Pilkada Bisa Ditunda Apabila Syarat dari KPU Tak Terpenuhi
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Pilkada Bisa Ditunda Apabila Syarat dari KPU Tak Terpenuhi

Kamis, 11 Juni 2020 | 15:08 WIB
Oleh : YUD

Jakarta, Beritasatu.com- Pilkada Serentak yang rencananya bakal digelar 9 Desember 2020 mendatang dapat ditunda apabila syarat yang diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak terpenuhi. Hal tersebut diutarakan oleh Ketua KPU Arief Budiman, Kamis (11/6/2020).

Arief Budiman mengutarakan dalam diskusi dalam jaringan (daring) di Jakarta bahwa pilkada bisa berjalan pada Desember 2020 jika ada jaminan anggaran dan kebutuhan protokol kesehatan bisa disediakan tepat waktu.

"Kami sudah menyampaikan beberapa hal itu, kami akan katakan tentu berat dan mungkin bisa menjadi tidak dapat dilaksanakan pilkada pada Desember 2020 (kalau jaminan ketepatan tersebut tidak bisa direalisasikan)," kata dia.

Contohnya menurut dia peralatan pelindung diri atau protokol kesehatan lainnya benar-benar tepat waktu sampai pada petugas tingkat terbawah KPU yang bekerja di lapangan.

Namun saat ini, Arief mengatakan KPU terus mempersiapkan Pemilihan kepala daerah sesuai dengan kesepakatan yakni hari pemungutannya digelar pada 9 Desember 2020.

"Beberapa Peraturan KPU (tentang tahapan dan pilkada dalam situasi Covid-19) terus kami kebut, semoga sebelum 15 Juni sudah selesai," ujarnya.

Kemudian, pada 15 Juni 2020 tahapan pilkada yang sempat tertunda sudah bisa dimulai kembali, tentunya harus didukung anggaran dan peralatan protokol kesehatan yang direalisasikan tepat waktu.

Selain soal peraturan, KPU juga sedang mengatasi kekurangan penyelenggaraan di tingkat Ad-Hoc. KPU kekurangan 385 orang tingkat PPK dan PPS yang akan bertugas di lapangan menyelenggarakan tahapan pilkada.

"Ada yang meninggal dunia, tidak memenuhi syarat dan ada yang mengundurkan diri (karena kondisi saat ini)," ucapnya.



Sumber:ANTARA


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

PKB Ingin Angka Presidential Threshold 10%

PKB mengusulkan penurunan presidential threshold sebesar 10 persen untuk menghindari polarisasi dukungan terhadap paslon.

POLITIK | 11 Juni 2020

KPU Terapkan Standar Protokol Kesehatan di Setiap Tahapan Pilkada

Tahapan awal pelaksanaan Pilkada akan dimulai pada 15 Juni 2020 mendatang dengan kembali mengaktifkan petugas pelaksana di seluruh daerah.

POLITIK | 11 Juni 2020

Pilkada Serentak, DPR Berencana Libatkan Gugus Tugas Covid-19

Gugus Tugas Penanganan Covid-19 bakal dilibatkan dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang.

POLITIK | 11 Juni 2020

Mahfud: Pilkada Harus Digelar untuk Lahirkan Pemerintahan Efektif

Pilkada harus tetap digelar kendati pandemi Covid-19 masih berlangsung pada saat ini.

POLITIK | 11 Juni 2020

Kader Partai Demokrat Diminta Solid

Seluruh Partai Demokrat (PD) diminta senantiasa menjaga solidaritas.

POLITIK | 10 Juni 2020

Pengesahan Kepengurusan DPP Partai Demokrat Diapresiasi

Akbar Yahya mengapresiasi pengesahan susunan kepengurusan DPP PD periode 2020-2025 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly

POLITIK | 10 Juni 2020

Ganjar Pranowo Belum Tentu Didukung PDIP di 2024

Lembaga Survei Vox Populi Research Centre merilis hasil survei terbarunya mengenai elektabilitas para calon presiden 2024.

POLITIK | 9 Juni 2020

Pandemi Corona Jadi Momentum Persiapkan Protokol Krisis

Menurut Bambang Soesatyo dengan protokol krisis, Indonesia siap dalam melakukan mitigasi dan rehabilitasi dengan cepat dalam menghadapi situasi apapun.

POLITIK | 9 Juni 2020

Mendagri: Pilkada Harus Digelar karena Tidak Tahu Kapan Covid-19 Berakhir

Pilkada Serentak harus tetap digelar tahun 2020 ini karena penyebaran wabah virus corona atau Covid-19 tidak diketahui kapan berakhir.

POLITIK | 10 Juni 2020

Ketua DPR: New Normal Harus Perkuat Kesehatan dan Ekonomi

Kebijakan normal baru yang diambil pemerintah harus bisa secara bersamaan menjaga kesehatan masyarakat terkait Covid-19 dan sekaligus memutar kembali ekonomi.

POLITIK | 10 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS