INDEX

BISNIS-27 448.146 (0.31)   |   COMPOSITE 5091.82 (20.37)   |   DBX 966.643 (7.34)   |   I-GRADE 139.941 (-0.23)   |   IDX30 428.154 (0.15)   |   IDX80 113.358 (0.41)   |   IDXBUMN20 291.199 (0.73)   |   IDXG30 119.599 (-0.42)   |   IDXHIDIV20 379.423 (-0.2)   |   IDXQ30 124.629 (0.03)   |   IDXSMC-COM 218.961 (1.24)   |   IDXSMC-LIQ 257.997 (1.39)   |   IDXV30 107.251 (0.23)   |   INFOBANK15 832.7 (-1.05)   |   Investor33 373.408 (0.72)   |   ISSI 150.953 (0.22)   |   JII 549.986 (0.88)   |   JII70 187.543 (0.51)   |   KOMPAS100 1019.5 (2.84)   |   LQ45 788.563 (1.25)   |   MBX 1407.83 (4.87)   |   MNC36 279.661 (0.67)   |   PEFINDO25 277.129 (5.34)   |   SMInfra18 242.149 (-0.57)   |   SRI-KEHATI 316.134 (0.38)   |  

Mendagri Tegaskan Kerumunan Saat Pendaftaran Tidak Boleh Kembali Terjadi

Selasa, 22 September 2020 | 22:07 WIB
Oleh : Robertus Wardy / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan agar tidak terjadi lagi kerumunan sosial, arak-arakan dan pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 pada tahapan penetapan pasangan calon (Paslon) tanggal 23 September 2020 dan pada tahap kampanye. Sebab, kerumunan massa dapat berpotensi menjadi media penularan Covid-19.

"Peristiwa tanggal 4-6 September kemarin pada waktu pendaftaran membuat skeptis masyarakat terhadap Pilkada. Jelas ini sesuatu yang tidak kita harapkan,” kata Tito saat Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan dalam Rangka Menghadapi Pilkada Serentak 2020 di Kemdagri, Jakarta, Selasa (22/09/2020).

Tito menjelaskan ada dua hal yang dilakukan agar tidak terjadi kerumunan massa seperti pada saat pendaftaran. Pertama, perbaikan PKPU agar aturan-aturan yang berhubungan dengan ketertiban penerapan protokol kesehatan untuk mencegah Covid-19 lebih diperketat. Kedua, menegakkan regulasi dengan cara kerja sama lintas sektoral karena cara penegakan regulasi di setiap daerah tentu berbeda-beda.

Mantan Kapolri ini mengemukakan ada peraturan-peraturan lain yang beririsan dengan protokol kesehatan. Mulai dari PKPU, kumudian undang-undang KUHP. Ada pasal-pasal tentang kerumunan masa yang dapat digunakan sebagai payung hukum penegakan protokol kesehatan. Kemudian ada payung hukum lainnya yaitu regulasi Peraturan Daerah (Perda) sangat membantu penegakan hukum di daerah.

“Ada beberapa daerah yang sudah memiliki Perda. Tetapi ada juga yang sudah memiliki Perkada, entah Peraturan Gubernur, Peraturan Walikota atau Peraturan Bupati. Semua daerah yang melaksanakan Pilkada sudah memiliki peraturan Perda atau Perkada. Harapannya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Satlinmas, TNI dan Polri dapat bertindak sebagai unjuk ombak untuk menegakan aturan," jelas Tito.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Lima Tenaga Kesehatan di Pandeglang Posiiitf Terpapar Covid-19

Dari lima orang, empat diantaranya nakes berasal dari Puskesmas Cadasari dan satu orang lagi dari Puskesmas Cikupa.

NASIONAL | 22 September 2020

Kemag Luncurkan Program Transformasi Digital Pendidikan Madrasah

Sinergi Kemag dan Google ini dalam rangka mendukung terwujudnya “Madrasah Hebat Bermartabat” yang sudah dicanangkan sejak 2018.

NASIONAL | 22 September 2020

DPR Sepakati Anggaran Perpusnas 2021 Rp 675,5 Miliar

Komisi X DPR memberikan dukungan penuh terhadap program-program yang akan dilaksanakan Perpustakaan Nasional (Perpusnas).

NASIONAL | 22 September 2020

Satgas: Klaster Rumah Sakit penyumbang Terbanyak Positif Covid-19

Rumah sakit menjadi klaster terbesar penyumbang kasus terkonfirmasi positif Covid-19.

NASIONAL | 22 September 2020

Guru Besar Unpad: Sudah Seharusnya Ada Dewan Keamanan Nasional

Pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme tak perlu diperdebatkan karena terorisme menyangkut keamanan nasional baik keamanan negara maupun keamanan bangsa.

NASIONAL | 22 September 2020

Kemkeu Apresiasi Kempora atas Capaian WTP

Kempora meraih penghargaan atas perolehan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan tahun 2019.

NASIONAL | 22 September 2020

PSI Dukung KPK Tertibkan Aset Negara

PSI mendukung langkah KPK dan Kemsetneg untuk menertibkan Barang Milik Negara (BMN) senilai Rp571,5 triliun.

NASIONAL | 22 September 2020

Peringati HUT ke-75 TNI, Kopassus Gelar Donor Darah

Diharapkan kegiatan donor darah ini menghasilkan 550 kantong darah dari perbagai kesatuan Kopassus.

NASIONAL | 22 September 2020

Situasi Memanas, Polisi Tambah Personel di Sugapa

Kapolda Papua Paulus Waterpauw akan melakukan pertemuan dengan Pangdam Kodam XVII Cenderawasih guna pembahasan rencana penambahan personil.

NASIONAL | 22 September 2020

Belajar dari Selandia Baru: Jangan Beri Panggung Teroris

Jangan beri panggung kepada teroris.

NASIONAL | 22 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS