Polhukam, Jakarta, Selasa (16/6/2020).

Ia menanggapi rumusan Pancasila dalam RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Dalam RUU yang ada, Pancasila disebut lahir 1 Juni 1945.

Menurut Mahfud, pemerintah telah meminta DPR untuk menunda pembahasan RUU tersebut. Pemerintah meminta DPR agar berdialog dan menyerap aspirasi lebih banyak lagi dengan seluruh kekuatan atau elemen-elemen masyarakat.

"RUU tersebut adalah usul inisiatif DPR yang disampaikan kepada pemerintah. Sesudah presiden berbicara dengan banyak kalangan dan mempelajari isinya, maka pemerintah memutuskan untuk menunda atau meminta penundaan kepada DPR atas pembahasan rancanagan undang undang tersebut," jelas Mahfud.

Dia menegaskan pemerintah akan mengirim surat resmi ke DPR terkait hal tersebut.

"Nanti akan diberitahu secara resmi sesuai prosedur yang diatur oleh peraturan perundang-undangan," tegas Mahfud.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

PBNU: Pembahasan RUU HIP Hanya Akan Menimbulkan Polemik

"RUU HIP dapat menguak kembali konflik ideologi yang bisa mengarah kepada krisis politik," kata Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj.

POLITIK | 16 Juni 2020

Golkar Dukung Sikap Pemerintah Soal RUU HIP

Pancasila merupakan ideologi dan dasar negara kita. Hal itu bersifat final dan mutlak.

POLITIK | 16 Juni 2020

PDIP Setuju Pembahasan RUU HIP Ditunda

PDIP menghormati keputusan Presiden Jokowi yang meminta agar pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) ditunda dulu.

POLITIK | 16 Juni 2020

KPU DIY Ajukan Tambahan Anggaran Hampir Rp 20 Miliar

KPU DIY mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 19,9 miliar.

NASIONAL | 16 Juni 2020

Tunda Pembahasan RUU HIP, Yasonna: Pemerintah Akan Surati DPR

Menkumham akan segera mengirimkan surat ke DPR terkait keputusan pemerintah menunda pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila.

POLITIK | 16 Juni 2020

Kemdagri: Pilkada 2020 Sebagai Ajang Bangun Kultur Baru

Kultur baru itu karena proses pilkada dijalankan dengan protokol kesehatan yang ketat.

POLITIK | 16 Juni 2020

Mahfud MD: Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila Ditunda

Pemerintah menyatakan akan menunda pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila.

POLITIK | 16 Juni 2020

Ngabalin: Pemerintah Tolak Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila

Pemerintah untuk sementara waktu ini, pemerintah bersikap menolak pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

POLITIK | 16 Juni 2020

Bawaslu Ingatkan Bansos Tak Ditempel Stiker Kepala Daerah

Bansos tidak boleh ditempelkan stiker kepala daerah khususnya calon petahana yang maju dalam Pilkada 2020.

POLITIK | 16 Juni 2020

PSI Jakarta: Pelapor Emon Tidak Terafiliasi dengan PSI

Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta menyatakan Charlie Wijaya bukan merupakan pengurus, juga bukan mantan caleg PSI.

POLITIK | 16 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS