Presiden Bubarkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Presiden Bubarkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19

Senin, 20 Juli 2020 | 22:09 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / YUD

Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) membubarkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Perpres ini ditandatangani Jokowi pada 20 Juli 2020.

Sebagai gantinya, akan dibentuk Satuan Tugas Penanganan Covid-19 yang berada di bawah Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Komite ini terdiri atas tiga unsur, yakni Komite Kebijakan, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 serta Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional.

Pembubaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 tertuang dalam pasal 20 Perpres Nomor 82 tahun 2020. Dalam pasal ini, Gugus Tugas dapat dibubarkan setelah pemerintah pusat maupun daerah telah membentuk Satuan Tugas Penanganan Covid-19 tingkat pusat maupun daerah.

Seperti yang tertuang dalam ayat (1), tertulis Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Covid-19 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 2020 dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang dibentuk oleh Gubernur dan Bupati/Wali kota, tetap melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya sampai dengan keanggotaan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Daerah dibentuk dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden ini.

Kemudian pada pasal 2, dinyatakan sejak dibentuk dan ditetapkannya keanggotaan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Daerah, maka Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Begitu juga Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah dibubarkan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah selanjutnya dilaksanakan oleh Komite Kebijakan dan atau Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di tingkat pusat atau daerah sesuai tugas dan kewenangan masing-masing yang sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi membentuk tim khusus satuan tugas untuk PEN dan Penanganan Covid-19 melalui Perpres Nomor 82 tahun 2020. Ketua Tim Pelaksana dua satuan tugas ini adalah Menteri BUMN Erick Thohir. Sedangkan Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 diberikan ke Doni Monardo dan Ketua Satgas PEN adalah Wamen BUMN Budi Gunadi Sadikin.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Nasdem: RUU Cipta Kerja untuk Kesejahteraan Rakyat

Siapapun yang punya kritik dan catatan atas RUU Cipta Kerja silahkan datang, berikan secara tertulis kepada DPR.

NASIONAL | 20 Juli 2020

Desmond: Pancasila Sudah Final, Tidak Boleh Diganggu Gugat

Pancasila sudah final sebagai ideologi negara. Pancasila diharapkan tidak diganggu lagi keberadaannya.

NASIONAL | 20 Juli 2020

Semester I 2020, KPK Terima Laporan Gratifikasi Rp14,6 Miliar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima 1.082 laporan gratifikasi senilai Rp14,6 miliar sepanjang semester I 2020.

NASIONAL | 20 Juli 2020

Efek Thermo Gun, Ini Penjelasan Jubir Covid-19

Achmad Yurianto menegaskan bahwa thermo gun atau pistol pengukur suhu tubuh tidak merusak otak.

NASIONAL | 20 Juli 2020

Usulan GBHN Dihidupkan Kembali

Tidak ada dasar acuan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pembanding bagi parlemen untuk melaksanakan evaluasi.

NASIONAL | 20 Juli 2020

Kepemimpinan Wanita Perlu Dikembangkan untuk Dorong Kemajuan Bangsa

Indira menilai kaum wanita Indonesia sebenarnya mampu mengembangkan leadership dan mengambil contoh dari tokoh wanita Indonesia seperti RA Kartini.

NASIONAL | 20 Juli 2020

Politisi PPP: BIN adalah Mata dan Telinga Presiden

Anggota Komisi I DPR Syaifullah Tamliha mendukung keputusan Presiden Jokowi menerbitkan Perpres 73/2020 tentang Kemko Polhukam.

NASIONAL | 20 Juli 2020

PastiQurban Permudah Pembelian Hewan Kurban Saat Pandemi

Iduladha tahun ini dilaksanakan dalam kondisi pandemi Covid-19. PastiQurban mempermudah pembelian hewan kurban saat pandemi.

NASIONAL | 20 Juli 2020

Komisi I DPR: Perkecil Kemungkinan Informasi Bocor

Kementerian Koordinator (Kemko) Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) tidak lagi mengoordinasikan BIN. Keputusan ini dinilai tepat.

NASIONAL | 20 Juli 2020

Presiden Jokowi Dinilai Ingin Perkuat BIN

Suatu kewajaran jika Badan Intelijen Negara (BIN) di bawah koordinasi presiden.

NASIONAL | 20 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS