Mahfud MD: Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila Ditunda
INDEX

BISNIS-27 431.53 (-3.35)   |   COMPOSITE 4906.55 (-27.45)   |   DBX 934.495 (-1.3)   |   I-GRADE 129.531 (-1.1)   |   IDX30 408.573 (-4.05)   |   IDX80 107.231 (-1.06)   |   IDXBUMN20 271.434 (-3.2)   |   IDXG30 114.42 (-1.08)   |   IDXHIDIV20 364.598 (-3.27)   |   IDXQ30 119.596 (-1.07)   |   IDXSMC-COM 210.435 (-0.56)   |   IDXSMC-LIQ 236.069 (-1.95)   |   IDXV30 101.606 (-0.8)   |   INFOBANK15 772.076 (-4.94)   |   Investor33 357.854 (-2.78)   |   ISSI 144.258 (-0.69)   |   JII 521.112 (-3.55)   |   JII70 177.199 (-1.37)   |   KOMPAS100 960.444 (-7.38)   |   LQ45 749.999 (-7.62)   |   MBX 1355.95 (-8.44)   |   MNC36 267.764 (-2.13)   |   PEFINDO25 261.843 (-3.84)   |   SMInfra18 232.762 (-2.06)   |   SRI-KEHATI 301.662 (-2.42)   |  

Mahfud MD: Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila Ditunda

Selasa, 16 Juni 2020 | 18:35 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / YUD

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan dirinya dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini. Dalam pertemuan tersebut, Presiden menyampaikan pandangan dan sikap pemerintah terkait dengan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

“Saya dipanggil ke Istana, Presiden menyampaikan pandangan dan sikap pemerintah terkait dengan RUU HIP,” kata Mahfud MD dalam konferensi persnya di Kementerian Polhukam, Jakarta, Selasa (16/6/2020).

Presiden menyampaikan, lanjutnya, RUU tersebut adalah usul inisiatif DPR yang disampaikan kepada pemerintah. Setelah Presiden berbicara dengan banyak kalangan dan mempelajari isinya, maka pemerintah memutuskan untuk menunda pembahasan RUU tersebut.

“Sesudah Presiden berbicara dengan banyak kalangan dan mempelajari isinya, maka pemerintah memutuskan untuk menunda atau meminta penundaan kepada DPR atas pembahasan RUU tersebut,” ujar Mahfud MD.

Tak hanya itu, menurut Mahfud MD, Presiden juga meminta kepada DPR untuk berdialog dan menyerap aspirasi lebih banyak lagi dengan seluruh kekuatan dan elemen masyarakat.

“Jadi pemerintah tidak mengirimkan surat presiden (surpres). Tidak mengirimkan surpres untuk pembahasan itu. Itu dari aspek proseduralnya,” terang Mahfud MD.

Sedangkan dari aspek susbtaansinya, Presiden Jokowi menyatakan TAP MPRS Nomor 25 tahun 1966 masih berlaku mengikat dan tidak perlu dipersoalkan lagi.

Oleh sebab itu, pemerintah tetap pada komitmen bahwa TAP MPRS Nomor 25 tahun 1966 tentang Larangan Komunisme Marxisme merupakan satu produk hukum peraturan perundang-undangan yang mengikat dan tidak bisa lagi dicabut oleh lembaga negara atau undang-undang sekarang ini.

“Kemudian, mengenai rumusan Pancasila, pemerintah berpendapat rumusan Pancasila yang sah itu adalah rumusan yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945, itu yang sah,” tegas Mahfud MD.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Ngabalin: Pemerintah Tolak Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila

Pemerintah untuk sementara waktu ini, pemerintah bersikap menolak pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

POLITIK | 16 Juni 2020

Bawaslu Ingatkan Bansos Tak Ditempel Stiker Kepala Daerah

Bansos tidak boleh ditempelkan stiker kepala daerah khususnya calon petahana yang maju dalam Pilkada 2020.

POLITIK | 16 Juni 2020

PSI Jakarta: Pelapor Emon Tidak Terafiliasi dengan PSI

Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta menyatakan Charlie Wijaya bukan merupakan pengurus, juga bukan mantan caleg PSI.

POLITIK | 16 Juni 2020

DPR Akan Telaah Proses Hukum Perkara Penyiraman Wajah Novel Baswedan

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan Komisi Hukum DPR akan mencermati perkembangan kasus hukum, termasuk tuntutan ringan terhadap pelaku.

POLITIK | 15 Juni 2020

KPU Jateng Revisi Anggaran Pilkada Serentak 2020

Pandemi Covid-19 memaksa KPU Jateng melakukan revisi anggaran Pilkada Serentak 2020.

POLITIK | 15 Juni 2020

Rayakan Bulan Bung Karno, Pengurus PDIP Bagi-bagi Sembako dan Bedah Rumah

Para pengurus PDI Perjuangan (PDIP) di sejumlah daerah terus melaksanakan kegiatan membantu masyarakat kecil di tengah pandemi Covid-19.

POLITIK | 15 Juni 2020

Jumlah Pemilih Pilkada 2020 Terancam Menurun

Tingkat partisipasi pemilih di Pilkada 2020 terancam mengalami penurunan.

POLITIK | 15 Juni 2020

Mahfud MD: Pilkada Tidak Boleh Ditunda Lagi

Mahfud MD menegaskan bahwa Pilkada serentak tidak boleh ditunda lagi karena pemerintahan harus berjalan normal.

POLITIK | 15 Juni 2020

Bamsoet: Gaungkan Kembali Ekonomi Pancasila

Menurut Bamsoet, ekonomi Pancasila menghadapi gempuran paham kapitalisme dan liberalisme

POLITIK | 15 Juni 2020

Bamsoet Minta Kemkeu Lebih Kreatif Atasi Tekanan Fiskal

Bamsoet berharap Kemkeu melakukan upaya-upaya inovasi dalam menyelamatkan kondisi fiskal.

POLITIK | 15 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS