Pemecatan Evi Novida Ginting, Istana Sebut Presiden Masih Pelajari Putusan PTUN
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Pemecatan Evi Novida Ginting, Istana Sebut Presiden Masih Pelajari Putusan PTUN

Minggu, 26 Juli 2020 | 17:28 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / YUD

Jakarta, Beritasatu.com – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memenangkan gugatan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Masa Jabatan 2017-2022. Putusan itu ditetapkan PTUN Jakarta pada Kamis (23/7/2020).

Menanggapi putusan tersebut, Juru Bicara Presiden bidang Hukum Dini Purwono mengatakan pemerintah masih memelajari lebih lanjut setelah mendapatkan salinan putusan PTUN. Karena sampai sekarang, salinan putusan PTUN Jakarta belum diterima oleh pemerintah.

“Akan kita pelajari lebih lanjut setelah mendapatkan salinan putusan PTUN yang bersangkutan,” kata Dini Purwono ketika dihubungi Beritasatu.com, Minggu (26/7/2020).

Menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih memiliki waktu yang cukup panjang untuk memutuskan banding atau tidak. Masih ada waktu 14 hari sejak putusan itu ditetapkan oleh PTUN Jakarta.

“Masih ada waktu cukup panjang bagi Presiden untuk memutuskan akan banding atau tidak,” ujar Dini Purwono.

Seperti diketahui, Evi Novida Ginting Manik mengajukan permohonan upaya administratif keberatan atas Keputusan Presiden RI Joko Widodo yang memberhentikannya dari jabatan komisioner. Ia meminta Presiden Jokowi berkenan mencabut Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020, yang merupakan tindak lanjut atas Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 pada 18 Maret 2020.

Dalam permohonan itu, Evi Novida Ginting juga berharap Presiden Joko Widodo menerbitkan Keputusan Presiden untuk mengembalikan jabatannya sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum periode 2017-2022.

Selanjutnya, Evi Novida Ginting mendaftarkan gugatan terhadap Presiden Republik Indonesia itu ke PTUN Jakarta pada 17 April 2020 lalu. Lalu, PTUN Jakarta membatalkan Keputusan Presiden Joko Widodo yang memberhentikan Komisioner KPU RI periode 2017-2022 Evi Novida Ginting.

Dalam putusannya, Majelis Hakim PTUN Jakarta membuat 5 keputusan terhadap Evi selaku penggugat dan Presiden Joko Widodo sebagai tergugat, yaitu mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya

Kemudian, menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat Nomor 34/P Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan 2017-2022 tanggal 23 Maret 2020.

Tidak hanya itu, Putusan PTUN mewajibkan tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat Nomor 34/P Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan 2017-2022 tanggal 23 Maret 2020.

Juga mewajibkan Tergugat merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan penggugat sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum masa jabatan 2017-2022 seperti semula sebelum diberhentikan, serta menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 332 ribu.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Pemkab Lebak Sosialisasi Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru

Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru ini dibuat sebagai upaya menuju masyarakat yang aman, sehat dan produktif.

NASIONAL | 26 Juli 2020

Bareskrim Akan Punya Lima Jenderal Baru

“Lima direktorat itu akan naik jadi kor dan akan dipimpin bintang dua atau Irjen. Misalnya Dit Narkoba akan jadi Kor Narkoba,” kata seorang sumber.

NASIONAL | 26 Juli 2020

Gubernur Wahidin Klaim WHO Akui Banten Semakin Baik Tangani Covid-19

Menurut Gubernur Wahidin Halim, WHO menyatakan, dalam tiga pekan terakhir, kasus Covid-19 di wilayah Provinsi Banten menurun drastis.

NASIONAL | 26 Juli 2020

Pemprov Bengkulu Diminta Tindak Tegas Pelanggar Protokol Kesehatan

Pemprov Bengkulu harus tegas kepada warga yang meremehkan protokol kesehatan.

NASIONAL | 26 Juli 2020

Pengunjung Kebun Raya Cibodas Alami Peningkatan

Angka kunjungan ke Kebun Raya Cibodas mengalami peningkatan sehingga diterapkan sistem antrean apabila jumlah pengunjung sudah mencapai 2.500 orang.

NASIONAL | 26 Juli 2020

Diknas Bengkulu Susun Juknis KBM Tatap Muka Tingkat SMA/SMK

Juknis tersebut, akan menjadi rujukan atau patokan bagi SMA/SMK zona hijau di Bengkulu.

NASIONAL | 26 Juli 2020

RSUD Banten Kembali Terima Pasien Umum

RSUD Banten mulai melayani pasien umum mulai Minggu (26/7/2020).

NASIONAL | 26 Juli 2020

Istana Pastikan Industri Pers Dapatkan Insentif

Pemerintah memastikan industri pers (media) akan menerima sejumlah insentif guna mengatasi ancaman penutupan perusahaan pada masa pandemi Covid-19.

NASIONAL | 26 Juli 2020

Nadiem Akan Evaluasi Program Organisasi Penggerak

Evaluasi lanjutan akan melibatkan sejumlah pakar pendidikan, lembaga negara, serta organisasi kemasyarakatan.

NASIONAL | 26 Juli 2020

Anies: Pembelajaran Jarak Jauh Perlu Dipandang sebagai Peluang

Kegiatan belajar atau perkuliahan, kata Anies, tidak lagi hanya seluas ruangan kelas, tetapi seluas ruang digital yang bisa menjangkau negara manapun.

NASIONAL | 26 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS