Komisi II Sepakati Penambahan Anggaran Pilkada Serentak
INDEX

BISNIS-27 431.53 (-3.35)   |   COMPOSITE 4906.55 (-27.45)   |   DBX 934.495 (-1.3)   |   I-GRADE 129.531 (-1.1)   |   IDX30 408.573 (-4.05)   |   IDX80 107.231 (-1.06)   |   IDXBUMN20 271.434 (-3.2)   |   IDXG30 114.42 (-1.08)   |   IDXHIDIV20 364.598 (-3.27)   |   IDXQ30 119.596 (-1.07)   |   IDXSMC-COM 210.435 (-0.56)   |   IDXSMC-LIQ 236.069 (-1.95)   |   IDXV30 101.606 (-0.8)   |   INFOBANK15 772.076 (-4.94)   |   Investor33 357.854 (-2.78)   |   ISSI 144.258 (-0.69)   |   JII 521.112 (-3.55)   |   JII70 177.199 (-1.37)   |   KOMPAS100 960.444 (-7.38)   |   LQ45 749.999 (-7.62)   |   MBX 1355.95 (-8.44)   |   MNC36 267.764 (-2.13)   |   PEFINDO25 261.843 (-3.84)   |   SMInfra18 232.762 (-2.06)   |   SRI-KEHATI 301.662 (-2.42)   |  

Komisi II Sepakati Penambahan Anggaran Pilkada Serentak

Kamis, 11 Juni 2020 | 20:34 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / YUD

Jakarta, Beritasatu.com – Kebutuhan tambahan anggaran terkait penyelenggaraan tahapan lanjutan Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Serentak 2020 disepakati dalam Rapat Kerja Komisi II DPR, Kamis (11/6/2020). Rapat diikuti Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Keuangan, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Penambahan juga bertujuan dalam rangka menjamin pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang berpedoman pada protokol kesehatan Covid-19.

“Menyetujui bahwa kebutuhan tambahan anggaran untuk KPU sebesar Rp 4.768.653.968.000, Bawaslu Rp478.923.004.000, dan DKPP sebesar Rp39.052.469.000, akan didukung dengan anggaran yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dengan memerhatikan kemampuan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) masing-masing daerah,” kata Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia Tandjung.

Rapat juga menghasilkan kesimpulan realisasi anggaran akan diputuskan berdasarkan hasil rekonsiliasi sejumlah pihak. “Untuk realisasi pemenuhan kebutuhan tambahan anggaran tersebut di atas, Menteri Keuangan sudah berkomitmen akan merealiasikan anggaran tahap pertama sebesar Rp1.024.645.673.000 kepada KPU dan Bawaslu pada bulan Juni 2020, sedangkan realisasi anggaran di tahap berikutnya, akan diputuskan berdasarkan hasil rekonsiliasi kebutuhan riil anggaran antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, KPU, Bawaslu, DKPP, dan Gugus Tugas selambat-lambatnya pada 17 Juni 2020,” pungkas Doli.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

KPU Rejang Lebong Kekurangan Dana Pilkada Rp 5,7 Miliar

Usulan kekurangan anggaran pilkada sebanyak Rp 5,7 miliar sudah disampaikan ke Pemkab Rejang Lebong.

POLITIK | 11 Juni 2020

LSI Deny JA: Ambang Batas Parlemen Perlu Naik Jadi 7%

Kenaikan ambang batas parlemen untuk membentuk pemerintahan presidensil yang kuat.

POLITIK | 11 Juni 2020

KPU Usulkan Tambahan Anggaran Pilkada Rp 4,7 Triliun

KPU membutuhkan pencairan anggaran Pilkada dalam tiga tahap.

POLITIK | 11 Juni 2020

Ambang Batas Parlemen 7% Dinilai Sebabkan Banyak Suara Sah Terbuang

Parliamentary threshold yang terlalu tinggi akan berdampak terhadap banyaknya suara sah menjadi terbuang.

POLITIK | 11 Juni 2020

Komisi II Minta Pengadaan APD Tak Dibebankan ke KPU

Komisi II DPR tidak menginginkan KPU menjadi terbebani untuk menyediakan APD.

POLITIK | 11 Juni 2020

KPU Diharapkan Pantau Risiko Penularan Covid-19 di Daerah

Terdapat 40 daerah yang masuk kategori risiko tinggi penularan Covid-19.

POLITIK | 11 Juni 2020

Kebutuhan Anggaran Pilkada Medan Bertambah Rp 40 Miliar

Penambahan anggaran dialokasikan untuk pengadaan alat pelindung diri (APD).

POLITIK | 11 Juni 2020

PAN Dukung Luhut-Rizal Ramli Debat Terbuka soal Utang Negara

Wakil Ketua Fraksi PAN menyatakan pihaknya mendukung jika Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan dan ekonom Rizal Ramli melakukan debat terbuka.

POLITIK | 11 Juni 2020

Presidential Threshold 0% Berpotensi Munculkan Paslon Dagelan

Fraksi Nasdem mengusulkan presidential threshold sebesar 15 persen suara partai atau koalisi yang lolos DPR.

POLITIK | 11 Juni 2020

Pilkada Bisa Ditunda Apabila Syarat dari KPU Tak Terpenuhi

Pilkada serentak 2020 bisa ditunda jika syarat diajukan oleh KPU tidak bisa dipenuhi.

POLITIK | 11 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS