INDEX

BISNIS-27 450.793 (-2.26)   |   COMPOSITE 5144.05 (-15.82)   |   DBX 982.653 (2.46)   |   I-GRADE 141.194 (-0.62)   |   IDX30 430.883 (-2.17)   |   IDX80 114.327 (-0.59)   |   IDXBUMN20 295.098 (-2.05)   |   IDXG30 119.385 (-0.73)   |   IDXHIDIV20 382.257 (-1.97)   |   IDXQ30 125.574 (-0.78)   |   IDXSMC-COM 221.901 (-0.43)   |   IDXSMC-LIQ 259.068 (-1.66)   |   IDXV30 107.621 (-1.14)   |   INFOBANK15 842.759 (-2.22)   |   Investor33 376.322 (-1.83)   |   ISSI 151.265 (-0.8)   |   JII 550.5 (-4.84)   |   JII70 187.95 (-1.54)   |   KOMPAS100 1026.39 (-5.14)   |   LQ45 794.213 (-3.71)   |   MBX 1420.94 (-5.57)   |   MNC36 281.737 (-1.36)   |   PEFINDO25 284.937 (-1.16)   |   SMInfra18 242.709 (-2.12)   |   SRI-KEHATI 318.969 (-1.57)   |  

Keputusan Hakim Tunda Sidang PK Djoko Tjandra Dinilai Tepat

Senin, 20 Juli 2020 | 20:55 WIB
Oleh : Fana Suparman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menilai tepat keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) untuk menunda sidang permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan terpidana dan buronan perkara pengalihan hak tagih Bank Bali Djoko Tjandra hingga Senin (27/7/2020).

Diketahui, Majelis Hakim memutuskan menunda persidangan lantaran Djoko Tjandra kembali mangkir atau tidak hadir dalam persidangan hari ini, atau untuk yang ketiga kalinya secara total, dengan alasan kondisi kesehatan yang menurun.

Padahal, dalam persidangan sebelumnya, pada 6 Juli 2020, Majelis Hakim telah mengultimatum kuasa hukum untuk menghadirkan Djoko Tjandra di ruang persidangan. Alih-alih mematuhi ultimatum pengadilan, dalam surat yang dibacakan kuasa hukumnya, Djoko Tjandra justru meminta PN Jaksel menggelar sidang permohonan PK yang diajukannya secara daring atau teleconference.

Boyamin yang mengikuti jalannya persidangan menilai keputusan hakim telah jelas. Majelis Hakim menolak permintaan Djoko Tjandra dan kuasa hukumnya untuk memberikan kesempatan kepadanya hadir dalam persidangan serta menolak permintaan agar sidang digelar secara daring.

"Maksud (hakim) kesempatan untuk pemohon atau kuasa pemohon sudah selesai. Tadi kan bahasanya sederhana, permintaan sidang daring ditolak, permintaan penundaan ditolak," kata Boyamin usai persidangan di PN Jaksel, Senin (20/7/2020).

Boyamin mengatakan, keputusan Hakim menunda persidangan hingga pekan depan adalah memberikan kesempatan kepada Jaksa untuk menyampaikan pendapat secara tertulis mengenai tindakan Djoko yang telah tiga kali mangkir dari persidangan. Sebenarnya, kata Boyamin, Jaksa dapat menyampaikan langsung pendapatnya secara lisan dalam persidangan hari ini. Boyamin meyakini Majelis Hakim akan mengabulkan permintaan Jaksa dan tidak perlu menunda persidangan hingga pekan depan.

"Pasti (Jaksa) harus dikasih kesempatan kecuali kalau Jaksa tadi kemudian interupsi 'Yang Mulia kami cukup pendapat lisan', maka akan dikabulkan (Hakim) dan sudah tidak ada penundaan lagi. Dibikin lah akte tentang berita acara proses persidangan dengan kondisi yang seperti apa adanya kemarin. Diberi kesempatan tiga kali tidak hadir dan hari ini juga tidak hadir," katanya.

Boyamin menilai, dalam proses persidangan, Majelis Hakim telah secara tegas menyatakan kewajiban Djoko Tjandra selaku pemohon PK untuk hadir dalam persidangan sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 1 tahun 2012. Untuk itu, Boyamin meyakini dalam memori PK nanti, Majelis Hakim akan menyatakan proses PK tidak memenuhi syarat karena pemohon tidak hadir.

"Hakim pasti memberikan pendapat dalam memori PK yang akan dibuat berkasnya nanti bahwa proses ini tidak memenuhi syarat karena tidak hadirnya pemohon dalam hal ini Djoko Tjandra," katanya.

Boyamin mengakui tak melihat kejanggalan atas keputusan Majelis Hakim kembali menunda persidangan untuk memberikan kesempatan kepada Jaksa menyampaikan pendapatnya. Menurut Boyamin, justru akan janggal jika Jaksa tidak diberikan kesempatan menyampaikan pendapat, karena kesempatan menyampaikan pendapat telah diberikan Hakim kepada Djoko Tjandra melalui kuasa hukumnya.

"Ini proses sidang pidana justru kalau tidak dikasih kesempatan Jaksa memberikan pendapat tertulisnya, nanti hakim malah salah karena tidak berimbang. Hakim kan hanya boleh keadilan," katanya.

Apalagi, kata Boyamin, dalam proses permohonan PK, hakim pengadilan tingkat pertama hanya memiliki hak untuk berpendapat dan selanjutnya meneruskan ke Ketua Pengadilan yang akan menyerahkan berkas perkara ke MA. Pengadilan tingkat pertama hanya berfungsi pelayanan administrasi, meski diberi kewenangan verifikasi terhadap proses dan bukti-bukti.

"Bahkan ada hakim yang bahasanya takut ketika sidang PK tidak berani bertanya pada saksi yang dihadirkan para pihak karena dia tidak punya kewenangan apa-apa. Hanya berhak pendapat. Jadi apa yang terjadi menurut saya justru hakim tegas dengan prosedur. Sudah diberi kesempatan tiga kali tidak hadir dan sesuai SEMA harus hadir," katanya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Uskup Agung Medan Positif Covid-19, Gereja Katedral dan Nusantara Ditutup

Gereja Paroki Katedral dan Gereja Nusantara di Medan ditutup sementara setelah Uskup Agung Mgr Kornelius Sipayung bersama pastor lainnya positif Covid-19.

NASIONAL | 20 Juli 2020

Minta Sidang Daring, Djoko Tjandra Dinilai Menghina Pengadilan

Sidang secara daring hanya berlaku bagi terdakwa yang berada di Indonesia, bukan buronan seperti Joko Tjandra.

NASIONAL | 20 Juli 2020

Tiga Kali Mangkir, Pengacara Bantah Djoko Tjandra Takut Ditangkap

Pengacara mengklaim bahwa Djoko Tjandra tidak hadir karena sakit.

NASIONAL | 20 Juli 2020

Pakar: Permintaan Sidang Daring Djoko Tjandra Tak Akan Dikabulkan

Dalam peraturan yang dikeluarkan MA, dengan jelas tidak akan memberikan pelayanan (daring) kepada seseorang yang melarikan diri dari hukum.

NASIONAL | 20 Juli 2020

BPK Serahkan LHP LKPP Tahun 2019 ke Jokowi

BPK telah memberikan opini WTP atas LKPP Tahun 2019. Namun, masih ada sejumlah temuan yang menjadi catatan seperti dana pensiun.

NASIONAL | 20 Juli 2020

Djoko Tjandra Dikabarkan di Malaysia, Polri: Kita Bantu Tangkap

Djoko Tjandra saat ini dikabarkan tengah berada di Malaysia.

NASIONAL | 20 Juli 2020

Napiter Tanggapi Positif Program Deradikalisasi

Program sinergisitas cukup efektif untuk membuat mereka yang terpapar ideologi radikal merasa puas dengan kinerja pemerintah.

NASIONAL | 20 Juli 2020

Mendes Sebut 10.026 BUMDes Mampu Bertahan Hadapi Pandemi

10.026 BUMDes yang mampu bertahan cenderung didirikan atas dasar inisiatif masyarakat yang disertai dengan telaah ekonomi dan bisnis.

NASIONAL | 20 Juli 2020

Pasien Covid-19 yang Masih Dirawat di Banten Sebanyak 204 Orang

Penambahan kasus harian positif Covid-19 di wilayah Provinsi Banten selama beberapa hari terakhir ini relatif lebih landai

NASIONAL | 20 Juli 2020

Cegah Penyebaran Covid-19, Keuskupan Agung Medan Sementara Ditutup

Penutupan Kantor Keuskupan Agung Medan sementara ditutup untuk mencegah penyebaran Covid-19.

NASIONAL | 20 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS