KPK Sambut Baik Perma Pidana Seumur Hidup untuk Koruptor
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

KPK Sambut Baik Perma Pidana Seumur Hidup untuk Koruptor

Minggu, 2 Agustus 2020 | 19:54 WIB
Oleh : Fana Suparman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut baik Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Dalam aturan itu, terdakwa korupsi yang merugikan keuangan negara lebih dari Rp 100 miliar serta memiliki tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan dengan kategori paling tinggi dapat dijatuhi hukuman seumur hidup pidana penjara.

"KPK tentu menyambut baik Perma dimaksud sekalipun tidak untuk semua pasal Tipikor seperti pasal suap menyuap, pemerasan dan lain-lain serta tindak pidana korupsi lainnya," kata Plt Jubir KPK Ali Fikri, saat dikonfirmasi, Minggu (2/8/2020).
Ali mengatakan aturan itu menambah optimisme lembaga antikorupsi dalam upaya pemberantasan korupsi. Untuk itu, terlepas dari kekurangannya yang belum mencakup pasal penyuapan dan lainnya, Perma Nomor 1 Tahun 2020 merupakan bentuk ikhtiar untuk memberantas korupsi di Indonesia.

"Kita semua harus bangun sikap optimis ke depan. Lepas dari segala kekurangan dan kelebihannya tentu pedoman tersebut sebagai salah satu ikhtiar dalam upaya pemberantasan korupsi saat ini," kata Ali.

Ali mengatakan, parameter penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 sudah dapat diwujudkan dalam pemidanaan oleh para hakim yang menyidangkan perkara Tipikor dari hakim tingkat pertama hingga MA. Dengan demikian, diharapkan tidak ada lagi disparitas hukuman yang dijatuhkan hakim terhadap perkara korupsi terutama menyangkut Pasal 2 dan Pasal 3.

"Harapannya tentu dengan adanya pedoman pemidanaan tersebut tidak akan terjadi lagi adanya disparitas dalam putusan Tipikor," ujar Ali.

Ali mengatakan, parameter penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor yang tercantum dalam Perma 1/2020 sudah dapat menjadi panduan dalam penyusunan pedoman tuntutan yang saat ini sedang disusun KPK karena sebelumnya KPK juga ikut hadir dalam pembahasannya. Tak hanya Pasal 2 dan Pasal 3, pedoman tuntutan yang disusun KPK dan telah masuk tahap finalisasi tersebut mencakup seluruh pasal-pasal Tipikor, seperti penyuapan dan lainnya.

"Sedangkan untuk menghindari disparitas tuntutan pidana, KPK saat ini masih sedang tahap finalisasi penyusunan pedoman tuntutan Tipikor untuk seluruh pasal-pasal Tipikor baik pasal yang berhubungan dengan kerugian keuangan negara, penyuapan dan tindak pidana korupsi lainnya," paparnya.

Dalam Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2020 disebutkan terdapat empat kategori kerugian negara. Kategori paling berat yaitu kerugian negara lebih dari Rp 100 miliar, Kategori berat yaitu kerugian negara Rp 25 miliar-Rp 100 miliar, Kategori sedang yaitu kerugian negara Rp 1 miliar-Rp 25 miliar, Kategori ringan yaitu kerugian negara Rp 200 juta-Rp 1 miliar, dan Kategori paling ringan yaitu kurang dari Rp 200 juta.

Selain nilai kerugian negara, hukuman yang dijatuhkan mempertimbangkan kesalahan, dampak, dan keuntungan terdakwa korupsi.

Jika terdakwa korupsi merugikan keuangan negara lebih dari Rp 100 miliar serta memiliki tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan yang masuk dalam kategori tinggi, hakim dapat menjatuhkan pidana penjara 16 tahun hingga 20 tahun atau pidana penjara seumur hidup. Kemudian, jika terdakwa koruptor merugikan keuangan negara lebih dari Rp 100 miliar dengan kesalahan, dampak, dan keuntungan dalam kategori sedang maka hakim dapat menjatuhkan pidana selama 13 hingga 16 tahun penjara.

Sedangkan jika terdakwa koruptor merugikan keuangan negara lebih dari Rp 100 miliar dengan tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan dalam kategori kategori ringan, hakim dapat menjatuhkan pidana selama 10 hingga 13 tahun penjara.

Selanjutnya, jika terdakwa korupsi merugikan negara dalam rentang Rp25 miliar hingga Rp 100 miliar dengan kesalahan, dampak, dan keuntungan di kategori tinggi maka hakim dapat menjatuhkan pidana selama 13 hingga 16 tahun penjara.

Berikutnya, bilamana terdakwa koruptor kemudian, jika kerugian keuangan negara sejumlah Rp25 miliar sampai Rp 100 miliar dengan kesalahan, dampak, dan keuntungan di kategori sedang maka hakim dapat menjatuhkan pidana selama 10 hingga 13 tahun penjara. Sedangkan, bila terdakwa korupsi merugikan negara sejumlah Rp25 miliar sampai Rp 100 miliar dengan kesalahan, dampak, dan keuntungan di kategori ringan, maka hakim dapat menjatuhkan pidana selama 8 hingga 10 tahun penjara.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

4 Tenaga Kesehatan di Seluma Positif Terjangkit Covid-19

Salah satu dari 4 pasien positif Covid-19 adalah pimpinan puskesmas dan tiga lainya terdiri dari para medis.

NASIONAL | 2 Agustus 2020

PPATK Telusuri Aliran Transaksi Skandal Pelarian Djoko Tjandra

PPATK mengaku sudah menelusuri transaksi mencurigakan kepada pihak-pihak yang diduga sejak skandal pelarian Djoko Tjandra mencuat.

NASIONAL | 2 Agustus 2020

Pasien Positif Covid-19 di Sumut Kembali Melonjak

Dengan demikian, jumlah kasus positif Covid-19 di Sumut menjadi 4.137 orang.

NASIONAL | 2 Agustus 2020

Masyarakat Diminta Isi BBM Penuh Saat Melintasi Tol Jakarta-Cikampek

Kepadatan arus balik sudah terjadi di Tol Jakarta-Cikampek, dari kilometer 65 hingga kilometer 47+100, tepatnya di kawasan Karawang.

NASIONAL | 2 Agustus 2020

Kasus Djoko Tjandra, Jaksa Pinangki Bergaya Hidup Mewah

Jaksa Pinangki Sirna Malasari dikenal memiliki gaya hidup yang mewah.

NASIONAL | 2 Agustus 2020

Kasus Baru Covid-19 di Yogyakarta Meningkat Signifikan

Dalam dua hari, Sabtu-Minggu (1-2/08/2020) penambahan kasus positif Covid-19 di DI Yogyakarta tercatat signifikan.

NASIONAL | 2 Agustus 2020

Klaster PetroChina, Dua Balita di Jambi Positif Covid-19

Penularan virus corona (Covid-19) di perusahaan minyak dan gas (migas) PT PetroChina Jabung, Provinsi Jambi kini menyasar ke anak-anak.

NASIONAL | 2 Agustus 2020

Libur Iduladha, Pergerakan Penumpang Transportasi Meningkat

Penumpang transportasi umum pada masa liburan Idul Adha di simpul transportasi meningkat dibandingkan hari biasa.

NASIONAL | 2 Agustus 2020

Lulus dari UGM, Mahasiswa Asal Kamboja Positif Covid-19

Seorang lulusan pasca-sarjana Magister Teknik Kimia di Fakultas Teknik UGM asal Kamboja dinyatakan positif Covid-19, setelah pulang ke negaranya.

NASIONAL | 2 Agustus 2020

Djoko Tjandra Dieksekusi, Kejaksaan Diingatkan Proses Hukum Jaksa Pinangki

Korps Adhyaksa diminta terus mengusut pihak-pihak yang terlibat dalam pelarian Djoko Tjandra.

NASIONAL | 2 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS