KPK Ingatkan Potensi Korupsi dalam Pilkada Serentak 2020
INDEX

BISNIS-27 506.098 (-2.99)   |   COMPOSITE 5701.03 (-21.78)   |   DBX 1035.29 (4.23)   |   I-GRADE 166.318 (-0.13)   |   IDX30 494.279 (-1.96)   |   IDX80 129.716 (-0.63)   |   IDXBUMN20 362.653 (1.11)   |   IDXG30 134.441 (-1.2)   |   IDXHIDIV20 440.988 (-0.91)   |   IDXQ30 143.821 (-0.06)   |   IDXSMC-COM 242.747 (-0.62)   |   IDXSMC-LIQ 296.284 (-2.64)   |   IDXV30 122.829 (0.78)   |   INFOBANK15 978.195 (1.48)   |   Investor33 426.909 (-3.32)   |   ISSI 166.986 (-1.24)   |   JII 611.564 (-6.71)   |   JII70 209.726 (-1.98)   |   KOMPAS100 1161.89 (-6.87)   |   LQ45 907.882 (-4.42)   |   MBX 1586.58 (-7.86)   |   MNC36 318.65 (-2.24)   |   PEFINDO25 310.515 (-0.4)   |   SMInfra18 285.156 (1.39)   |   SRI-KEHATI 364.469 (-1.96)   |  

KPK Ingatkan Potensi Korupsi dalam Pilkada Serentak 2020

Selasa, 20 Oktober 2020 | 17:49 WIB
Oleh : Fana Suparman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengingatkan potensi tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020. Dikatakan, tingginya biaya yang harus dikeluarkan calon untuk mengikuti kontestasi Pilkada dapat menjadi pintu masuk terjadinya korupsi setelah terpilih sebagai kepala daerah.

“Oleh karena itu, sejak awal pemilihan, pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah harus mengetahui bagaimana menghindari potensi munculnya benturan kepentingan,” ujar Firli dalam webinar Nasional Pilkada Berintegritas 2020: 'Mewujudkan Pimpinan Daerah Berkualitas melalui Pilkada Serentak yang Jujur Berintegritas', Selasa (20/10/2020).

Berdasarkan hasil Survei Benturan Kepentingan dalam Pendanaan Pilkada oleh Direktorat Penelitian dan Pengembangan (Litbang) KPK pada tahun 2015, 2017, dan 2018, KPK menemukan potensi adanya benturan kepentingan berkaitan erat dengan profil penyumbang atau donatur.

Dikatakan Firli, sumbangan donatur, terutama dari unsur pengusaha memiliki konsekuensi pada keinginan donatur untuk mendapatkan kemudahan perizinan dalam menjalankan bisnis, keleluasaan mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan keamanan dalam menjalankan bisnis. Temuan survei KPK pada 2018 menunjukkan 83,8 persen calon berjanji akan memenuhi harapan donatur ketika calon memenangkan Pilkada.

“Hasil survei KPK menemukan bahwa sebesar 82,3 persen dari seluruh calon kepala daerah dan wakil kepala daerah menyatakan adanya donatur dalam pendanaan Pilkada. Hadirnya donatur disebabkan karena adanya gap antara biaya Pilkada dan kemampuan harta calon, di mana harta pasangan calon tidak mencukupi untuk membiayai Pilkada,” kata Firli.

Berdasarkan catatan survei KPK, total harta rata-rata pasangan calon adalah Rp 18,03 miliar. Bahkan, ditemukan pula salah satu pasangan calon yang hartanya minus Rp 15,17 juta. Padahal, berdasarkan wawancara mendalam dari survei, KPK menemukan untuk bisa mengikuti tahapan Pilkada, pasangan calon di tingkat Kabupaten/Kota harus memegang uang antara Rp 5 miliar hingga 10 miliar dan untuk menang idealnya mempunyai uang Rp 65 miliar. Dengan menggantungkan pembiayaan Pilkada kepada donatur potensi terjadinya korupsi sangat besar.

"Artinya, para calon kepala daerah ini sudah menggadaikan kekuasannya kepada pihak ketiga yang membiayai biaya Pilkda. Kalau itu terjadi sudah tentu akan terjadi korupsi, dan tentu juga akan berhadapan pada masalah hukum," katanya.

Firli mengingatkan, KPK tak segan menindak tegas para kepala daerah korupsi. Sudah banyak kepala daerah dijerat KPK. Hingga Juli 2020, sudah terdapat 21 Gubernur dan 122 bupati/wali kota/wakil yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Untuk itu, KPK menyuarakan urgennya Pilkada berintegritas, yakni Pilkada yang menghasilkan kepala daerah yang bebas benturan kepentingan.

Dalam kesempatan ini, Pelaksana Harian (Plh) Ketua KPU, Ilham Saputra, mendorong seluruh pasangan calon dan para pemilih untuk mewujudkan Pilkada berintegritas. KPU, katanya, selalu menyampaikan kepada konstituen dalam setiap program pendidikan pemilih untuk menolak politik uang.

“Kami menegaskan tolak politik uang dalam setiap sesi pendidikan pemilih oleh KPU. Kami juga mendorong peserta Pilkada menandatangani pakta integritas. Di samping itu, KPU telah mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Dana Kampanye (Sidakam), di mana salah satu tujuannya adalah mendorong keterbukaan peserta Pilkada terhadap aliran dana kampanye mereka,” kata Ilham.

Ketua Bawaslu, Abhan, mengemukakan kualitas dan integritas pemilihan di tingkat daerah merupakan salah satu indikator kesuksesan demokrasi. Penyelenggaraan Pilkada berintegritas merupakan syarat mutlak terwujudnya Pilkada berkualitas. Sementara politik uang merupakan pelecehan terhadap kecerdasan pemilih, yang merusak tatanan demokrasi dan meruntuhkan harkat dan martabat kemanusiaan.

“Dampak politik uang adalah mematikan kaderisasi politik, kepemimpinan tidak berkualitas, merusak proses demokrasi, pembodohan rakyat, biaya politik mahal yang memunculkan politik transaksional, dan korupsi dimana anggaran pembangunan dirampok untuk mengembalikan hutang ke para cukong,” kata Abhan.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengatakan kesuksesan Pilkada merupakan orkestrasi dari sejumlah elemen, baik pemerintah pusat dan daerah, penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, dan masyarakat. Pemerintah pusat, katanya, telah menganggarkan dana dari APBN, dan telah pula ditransfer ke daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada.

“Berdasarkan data per Oktober 2020, realisasi APBN 2020 untuk penyelenggaraan Pilkada telah mencapai 98,04 persen. Anggaran APBN 2020 untuk Pilkada adalah sebesar Rp 15,19 triliun, dengan realisasi serapan sebanyak Rp 14,89 triliun. Jadi, anggaran yang belum ditransfer adalah Rp 297,87 miliar,” kata Tito.

Selain itu, Tito mengingatkan jangan sampai pesta demokrasi Pilkada menjadi pesta transaksional untuk kemenangan pasangan calon tertentu. Lebih dari itu, sebut Tito, jangan sampai ada kampanye hitam yang menyebarkan informasi bohong atau hoax. Bila ini terjadi, Tito tak akan segan-segan melaporkan ke Polisi untuk memidanakannya sebagai pidana kebohongan publik.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Tidur, Djoko Tjandra Ditegur Hakim Saat Sidang Perkara Surat Jalan

Djoko yang mengikuti jalannya persidangan secara virtual nampak mengubah posisi duduknya menjadi tegak.

NASIONAL | 20 Oktober 2020

Pemprov Sumut Perketat Protokol Kesehatan di Momen Libur Panjang

Momentum liburan panjang di akhir Oktober berpotensi menambah jumlah kasus baru di Sumut.

NASIONAL | 20 Oktober 2020

Perpusnas Tetapkan Empat Perpustakaan Terbaik di Indonesia

Lomba perpustakaan terbaik diharapkan menjadi motivasi tersendiri bagi daerah lain yang belum menjadi pemenang.

NASIONAL | 20 Oktober 2020

Musrenbang Perubahan RPJMD Sulsel Fokus Pemulihan Ekonomi

Untuk tahun 2021, Pemprov masih menyiapkan bantuan keuangan daerah sebesar Rp 500 miliar.

NASIONAL | 20 Oktober 2020

Hujan Deras Sambut Kunjungan PM Jepang di Istana Bogor

Pemimpin Negeri Matahari Terbit itu melakukan kunjungan kenegaraan di saat Indonesia berjuang mengatasi pandemi Covid-19.

NASIONAL | 20 Oktober 2020

Terapkan Protokol Kesehatan, Jokowi Terima Kunjungan PM Jepang di Bogor

Ini merupakan lawatan pertama PM Suga ke luar negeri setelah ia dilantik pada September lalu.

NASIONAL | 20 Oktober 2020

Setahun Jokowi-Ma'ruf, Pembangunan Infrastruktur Dinilai Paling Menonjol

Salah satu alasan kurang optimalnya kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, paling banyak karena dipengaruhi pandemi Covid-19.

NASIONAL | 20 Oktober 2020

Food Cycle Indonesia Ajak Masyarakat Bantu Anak-anak Keluarga Prasejahtera

Masyarakat harus mampu anak-anak Indonesia yang kekurangan gizi.

NASIONAL | 20 Oktober 2020

Kampanye Pilkada, Bawaslu Medan Panggil Akhyar Nasution

Bawaslu minta klarifikasi Akhyar Nasution saat kampanye datang ke tempat pendidikan, yang dihadiri banyak anak di bawah umur.

NASIONAL | 20 Oktober 2020

Polri Ajak Humas Pemerintah Kerja Sama Tangkal Isu Negatif

Humas Plri dan pemerintah harus bisa tangkal berita hoax.

NASIONAL | 20 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS