ICW Ingatkan Bahaya Mobilisasi ASN dalam Pilkada
INDEX

BISNIS-27 503.107 (8.47)   |   COMPOSITE 5679.25 (80.67)   |   DBX 1039.52 (14.71)   |   I-GRADE 166.189 (3.47)   |   IDX30 492.322 (9.09)   |   IDX80 129.082 (2.66)   |   IDXBUMN20 363.759 (7.86)   |   IDXG30 133.243 (2.59)   |   IDXHIDIV20 440.08 (10.13)   |   IDXQ30 143.762 (2.86)   |   IDXSMC-COM 242.127 (2.51)   |   IDXSMC-LIQ 293.644 (5.57)   |   IDXV30 123.61 (3.35)   |   INFOBANK15 979.67 (10.23)   |   Investor33 423.592 (6.88)   |   ISSI 165.745 (2.98)   |   JII 604.859 (14.26)   |   JII70 207.745 (4.44)   |   KOMPAS100 1155.02 (20.8)   |   LQ45 903.46 (17.32)   |   MBX 1578.72 (22.44)   |   MNC36 316.411 (5.51)   |   PEFINDO25 310.113 (3.58)   |   SMInfra18 286.549 (5.46)   |   SRI-KEHATI 362.507 (5.51)   |  

ICW Ingatkan Bahaya Mobilisasi ASN dalam Pilkada

Rabu, 5 Agustus 2020 | 20:09 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / YUD

Jakarta, Beritasatu.com – Netralitas aparatur sipil negara (ASN) menjadi sorotan setiap menjelang pemilu maupun pemilihan kepala daerah (pilkada). Mobilisasi ASN oleh petahana untuk kepentingan pemenangan dalam pilkada dinilai paling berbahaya.

Demikian diungkap Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo dalam kampanye virtual Gerakan Nasional Netralitas ASN, Rabu (5/8/2020). “Mobilisasi ASN jauh lebih berbahaya, karena akan ada penyalahgunaan fasilitas negara, mengingat incumbent (petahana) melihat mesin birokrasi sebagai mesin politik,” kata Adnan.

Dia menegaskan mobilisasi ASN dapat mengarah pada korupsi sekaligus mengganggu terciptanya sistem merit di birokrasi. Sebab pejabat maupun ASN dijanjikan jabatan tertentu oleh kandidat jika berhasil memberikan dukungan optimal ketika pilkada.

Dia menambahkan ketidakpastian bagi ASN menjadi mencuat, karena mudahnya pergantian jabatan, termasuk mutasi. “Publik pun menjadi tidak percaya dengan birokrasi dan pada akhirnya daya saing negara akan rendah karena birokrasinya tidak netral,” ungkap Adnan.

Pada kesempatan itu, Anggota Komisi II DPR Johan Budi SP menilai sulit bagi ASN menjaga netralitas. Praktik balas budi ketika seorang ASN mendapat posisi yang ditunjuk kepala daerah terpilih, menjadi salah satu faktornya.

“Ada seseorang yang kemudian ditempatkan di jabatan tertentu kemudian dia harus 'balas budi' kepada si incumbent itu karena incumbent-nya mencalonkan,” kata Johan.

Dia menyatakan ASN yang tidak mempunyai jabatan, cenderung lebih mudah bersikap netral. Faktor berikutnya, menurut Johan, ada kekhawatiran dari ASN kehilangan posisi apabila tidak mendukung petahana.

Dia meminta Komisi ASN (KASN) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dapat mengawasi netralitas ASN. Namun, dia menilai pengawasan selama ini kerap tidak dilakukan secara tegas. “Banyak sekali ASN yang tidak netral, tetapi tidak ada tindakan yang nyata,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji mengatakan sistem merit terkait jenjang bagi ASN menduduki jabatan harus dibuat. Tujuannya agar karir ASN tersebut dapat terjamin. Kepala daerah pun tidak semena-mena melakukan mutasi.



Sumber:BeritaSatu.com

TAG: 


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Organisasi Advokat Dinilai Lepas Tanggung Jawab soal Anita Kolokaping

Tidak ada satupun organisasi advokat yang mengakui keanggotan Anita yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri.

NASIONAL | 5 Agustus 2020

Polda Metro Masih Dalami Pembunuhan WN Taiwan yang Mayatnya Ditemukan di Subang

Korban diduga dihabisi di rumahnya kawasan Cikarang Pusat, sebelum mayatnya dibuang ke Subang.

NASIONAL | 5 Agustus 2020

Prof Cornelis Lay, Menjadi Guru Besar Berkat Celengan Recehan

Recehan ibunya berisi uang antara Rp 50 dan Rp 100, terkumpul hingga Rp 268.000. Maka uang receh itulah yang menjadi bekal bagi Conny.

NASIONAL | 5 Agustus 2020

Presiden Keluarkan Inpres Atur Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan

Presiden Joko Widodo menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) yang di dalamnya mengatur sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan.

NASIONAL | 5 Agustus 2020

Tjahjo Kumolo Kenang Cornelis Lay: Konsisten dalam Dunia Intelektual

Meski memiliki kedekatan dengan partai politik (parpol), Cornelis Lay dinilai Tjahjo Kumolo tetap memilih berdiri pada jalan intelektual.

NASIONAL | 5 Agustus 2020

Ledakan di Lebanon, DPR Minta WNI Lapor ke KBRI Jika Butuh Bantuan

WNI yang ada di Lebanon diminta tetap tenang dan tidak panik, apabila keadaan mengkhawatirkan dan memerlukan sesuatu, jangan segan-segan melapor ke KBRI.

NASIONAL | 5 Agustus 2020

Pasien Covid-19 Bunuh Diri di Rumah Sakit Royal Prima Medan

Pasien yang melakukan bunuh diri itu merupakan seorang wanita berusia sekitar 30 tahun. Korban diduga bunuh diri karena stres atas penyakitnya.

NASIONAL | 5 Agustus 2020

Dua Buron WNI Dipertukarkan Buron WNA

Dua buron WNI akan dipertukarkan dengan Markus Bim yang berhasil ditangkap di Bali, Kamis (23/7/2020) lalu.

NASIONAL | 5 Agustus 2020

Ini Komentar Mahfud Terkait Pasukan Elite TNI Tangani Terorisme

Menurut Mahfud MD, negara dirugikan apabila pasukan elite TNI tidak membantu penanganan terorisme.

NASIONAL | 5 Agustus 2020

Dua Kadis Pemkot Medan Juga Terpapar Covid-19

Keduanya adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan M Husni dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Medan, Hannalore Simanjuntak, yang ikut terpapar Covid-19.

NASIONAL | 5 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS