Koruptor Rugikan Negara Rp 100 Miliar Bisa Dihukum Seumur Hidup
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

Koruptor Rugikan Negara Rp 100 Miliar Bisa Dihukum Seumur Hidup

Minggu, 2 Agustus 2020 | 16:15 WIB
Oleh : Fana Suparman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Dalam aturan itu, terdakwa korupsi yang merugikan keuangan negara lebih dari Rp 100 miliar serta memiliki tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan yang paling tinggi dapat dijatuhi hukuman seumur hidup pidana penjara.

Perma yang ditandatangani Ketua MA, M. Syarifuddin dan diundangkan pada 24 Juli 2020 itu bertujuan untuk menghindari disparitas pemidanaan terhadap perkara yang memiliki karakter yang sama.

Jubir MA, Andi Samsan Nganro mengatakan, setelah diundangkan Perma tersebut rencananya akan disosialisasikan mulai pekan depan.

"Memang MA sudah merampungkan Perma Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Perkara Tipikor Pasal 2 dan 3 UU Tipikor. Setelah diundangkan menurut rencana Perma tersebut minggu depan akan disosialisasikan," kata Andi Samsan saat dikonfirmasi.

Dalam Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2020 disebutkan terdapat empat kategori kerugian negara. Kategori paling berat yaitu kerugian negara lebih dari Rp 100 miliar,

Kategori berat yaitu kerugian negara Rp 25 miliar-Rp 100 miliar, Kategori sedang yaitu kerugian negara Rp 1 miliar-Rp 25 miliar, Kategori ringan yaitu kerugian negara Rp 200 juta-Rp 1 miliar, dan Kategori paling ringan yaitu kurang dari Rp 200 juta. Selain nilai kerugian negara, hukuman yang dijatuhkan mempertimbangkan kesalahan, dampak, dan keuntungan terdakwa korupsi.

Jika terdakwa korupsi merugikan keuangan negara lebih dari Rp 100 miliar serta memiliki tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan yang masuk dalam kategori tinggi, hakim dapat menjatuhkan pidana penjara 16 tahun hingga 20 tahun atau pidana penjara seumur hidup. Kemudian, jika terdakwa koruptor merugikan keuangan negara lebih dari Rp 100 miliar dengan kesalahan, dampak, dan keuntungan dalam kategori sedang maka hakim dapat menjatuhkan pidana selama 13 hingga 16 tahun penjara.

Sedangkan jika terdakwa koruptor merugikan keuangan negara lebih dari Rp 100 miliar dengan tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan dalam kategori kategori ringan, hakim dapat menjatuhkan pidana selama 10 hingga 13 tahun penjara.

Selanjutnya, jika terdakwa korupsi merugikan negara dalam rentang Rp25 miliar hingga Rp 100 miliar dengan kesalahan, dampak, dan keuntungan di kategori tinggi maka hakim dapat menjatuhkan pidana selama 13 hingga 16 tahun penjara.

Berikutnya, bilamana terdakwa koruptor kemudian, jika kerugian keuangan negara sejumlah Rp25 miliar sampai Rp 100 miliar dengan kesalahan, dampak, dan keuntungan di kategori sedang maka hakim dapat menjatuhkan pidana selama 10 hingga 13 tahun penjara. Sedangkan, bila terdakwa korupsi merugikan negara sejumlah Rp25 miliar sampai Rp 100 miliar dengan kesalahan, dampak, dan keuntungan di kategori ringan, maka hakim dapat menjatuhkan pidana selama 8 hingga 10 tahun penjara.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Rekind Dukung Ketahanan Pangan Masyarakat di Masa Pandemi

Rekind mendukung program ketahanan pangan pemerintah dalam mengatasi dampak pandemi virus corona (Covid -19).

NASIONAL | 2 Agustus 2020

Kampus USU Perpanjang Masa Penutupan

Sebelumnya ada 12 orang dosen dan pegawai di Kampus USU yang terpapar virus corona.

NASIONAL | 2 Agustus 2020

Sekolah di Sumut Belum Bisa Gelar Belajar Tatap Muka

Belajar dari rumah untuk kalangan pelajar merupakan solusi terbaik melindungi anak di tengah pandemi Covid-19.

NASIONAL | 2 Agustus 2020

Penghormatan Terakhir Buat Dokter Andika yang Terpapar Covid-19

Dokter Andika terlibat langsung menangani pasien sejak pandemi Covid-19, Maret 2020.

NASIONAL | 2 Agustus 2020

IPW Nilai Penangkapan Djoko Tjandra Tidak Ada Kaitan dengan Bursa Calon Kapolri

Kerja sama internasional pasca tertangkap Djoko Tjandra perlu dilanjutkan, sehingga Polri bisa segera menangkap buronan lainnya.

NASIONAL | 2 Agustus 2020

Kasus Djoko Tjandra, Muhammadiyah: Ungkap Pihak yang Terlibat

Mu'ti meminta Polri tidak berhenti dalam mengungkap skandal yang diduga telah melibatkan oknum jendera.

NASIONAL | 2 Agustus 2020

Ratusan Warga Aceh Barat Masih Terkepung Banjir 1 Meter

Banjir merendam ratusan desa yang tersebar di 10 kecamatan.

NASIONAL | 2 Agustus 2020

Sekda Banjarbaru dan 4 Pejabat Positif Covid-19

Darmawan Jaya Setiawan resmi mengumumkan Sekretaris Daerah Said Abdullah dan empat pejabat di lingkup pemerintah daerah setempat positif terinfeksi Covid-19.

NASIONAL | 1 Agustus 2020

Seluruh Perkantoran Kota Banjarbaru Tutup 2 Hari Cegah Covid-19

Seluruh perkantoran di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru ditutup selama dua hari untuk mencegah penyebaran Covid-19.

NASIONAL | 1 Agustus 2020

Dua Balita di Jambi Terkonfirmasi Positif Covid-19

Jumlah pasien positif Covid-19 di Jambi bertambah enam orang pada Sabtu (1/8/2020) di mana dua di antaranya adalah balita.

NASIONAL | 1 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS