INDEX

BISNIS-27 448.146 (0.31)   |   COMPOSITE 5091.82 (20.37)   |   DBX 966.643 (7.34)   |   I-GRADE 139.941 (-0.23)   |   IDX30 428.154 (0.15)   |   IDX80 113.358 (0.41)   |   IDXBUMN20 291.199 (0.73)   |   IDXG30 119.599 (-0.42)   |   IDXHIDIV20 379.423 (-0.2)   |   IDXQ30 124.629 (0.03)   |   IDXSMC-COM 218.961 (1.24)   |   IDXSMC-LIQ 257.997 (1.39)   |   IDXV30 107.251 (0.23)   |   INFOBANK15 832.7 (-1.05)   |   Investor33 373.408 (0.72)   |   ISSI 150.953 (0.22)   |   JII 549.986 (0.88)   |   JII70 187.543 (0.51)   |   KOMPAS100 1019.5 (2.84)   |   LQ45 788.563 (1.25)   |   MBX 1407.83 (4.87)   |   MNC36 279.661 (0.67)   |   PEFINDO25 277.129 (5.34)   |   SMInfra18 242.149 (-0.57)   |   SRI-KEHATI 316.134 (0.38)   |  

Pengangkatan Anggota Tim Mawar Sebagai Pejabat Kemhan Disesali

Minggu, 27 September 2020 | 18:59 WIB
Oleh : Fana Suparman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan yang terdiri dari LBH Jakarta, Public Virtue Institute, Imparsial, SETARA Institute, Pil-Net, ELSAM, PBHI, Amnesty Internasional, LBH pers, dan ICW menyesalkan keputusan Presiden Joko Widodo mengangkat dua mantan anggota Tim Mawar, yakni Brigjen Dadang Hendrayudha dan Brigjen Yulius Selvanus sebagai pejabat publik di lingkungan Kementerian Pertahanan (Kemhan).

Pengangkatan tersebut dilakukan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 166/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertahanan.

Dadang diangkat sebagai Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan, sementara Yulius diangkat sebagai Kepala Badan Instalasi Strategis Pertahanan Kementerian Pertahanan. Sebelumnya, Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto mengangkat Chairawan Kadasryah Nusyirwan, yang pernah menjadi Komandan Tim Mawar sebagai Asisten Khusus Menteri Pertahanan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/1869/M/XII/2019 pada 6 Desember 2019.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai nama-nama tersebut sangat tidak layak menjadi pejabat publik. Hal ini mengingat rekam jejak mereka yang pernah tergabung dalam Tim Mawar yang khusus dibentuk untuk operasi penculikan dan penghilangan paksa aktivis pro-demokrasi 1997-1998.

Melalui tim Kopassus ini, sebanyak 22 aktivis diculik. Dari jumlah tersebut, sembilan orang kembali dalam keadaan hidup dengan berbagai praktik penyiksaan yang dialami. Sedangkan 13 orang lainnya, yakni Yani Afrie, Sony, Herman Hendrawan, Dedi Hamdun, Noval Alkatiri, Ismail, Suyat, Petrus Bima Anugerah, Widji Thukul, Ucok Munandar Siahaan, Hendra Hambali, Yadin Muhidin, dan Abdun Naser belum kembali hingga saat ini.

"Koalisi Reformasi Sektor Keamanan menuntut Presiden mengevaluasi Menteri Pertahanan yang membuat beberapa kebijakan yang kontraproduktif dalam pemajuan HAM dan proses reformasi sektor keamanan serta dugaan keterlibatannya dalam kasus penghilangan orang. Kami juga menuntut Presiden untuk mencopot seluruh pihak, yang tergabung dalam Tim Mawar yang terbukti terlibat dalam tindakan penghilangan paksa 1997-1998, dari jabatan publik," tegas peneliti hak asasi manusia dan sektor keamanan Setara Institute, Ikhsan Yosarie dalam siaran pers bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, Minggu (27/9/2020).

Menurutnya, Presiden sudah seharusnya membatalkan keputusannya mengangkat sejumlah mantan Tim Mawar sebagai pejabat publik jika memang berkomitmen menuntaskan pelanggaran HAM berat masa lalu. Presiden seharusnya tidak memberikan tempat bagi siapapun yang mempunyai rekam jejak di masa lalu sebagai pelanggar HAM berat untuk menempati jabatan publik yang justru semakin menegaskan tidak adanya komitmen Jokowi menyelesaikan pelanggaran HAM berat dan menambah serta memerpanjang penderitaan keluarga korban.

Apalagi, pada 2014 atau saat berkampanye sebagai calon presiden, Jokowi melalui penjabaran visi keempat Nawacita telah berjanji menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM Berat, termasuk berjanji untuk menemukan Widji Thukul apabila terpilih menjadi Presiden. Saat Pemilu 2019, janji serupa disampaikan Jokowi dan tercantum pada misi keenam dan program aksi keempat. Namun hingga kini hal itu hanya sebatas janji politik saja tanpa ada realisasi.

"Atas hal tersebut, kami menuntut Presiden menuntaskan seluruh kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu demi memberikan keadilan bagi keluarga korban dan sebagai bentuk komitmen negara agar peristiwa serupa tidak terulang kembali," katanya.

Dikatakan, Pengadilan Tinggi Militer II Jakarta memang pernah digelar dengan hasil menjatuhkan putusan masing-masing 1 tahun 4 bulan dan 20 bulan penjara masing-masing untuk Brigjen Dadang Hendrayudha dan Brigjen Yulius Selvanus pada April 1999 selaku Kepala Unit I dan Kepala Unit II Tim Mawar. Namun, Koalisi Masyarakat menilai vonis tersebut sangat tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan. Persidangan juga gagal untuk mengungkap seluruh aktor yang terlibat.

Selain itu publik juga tidak tahu-menahu kelanjutan perkara tersebut karena putusannya tidak dipublikasikan secara terbuka hingga ternyata karier militer keduanya masih berjalan hingga menjadi jenderal.

"Untuk itu, kami juga mendesak Presiden dan DPR untuk mereformasi peradilan militer dengan cara mengganti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta mendesak Mahkamah Agung untuk mempublikasikan seluruh putusan terkait penculikan dan penghilangan paksa 1997-1998," katanya.

Selain itu, Koalisi Masyarakat menyoroti penggantian pejabat dari unsur sipil menjadi unsur tentara sebagai pejabat di Kementerian Pertahanan. Padahal sejak reformasi beberapa pos di Kementerian Pertahanan lazim diisi oleh pejabat sipil. Penggantian ini semakin menguatkan trend militerisasi di masyarakat setelah sebelumnya Kemenhan menggulirkan rencana membentuk komponen cadangan yang sangat bermasalah.

"Kami menolak militerisasi pejabat teras di Kementerian Pertahanan," tegasnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Ganjar Dukung Penyelenggara Konser Dangdut Dipidana

Menurut Ganjar, Polda Jawa Tengah sudah bergerak untuk menyelidiki kasus ini.

NASIONAL | 27 September 2020

Berbincang dengan Perawat, Jokowi Apresiasi Perjuangan Tenaga Medis Tangani Covid-19

Presiden Jokowi turut merasakan bagaimana kerasnya perjuangan para tenaga medis di rumah sakit, tantangan yang mereka hadapi, hingga keluh kesah para pasien.

NASIONAL | 27 September 2020

Ditelepon Ganjar, Gus Miftah Batalkan Pengajian

Ganjar Pranowo juga meminta Gus Miftah mengajak da'i lain agar menggelar pengajian secara virtual.

NASIONAL | 27 September 2020

Mahfud: Bangun Indonesia sebagai Negara Islami

Manfud meminta Pemuda Muhammadiyah untuk terus berdakwah mengajak masyarakat menjalankan ajaran agama.

NASIONAL | 27 September 2020

Transformasi Digital Diharapkan Bisa Membangun Identitas Bangsa

Perkembangan dan transfromasi digital itu harus juga disertai semangat gotong royong yang menjadi identitas bangsan dan negara Indonesia.

NASIONAL | 27 September 2020

Produk Turunan Kelapa Asal Sumut Diminati 10 Negara

Nilai ekspor produk turunan kelapa terhitung sejak Januari hingga September 2020 mencapai Rp 321,4 miliar.

NASIONAL | 27 September 2020

Dinkes Bengkulu Tambah Kapasitas Tempat Tidur RS Rujukan Covid-19

Dinkes Bengkulu menyiapkan tambahan 250 tempat tidur di 14 rumah sakit rujukan Covid-19.

NASIONAL | 27 September 2020

Wisatawan Lokal Topang Geliat Ekonomi Bengkulu di Masa Pandemi

Kunjungan wisatawan lokal di Bengkulu pada akhir pekan tetap tinggi.

NASIONAL | 27 September 2020

Polri Keluarkan Kebijakan Pengaturan Anggota Kerja dari Rumah

Kapolri Idham Azis sudah memerintahkan anak buahnya untuk work from home (WFH).

NASIONAL | 27 September 2020

Hari Pertama Kampanye di Medan, Massa Pendukung Langgar Protokol Kesehatan

Animo masyarakat di hari pertama saat dibuka masa kampanye kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kota Medan, sangat tinggi.

NASIONAL | 27 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS