Ini Komentar Mahfud Terkait Pasukan Elite TNI Tangani Terorisme
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Ini Komentar Mahfud Terkait Pasukan Elite TNI Tangani Terorisme

Rabu, 5 Agustus 2020 | 18:44 WIB
Oleh : Robertus Wardy / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Menko Polhukam Mahfud MD mengemukakan sangat rugi jika pasukan elite TNI tidak terlibat dalam memberantas terorisme. Dalam TNI, ada Koppasus (Angkatan Darat), Kopaskas (Angkatan Udara) dan Marinir (Angkatan Laut) yang bisa digunakan untuk melawan teroris.

"Kalau kita lihat, akan sangat rugi kalau ada pasukan hebat tidak digunakan untuk mengatasi terorisme. Denjaka, Kopassus dan pasukan elite lainnya, punya kemampuan penanggulangan terorisme. Tentu sesuai dengan skala, jenis kesulitan, dan situasi tertentu,” kata Mahfud di Jakarta, Rabu (5/8/2020).

Ia yakin jika TNI dilibatkan akan bertindak profesional. Hal itu sudah terbukti dari keprofesional TNI setelah reformasi 1998 sampai sekarang.

Menurutnya, reformasi mengubah struktur ketatanegaraan yang orientasinya lebih berpihak kepada penegakkan Hak Asasi Manusia (HAM). Imbasnya UU HAM, Konmnas HAM, peradilan dan sebagainya, berubah total. TNI Polri dipisah melalui TAP MPR Nomor 6 dan 7 Tahun 2000.

"TNI militer, Polri sipil. TNI pertahanan keamanan dan kedaulatan ideologi serta wilayah, polisi penegak hukumnya dan pelindungnya Pasal 28 bertambah 10 poin, panjang sekali. Karena saking inginnya, kita tegaskan ke dunia bahwa Indonesia ingin melindungi HAM," jelas Mahfud

Dia menilai TNI dibutuhkan membantu tugas polisi di bidang pemberantasan terorisme. Sebab, ada fungsi dan situasi tertentu yang secara khusus hanya dimiliki dan dilakukan TNI. Misalnya teror di atas kapal, ekstra teritorial, dan kedubes, menyangkut objek vital, jabatan vital. Dalam kasus-kasus ini, polisi tidak bisa mengaksesnya, tetapi hanya boleh masuk adalah militer.

"Tentu dengan mengedepankan perlindungan HAM," tegas Mahfud.

Dia menyebut masalah keterlibatan TNI memang menimbulkan pro dan kontra. Namun komprominya adalah banyak perbuatan teroris yang tidak cuman pidana dan hukum, tetapi juga menyangkut kejahatan dan pertahanan negara. Karena itu dicantumkanlah TNI bisa ikut tangani aksi terorisme keterlibatan TNI diatur Perpres.

"Rancangannya sudah jadi, sudah ke DPR, perdebatan cukup seru. Kita juga sudah bicara dengan sejumlah kalangan, termasuk teman-teman LSM. Bahwa teror itu bukan urusan hukum semata, tidak semuanya diselesaikan hanya oleh polisi. Akhirnya semuanya memahami. Saya sudah ditugaskan Presiden mengharmoniskan. Tinggal beberapa yang perlu diperbaiki. Dalam waktu tidak lama DPR segera memproses," tutup Mahfud.

Di tempat terpisah, Ketua Setara Institute, Hendardi mengemukakan reformasi sektor keamanan semestinya menjadi prioritas. Misalnya melakukan perubahan UU 31/1997 tentang Peradilan Militer dan membentuk UU Perbantuan Militer sebagai dasar pelibatan TNI dalam kehidupan sipil.

Dia menyebut sesuai amanat reformasi, TNI diletakkan sebagai alat pertahanan dan Polri instrumen menjaga keamanan, menciptakan ketertiban dan menegakkan hukum. TNI merupakan alat pertahanan yang kehadirannya dalam ranah sipil dan penegakan hukum, hanya diperkenankan atas dasar kebijakan politik negara dan bersifat sementara. Selain itu ada kekhususan jenis penugasan dan disertai mekanisme akuntabilitas yang presisi.

“Dalam desain pelibatan TNI dalam memberantas tindak pidana terorisme, sebagaimana draft Ranperpres, pelibatan itu bersifat permanen dan melampaui tugas pokok TNI dalam operasi militer selain perang (OMSP),” tegas Hendardi.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Dua Kadis Pemkot Medan Juga Terpapar Covid-19

Keduanya adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan M Husni dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Medan, Hannalore Simanjuntak, yang ikut terpapar Covid-19.

NASIONAL | 5 Agustus 2020

Seminggu Ditangkap, Djoko Tjandra Masih Berstatus Saksi

Kendati sudah seminggu ditangkap, Djoko Tjandra hingga saat ini masih berstatus sebagai saksi.

NASIONAL | 5 Agustus 2020

Gubernur Sumut Doakan Akhyar Nasution Sembuh dari Covid-19

Menurut Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Akhyar Nasution termasuk ketat dalam menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19.

NASIONAL | 5 Agustus 2020

KPK Didorong Proaktif Usut Skandal Pelarian Djoko Tjandra

KPK seharusnya tidak hanya menunggu pelimpahan dari aparat penegak hukum lain dalam menangani kasus tersebut.

NASIONAL | 5 Agustus 2020

Menpupera Minta Pembangunan Bendungan di NTT Dipercepat

Bendungan Napun Gete dibangun dengan menggunakan biaya APBN senilai Rp 880 miliar.

NASIONAL | 5 Agustus 2020

Kemhub Dorong Penerapan Intelegensi Buatan Pada Sistem Transportasi

Kemhub mendorong secara maksimal penerapan sistem intelegensi buatan dan protokol kesehatan pada transportasi di tengah pandemi Covid-19.

NASIONAL | 5 Agustus 2020

Ganjar Izinkan Kalangan Seniman Gelar Pentas Virtual

Ganjar meminta para seniman bersabar dengan kondisi yang terjadi saat ini.

NASIONAL | 5 Agustus 2020

Awal 2021, Ridwan Kamil: Vaksin Covid-19 Bisa Diberikan ke Masyarakat

Ridwan Kamil mengatakan bahwa diperkirakan vaksin Covid-19 bisa diberikan ke masyarakat pada awal tahun 2021.

NASIONAL | 5 Agustus 2020

Kasus Baru Tambah 1.815, Ini Sebarannya

Jawa Timur mencatat penambahan kasus baru Covid-19 terbanyak pada hari ini, Rabu (5/8/2020) berjumlah 417.

NASIONAL | 5 Agustus 2020

TNI dan BTN Bahas Kerja Sama Perumahan Prajurit

Panglima TNI menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas kerja sama yang telah dibangun selama ini antara BTN dan TNI.

NASIONAL | 5 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS