Dugaan Korupsi Bansos Jadi 102 Kasus
INDEX

BISNIS-27 431.53 (-3.35)   |   COMPOSITE 4906.55 (-27.45)   |   DBX 934.495 (-1.3)   |   I-GRADE 129.531 (-1.1)   |   IDX30 408.573 (-4.05)   |   IDX80 107.231 (-1.06)   |   IDXBUMN20 271.434 (-3.2)   |   IDXG30 114.42 (-1.08)   |   IDXHIDIV20 364.598 (-3.27)   |   IDXQ30 119.596 (-1.07)   |   IDXSMC-COM 210.435 (-0.56)   |   IDXSMC-LIQ 236.069 (-1.95)   |   IDXV30 101.606 (-0.8)   |   INFOBANK15 772.076 (-4.94)   |   Investor33 357.854 (-2.78)   |   ISSI 144.258 (-0.69)   |   JII 521.112 (-3.55)   |   JII70 177.199 (-1.37)   |   KOMPAS100 960.444 (-7.38)   |   LQ45 749.999 (-7.62)   |   MBX 1355.95 (-8.44)   |   MNC36 267.764 (-2.13)   |   PEFINDO25 261.843 (-3.84)   |   SMInfra18 232.762 (-2.06)   |   SRI-KEHATI 301.662 (-2.42)   |  

Dugaan Korupsi Bansos Jadi 102 Kasus

Senin, 27 Juli 2020 | 19:03 WIB
Oleh : Farouk Arnaz / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dan korupsi terkait bantuan sosial (Bansos) melonjak menjadi 102 kasus yang terjadi di 20 Polda se-Indonesia.

Hal ini dikatakan oleh Karo Penmas Brigjen Awi Setiyono di Mabes Polri, Senin (27/7/2020). Rinciannya Polda Sumatra Utara menangani 38 kasus dan disusul Polda Jawa Barat dengan 18 kasus.

“Polda Nusa Tenggara Barat sembilan kasus, Polda Riau tujuh kasus, Polda Jawa Timur dan Polda Sulawesi Selatan masing-masing empat kasus,” katanya.

Lalu Polda Sulawesi Tengah, Polda Nusa Tenggara Timur dan Polda Banten masing-masing tiga kasus. Disusul Polda Sumatra Selatan dan Polda Maluku Utara masing-masing dua kasus.

“Yang lain Polda Kalimantan Tengah, Polda Kepulauan Riau, Polda Sulawesi Barat, Polda Sumatera Barat, Polda Kalimantan Utara, Polda Lampung, Polda Papua Barat, Polda Kalimantan Barat, dan Polda Papua masing-masing satu kasus,” urainya.

Modus kasus ini banyak. Misalnya pemotongan dana dan pembagian tidak merata hingga pemotongan dana sengaja dilakukan perangkat desa dengan maksud asas keadilan bagi mereka yang tidak kebagian.

Ada yang menggunakan pemotongan dana bansos atas nama uang lelah, ada yang mengurangi timbangan paket sembako, dan ada yang tidak transparan terkait sistem pembagian dana yang diterima.

"Apa pun penyelewengan itu, walaupun sudah ada kesepakatan (antar pihak), itu tidak dibenarkan apalagi (termasuk) pemerataan, agar mereka mendapatkan semuanya yang tidak terdata, apa pun itu tidak boleh," lanjut Awi.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo telah meminta Polri untuk "menggigit" pejabat maupun para pelaksana yang memiliki niat korupsi dana penanganan Covid-19 yang besarnya ratusan triliun itu.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Prasetijo Utomo Jadi Tersangka, Belum Ada Pasal Motif

Prasetijo Utomo terancam ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara.

NASIONAL | 27 Juli 2020

Menpora: Gerakan Pramuka Ujung Tombak Pembangunan Karakter

Menpora Zainudin Amali menganggap Gerakan Pramuka berperan penting dalam pembangunan karakter bangsa.

NASIONAL | 27 Juli 2020

Pemdes Diminta Terapkan Digitalisasi Monografi Desa

Digitalisasi monografi desa dapat membantu pemdes maupun pemda untuk melakukan perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran.

NASIONAL | 27 Juli 2020

Kejagung Akui Ada Pertemuan Kuasa Hukum Djoko Tjandra dengan Jaksa

Dari hasil klarifikasi yang dilakukan, pertemuan antara kuasa hukum Djoko Tjandra atas nama Anita Kolopaking dengan sejumlah jaksa memang terjadi.

NASIONAL | 27 Juli 2020

Kemhub Tugaskan Damri Layani Angkutan Barang Perintis

Subsidi pemerintah sebesar 100 persen terhadap angkutan barang perintis ini telah berlaku mulai 22 Juli 2020.

NASIONAL | 27 Juli 2020

10 Provinsi Tanpa Penambahan Kasus Baru Covid-19

Sebanyak 10 provinsi tak memiliki penambahan kasus baru Covid-19 pada Senin (27/7/2020).

NASIONAL | 27 Juli 2020

Muhaimin Dorong Digitalisasi dan Pendampingan Bagi UMKM

Pendampingan dan digitalisasi bagi UMKM perlu didorong dalam upaya pemulihan ekonomi nasional.

NASIONAL | 27 Juli 2020

Positif Covid-19 Tembus 100.000, Doni Monardo: Masyarakat Tidak Disiplin

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo menegaskan masyarakat masih tidak cukup disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.

NASIONAL | 27 Juli 2020

Presiden Tugaskan Satgas Covid-19 Prioritaskan Ubah Perilaku Masyarakat

Satgas Penanganan Covid-19 diminta memrioritaskan untuk mengubah perilaku masyarakat guna mencegah penyebaran virus corona.

NASIONAL | 27 Juli 2020

Menpora Ajak Unpam Bersinergi untuk Cetak Wirausaha Muda

Menurut Menpora Zainudin Amali, semangat kewirausahaan perlu ditumbuhkan di kalangan pemuda melalui sekolah dan perguruan tinggi.

NASIONAL | 27 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS