Kasus Jiwasraya, Benny Tjokro Dihukum Seumur Hidup dan Bayar Rp 6 Triliun
INDEX

BISNIS-27 503.122 (7.61)   |   COMPOSITE 5724.74 (89.25)   |   DBX 1066.46 (9.81)   |   I-GRADE 166.255 (3.05)   |   IDX30 491.004 (8.8)   |   IDX80 129.735 (2.65)   |   IDXBUMN20 364.991 (9.26)   |   IDXG30 133.352 (2.1)   |   IDXHIDIV20 441.973 (8.53)   |   IDXQ30 143.512 (2.54)   |   IDXSMC-COM 247.38 (3.5)   |   IDXSMC-LIQ 301.054 (8.02)   |   IDXV30 127.096 (4)   |   INFOBANK15 976.214 (12.27)   |   Investor33 422.656 (6.59)   |   ISSI 167.54 (3)   |   JII 607.336 (12.69)   |   JII70 209.626 (4.39)   |   KOMPAS100 1162.4 (23.4)   |   LQ45 904.834 (17.52)   |   MBX 1587.29 (26.24)   |   MNC36 315.598 (5.98)   |   PEFINDO25 317.232 (4.1)   |   SMInfra18 287.626 (7.78)   |   SRI-KEHATI 361.444 (5.7)   |  

Kasus Jiwasraya, Benny Tjokro Dihukum Seumur Hidup dan Bayar Rp 6 Triliun

Senin, 26 Oktober 2020 | 21:15 WIB
Oleh : Fana Suparman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman pidana penjara seumur hidup terhadap Direktur Utama PT Hanson International Benny Tjokrosaputro. Majelis Hakim menyatakan, Benny Tjokro terbukti secara sah dan meyakinkan bersama sejumlah pihak lain bersalah telah melakukan korupsi terkait pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya yang merugikan keuangan negara sekitar Rp 16,8 triliun. Tak hanya itu, Majelis Hakim menyatakan Benny Tjokro telah melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Mengadili, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, dan melakukan tindak pidana pencucian uang," kata Ketua Majelis Hakim Rosmina saat membacakan amar putusan terhadap Benny Tjokro di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (26/10/2020) malam.

Tak hanya pidana penjara seumur hidup, Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan terhadap Benny Tjokro berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 6.078.500.000.000. Jaksa akan menyita harta benda Benny Tjokro dan melelangnya untuk menutupi uang pengganti jika dalam waktu sebulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap Benny Tjokro belum juga membayar uang pengganti.

Hukuman terhadap Benny sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Dalam menjatuhkan hukuman tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sejumlah hal. Untuk hal yang memberatkan, Majelis Hakim menilai perbuatan Benny Tjokro merupakan tindak pidana korupsi secara terorganisir dengan baik sehingga sulit terungkap. Selain itu, Benny Tjokro menggunakan pihak lain dalam jumlah banyak dan nominee.

"Bahkan terdakwa menggunakan KTP palsu untuk menjadikan nominee," kata Hakim.

Tak hanya itu, perbuatan Benny Tjokro dilakukan dalam jangka waktu yang lama dan menimbulkan kerugian keuangan negara. Selain itu, Benny dinilai telah menggunakan pengetahuan yang dimilikinya untuk merusak pasar modal dan menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap dunia perasuransian.

"Terdakwa bersikap sopan, menjadi kepala keluarga, namun terdakwa tidak mengakui perbuatannya. Maka perlakuan sopan dan kepala keluarga hilang," kata Hakim.

Hakim menyebut perbuatan Benny bersama dengan lima terdakwa lain telah merugikan keuangan negara sebesar Rp16,8 triliun berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi pada periode Tahun 2008 sampai 2018 Nomor: 06/LHP/XXI/03/2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selain itu, Majelis Hakim menyatakan, Benny Tjokro terbukti menyembunyikan dan menyamarkan harta kekayaan yang diperolehnya dari perkara Jiwasraya dengan membeli sejumlah aset di dalam maupun luar negeri.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

KPK Ingatkan Gubernur NTB Selesaikan Aset Pemprov yang Bermasalah

KPK mengingatkan Gubernur NTB dan jajarannya agar cermat dan berhati-hati dalam menyelesaikan persoalan aset Pemprov di Gili Trawangan.

NASIONAL | 26 Oktober 2020

PSI: Gus Nur Harus Mempertanggungjawabkan Ucapannya di Depan Hukum

PSI meminta semua pihak untuk menahan diri dan tidak terprovokasi melakukan hal-hal yang berada di luar koridor hukum.

NASIONAL | 26 Oktober 2020

Kinerja Satu Tahun Kejaksaan Agung Patut Diapresiasi

Kinerja Kejaksaan di bawah kepemimpinan ST Burhanuddin selama ini dinilai memang patut diapresiasi.

NASIONAL | 26 Oktober 2020

Menkumham Tekankan Pentingnya Keseimbangan Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM

Pada masa pandemi, penegakan hukum maupun perlindungan HAM harus lebih responsif serta inklusif.

NASIONAL | 26 Oktober 2020

Libur Panjang, Kakorlantas Minta Masyarakat Tetap Patuhi Protokol Kesehatan

Libur panjang ini dibarengi dengan Operasi Zebra supaya kedisiplinan masyarakat lebih tinggi sehingga perjalanan menjadi aman dan lancar.

NASIONAL | 26 Oktober 2020

Kompol IZ Diduga Terlibat Jaringan Narkoba Internasional

Mabes Polri terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap siapa saja berada di balik oknum perwira Ditreskrimum Polda Riau itu.

NASIONAL | 26 Oktober 2020

Ini Alasan Polri Belum Panggil Pentolan KAMI Ahmad Yani

Polri beralasan bahwa masih menyusun konstruksi hukum sehingga menunda pemanggilan Ahmad Yani.

NASIONAL | 26 Oktober 2020

Dari Vatikan, Jusuf Kalla Umrah Memohon agar Pandemi Covid-19 Segera Berakhir

JK dan rombongan memohon kepada Allah SWT untuk keselamatan bangsa dan negera.

NASIONAL | 26 Oktober 2020

Sertifikasi TOEIC Jangkau 75.000 Siswa SMK

Sebanyak 75.000 siswa SMK di seluruh Indonesia menerima program fasilitasi ujian sertifikasi internasional kemampuan bahasa Inggris.

NASIONAL | 26 Oktober 2020

Padat Karya Tunai dari Sisa Dana Desa Akan Serap 8,8 Juta Pekerja

Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar akan memanfaatkan sisa dana desa untuk menyerap sekitar 8,8 juta tenaga kerja melalui program padat karya tunai desa.

NASIONAL | 26 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS