Usut Dugaan Korupsi Dana Covid-19 di Lampung Timur, Langkah Jaksa Agung Diapresiasi
INDEX

BISNIS-27 506.098 (-2.99)   |   COMPOSITE 5701.03 (-21.78)   |   DBX 1035.29 (4.23)   |   I-GRADE 166.318 (-0.13)   |   IDX30 494.279 (-1.96)   |   IDX80 129.716 (-0.63)   |   IDXBUMN20 362.653 (1.11)   |   IDXG30 134.441 (-1.2)   |   IDXHIDIV20 440.988 (-0.91)   |   IDXQ30 143.821 (-0.06)   |   IDXSMC-COM 242.747 (-0.62)   |   IDXSMC-LIQ 296.284 (-2.64)   |   IDXV30 122.829 (0.78)   |   INFOBANK15 978.195 (1.48)   |   Investor33 426.909 (-3.32)   |   ISSI 166.986 (-1.24)   |   JII 611.564 (-6.71)   |   JII70 209.726 (-1.98)   |   KOMPAS100 1161.89 (-6.87)   |   LQ45 907.882 (-4.42)   |   MBX 1586.58 (-7.86)   |   MNC36 318.65 (-2.24)   |   PEFINDO25 310.515 (-0.4)   |   SMInfra18 285.156 (1.39)   |   SRI-KEHATI 364.469 (-1.96)   |  

Usut Dugaan Korupsi Dana Covid-19 di Lampung Timur, Langkah Jaksa Agung Diapresiasi

Rabu, 26 Agustus 2020 | 12:41 WIB
Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Kejaksaan Agung menunjukkan atensi besar dalam pengawalan dana Pemulihan Ekonomi Nasional dan penanganan Covid-19.

Terbaru, tim Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Agung tengah terjun melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) dana bantuan sosial (Bansos) Covid-19 di Kabupaten Lampung Timur.

Guru Besar Fakultas Hukum dari Universitas Parahyangan, Asep Warlan Yusuf mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung dalam melakukan penyelidikan kasus penyalahgunaan dana Covid-19 di Lampung Timur dan mendorong agar penanganan dilakukan secara transparan sampai tuntas.

Asep mengatakan penerapan sanksi berat bakal menjerat tersangka yang melakukan tindak pidana korupsi pada saat bencana seperti pandemi corona yang masih melanda Indonesia, hukuman itu bisa berupa hukuman mati atau penjara seumur hidup.

“Harus diusut, hemat saya Undang-Undang tentang tindak pidana korupsi dan Undang-Undang tentang penanggulangan bencana, jika ada yang melakukan korupsi dalam keadaan bencana itu lebih berat bahkan sampai hukuman mati atau seumur hiudp,” ujar Asep Warlan, Rabu (26/8/2020).

Lanjut Asep, anggaran dana bantuan untuk penanganan dan penanggulangan pandemi coronavirus disease 2019 (Covid-19) yang jumlahnya mencapai triliunan rupiah itu rawan terjadinya penyimpangan, maka dari itu pengawalan atau pendampingan dana tersebut harus dilakukan supaya tidak terjadi penyalahgunaan.

“Kejaksaan dan Kepolisain, KPK kalau perlu, semua instrumen kelembagaan pengawasan dan penindakan harus didayagunakan untuk ini, KPK kalau perlu terjun langsung mengawal dari perencanaan hingga pelaporan itu harus diperiksa betul,” terangnya.

Dengan dana yang begitu besar, Asep Warlan meminta Kejagung dalam melakukan pengawasan dana bantuan yang dialokasikan memastikan terserap dengan baik, panyaluran bantuan tepat sasaran dan mencegah pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab mengambil keuntungan.

“Adalah memastikan semua anggaran itu memang terserap dengan baik dengan benar dengan sah begitu, bagaimana penyaluranya, siapa yang mendapatkan bantuan itu, harus tepat betul. Itu bagian dari monitoring, evaluasi dan pengawasan dari pihak Kejaksaan utamanya meraka disana,” katanya.

Asep juga mewanti-wanti para pihak untuk berhati-hati menggunakan dana bantuan yang bersumber dari APBN atau APBD tersebut agar penyaluranya dapat bermanfaat bagi masyarakat banyak yang sedang membutuhkan.

“Karena itu wanti-wanti dengan anggaran dana Covid ini karena uangnya sangat besar berpuluh triliun kalau di gabung dengan pusat bahkan mencapai ratusan triliun kemudian agak sedikit menyimpang dari prosedur biasanya, panyalurannya harus bermanfaat betul,” tuntasnya.

Sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan bahwa jajarannya sedang menyelediki kasus dugaan penyimpangan dana bantuan sosial (bansos) Covid-19 di Lampung Timur. Menurutnya, perkara sudah sampai di Kejaksaan Tinggi dan dilakukan penyelidikan.

“Kami tengah melakukan penyelidikan dan dalami kasusnya,” kata ST Burhanuddin.

Burhanuddin pun menyatakan tim Kejaksaan Agung dari jaksa agung muda pidana khusus (Jampidsus) telah turun ke Lampung Timur sejak 7 Agustus 2020.

“Namanya penyelidikan, ini kan mencari, itu ada informasi kita untuk tindaklanjuti. Apakah di dalam pelaksanaanya itu ada niat jahatnya tidak, kalau tidak ada niat jahat, tutup. Kalau ada niat jahat, harus dilakukan penindakan,” ungkapnya.

Burhanuddin menuturkan jika terdapat atensi dari Presiden Joko Widodo terkait pendampingan dana Covid 19 agar sampai ke tangan masyarakat dan tepat sasaran.

“Kita diminta untuk melakukan pendampingan. Kalau sudah ada pendampingan, diarahkan begini-begini, kemudian ada terjadi kesalahan,” katanya.

Menurutnya, jika hasil penyelidikan didapatkan kesalahan hanya pada bagian administrasif, pihaknya tidak akan melakukan penindakan.

“Jika kesalahan sifatnya hanya administrasi tentu tidak ada masalah, tapi kalau ada niatan jahat untuk mengambil atau korupsi, ya itu tentunya tegas,” pungkasnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Wagub Banten Minta Denda Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan Diseragamkan

"Kondisi masyarakat sekarang sedang susah, pemerintah juga sedang susah,” ujar Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy

NASIONAL | 26 Agustus 2020

KRI Bung Tomo-357 Tangkap Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna

Koarmada I akan selalu melakukan pengawasan di wilayah kerja termasuk Laut Natuna Utara yang banyak aktifitas illegal fishing oleh kapal asing.

NASIONAL | 26 Agustus 2020

Firli Bahuri: Presiden Dukung KPK Diperkuat

KPK harus didukung dengan kewenangan dan kekuatan yang memadai dan harus lebih kuat dibanding dengan lembaga-lembaga lain dalam pemberantasan korupsi.

NASIONAL | 26 Agustus 2020

Jokowi: Tata Kelola Pemerintahan Harus Dibangun Akuntabel dan Bebas Korupsi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) yang digelar KPK secara virtual,

NASIONAL | 26 Agustus 2020

Meski Unggul di Survei Pilkada Jambi, Parpol Tak Minat Dukung Syarif Fasha

PDIP di saat-saat terakhir penentuan dukungan Agustus ini akhirnya mendukung pasangan Cek Endra – Ratu Munawaroh.

NASIONAL | 26 Agustus 2020

Irwan Hidayat: Tentrem Dibangun Demi Lapangan Kerja dan Pemulihan Ekonomi

Biaya terbesar sebesar 38% adalah untuk gaji karyawan kemudian disusul listrik, perawatan, dan lain-lain.

NASIONAL | 26 Agustus 2020

Jenderal Polri Mengaku Menerima Suap dari Djoko Tjandra

Awi tidak menjelaskan siapa tersangka yang mengaku menerima uang itu, apakah Prasetijo atau Napoleon atau keduanya.

NASIONAL | 26 Agustus 2020

11 Tahun Kasus Montara Sengaja Ditutupi, Ada Apa?

Tumpahan minyak diperkirakan telah meluas hingga 90.000 kilometer persegi.

NASIONAL | 26 Agustus 2020

Kasus Djoko Tjandra, Irjen Napoleon Belum Ditahan

Irjen Napoleon Bonaparte dan pengusaha Tommy Sumardi masih belum ditahan, sementara Brigjen Prasetijo Utomo sudah ditahan.

NASIONAL | 26 Agustus 2020

Daur Ulang Buka Peluang untuk 3,3 Juta Pekerja Informal Pendukung

Pimpinan daerah untuk bisa mendukung program penanganan sampah plastik

NASIONAL | 26 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS