Kejaksaan Agung Didorong Segera Tangkap Djoko Tjandra
INDEX

BISNIS-27 431.53 (-3.35)   |   COMPOSITE 4906.55 (-27.45)   |   DBX 934.495 (-1.3)   |   I-GRADE 129.531 (-1.1)   |   IDX30 408.573 (-4.05)   |   IDX80 107.231 (-1.06)   |   IDXBUMN20 271.434 (-3.2)   |   IDXG30 114.42 (-1.08)   |   IDXHIDIV20 364.598 (-3.27)   |   IDXQ30 119.596 (-1.07)   |   IDXSMC-COM 210.435 (-0.56)   |   IDXSMC-LIQ 236.069 (-1.95)   |   IDXV30 101.606 (-0.8)   |   INFOBANK15 772.076 (-4.94)   |   Investor33 357.854 (-2.78)   |   ISSI 144.258 (-0.69)   |   JII 521.112 (-3.55)   |   JII70 177.199 (-1.37)   |   KOMPAS100 960.444 (-7.38)   |   LQ45 749.999 (-7.62)   |   MBX 1355.95 (-8.44)   |   MNC36 267.764 (-2.13)   |   PEFINDO25 261.843 (-3.84)   |   SMInfra18 232.762 (-2.06)   |   SRI-KEHATI 301.662 (-2.42)   |  

Kejaksaan Agung Didorong Segera Tangkap Djoko Tjandra

Senin, 20 Juli 2020 | 16:35 WIB
Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) saat ini terus menelusuri informasi soal keberadaan buronan kasus cessie alias hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra. Konon kabarnya, saat ini Djoko berada di Malaysia.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Hari Setiyono dalam diskusi virtual bertajuk "Ironi Djoko Tjandra dan Tim Pemburu Koruptor", Sabtu (18/7/2020) mengatakan, pihaknya akan terus memburu Djoko Tjandra dan mendalami informasi terkait keberadaan tersangka yang sedang dalam pelarian sejak 2009 tersebut.

Jaksa Heran Hakim Tunda Sidang PK Djoko Tjandra Setelah 3 Kali Mangkir

"Kami, Jaksa eksekutor juga masih mencari informasi itu, tentang kebenarannya," kata Hari.

Ketua Komisi Kejaksaan (Komjak), Barita LH Simanjuntak mendorong Kejaksaan Agung segera menangkap dan melakukan inventarisasi aset-aset buronan kasus Bank Bali Djoko Tjandra. Sebab, kata Barita, Djoko diduga sempat mengubah identitasnya menjadi Joko Soegiarto Tjandra melalui proses Pengadilan Negeri di Papua.

"Setiap pelaku tindak pidana korupsi kalau sudah ada putusan pengadilan, kejar tangkap orangnya, kejar uangnya, dan asetnya, itu sudah satu paket. Jadi bukan hanya orangnya dan uangnya, tapi (mengeksekusi) hartanya sesuai putusan pengadilan juga harus dilaksanakan," kata Barita, Senin (20/7/2020).

Menurut dia, putusan pengadilan yang menyangkut pemidanaan tentunya juga termasuk apakah ada rampasan harta bendanya. Oleh karena itu, kata Barita, perlu dikejar termasuk uang pengganti menginventarisasi harta-harta Joko Tjandra.

"Itu harus disesuaikan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sehingga komplit. Tangkap orangnya eksekusi sesuai putusan, kejar harta-hartanya karena sesuai putusan pengadilan, dan kejar uangnya juga," pungkasnya.

Sementara, Koordinator MAKI (Masyarakat Anti Korupsi Indonesia), Boyamin Saiman berharap Kejaksaan Agung bisa mengambil tindakan hukum yang cepat untuk menangkap dan mengeksekusi aset-aset milik Djoko Tjandra.

Hattrick Mangkir, Djoko Tjandra Malah Minta Sidang PK Digelar Daring

“Itu harta-harta (Djoko Tjandra) dibekukan maksud saya begitu, bukan disita, kalau dibekukan kan dia tidak menghasilkan uang lagi untuk main-main lagi, soal dia tetap investasi di Malaysia, Papua Nugini atau di Singapura itu urusan dia, tapi yang disini itu dibekukan gitu lho,” kata Boyamin, Senin, (20/07/2020).

Menurut Boyamin, penegak hukum juga bisa saja merampas harta atau aset-aset Djoko Tjandra. Djoko Tjandra patut diduga selama pelariannya mendapatkan beberapa aset terkait dengan keberadaan hasil investasi dan lainnya.

"Itu bisa saja diambil oleh negara karena diperoleh saat buron, namun harta tersebut dialihkan kepada pihak lain. Serangkaian ini tetap bisa ditindaklanjuti penegak hukum untuk diambil," paparnya.

Djoko Tjandra Tak Terkait Akpol Angkatan 91

Menurut dia, hal yang berkaitan dengan harta-harta yang diperoleh selama masa buron, patut diduga didapat menggunakan cara-cara ilegal. Meskipun Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) itu baru berlaku tahun 2002, Boyamin mengatakan harusnya negara bisa menyita aset Joko Tjandra karena mungkin saja aset atau harta itu diperoleh ketika buron sebagai bagian dari pencucian uang.

"Karena dalam penjelasan pasal-pasal tindak pidana pencucian uang itu, tidak harus dicari atau ditemukan predikat crime-nya apabila diduga ini hasil pencucian uang," ucap Boyamin.

Apalagi, menurut Boyamin beredar kabar kedatangan Joko Tjandra ke Indonesia tersebut dalam rangka menyelamatkan aset-asetnya yang rata-rata berupa PT dan saham yang sudah atas nama orang lain.

"PPATK, kepolisian, kejaksaan dan KPK harus turun tangan berkaitan harta-harta Djoko Tjandra di Indonesia," paparnya

Terkait polemik soal status red notice Djoko Tjandra yang sempat terhapus di Interpol. MAKI sepakat dengan Kejagung bahwa status red notice Djoko Tjandra semestinya masih berlaku karena yang bersangkutan belum tertangkap, otomatis statusnya masih buron. Kejagung sendiri menetapkan Djoko Tjandra sebagai DPO pada 2009.

“Iya, abadi, memang abadi sampai tertangkap, statusnya cekalnya paling tidak minimal. Kalau red notice itu kan urusan Interpol polisi dunia, dihapus terserah saja lah karena alasannya 5 tahun langsung terdelete, tetapi sistem Indonesia tidak begitu, DPO otomatis dicekal, abadi,” katanya

Boyamin mencontohkan kasus Maria Pauline yang merupakan buron pembobolan kas Bank BNI cabang Kebayoran Baru, posisinya lebih lama dari Djoko Tjandra. Status red notice-nya tidak diperpanjang, tetapi statusnya masih buron.

“Maria Pauline lebih lama dari Djoko Tjandra, buktinya dengan status tidak ada red notice karena tidak diperpanjang, tapi Pemerintah Serbia mau nangkap, ya ditangkap saja, tapi kalau masuk setidaknya dia langung diamankan di bandara,” pungkasnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Jokowi Minta Hasil Pemeriksaan BPK Dijadikan Parameter Perbaikan

Jokowi meminta seluruh menteri dan kepala lembaga untuk menjadikan hasil pemeriksaan BPK sebagai parameter perbaikan.

NASIONAL | 20 Juli 2020

Di Tengah Pandemi Covid-19, Jokowi Tegaskan Kecepatan Belanja Negara Sangat Dibutuhkan

Rakyat sangat membutuhkan anggaran negara segera dibelanjakan, sehingga dapat menggerakkan roda perekonomian.

NASIONAL | 20 Juli 2020

Dirawat di RS, Prasetijo Utomo Berstatus Dibantarkan

Brigjen Prasetijo Utomo saat ini masih dirawat di RS Kramat Jati lantaran tensi darahnya tinggi.

NASIONAL | 20 Juli 2020

Hujan Dua Pekan, Ancaman Karhutla di Jambi Berkurang

Berdasarkan pantauan satelit Terr/Aqua Lapan, tidak ditemukan titik api di Provinsi Jambi sepekan terakhir.

NASIONAL | 20 Juli 2020

Prioritaskan Solo dan Semarang Raya, Jateng Tingkatkan Kapasitas Tes 4.991 Per Hari

Untuk daerah yang menjadi prioritas adalah Semarang Raya dan Solo Raya.

NASIONAL | 20 Juli 2020

Program Jogo Tonggo yang Digagas Ganjar Menuai Pujian

Komisi VIII Bukhori Yusuf mengatakan, program Jogo Tonggo yang diprakarsai Ganjar sangat menarik dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.

NASIONAL | 20 Juli 2020

Positif Covid-19, Uskup Agung Medan Ajak Masyarakat Rajin Olahraga

Uskup Agung mengungkapkan kondisi kesehatannya masih stabil dan baik meski dinyatakan positif terpapar virus corona.

NASIONAL | 20 Juli 2020

Progres Bendungan Leuwikeris 59,52%, Kempupera Targetkan Selesai 2021

Kempupera tengah membangun Bendungan Leuwikeris di Provinsi Jawa Barat. Progres saat ini mencapai 59,52 persen dan ditargetkan selesai tahun 2021.

NASIONAL | 20 Juli 2020

Jaksa Heran Hakim Tunda Sidang PK Djoko Tjandra Setelah 3 Kali Mangkir

Jaksa Kejari Jaksel, Ridwan Ismawanta, mengaku tak mengetahui secara pasti alasan Majelis Hakim memutuskan menunda sidang PK yang diajukan Djoko Tjandra.

NASIONAL | 20 Juli 2020

Akhyar Nasution Berharap Didukung PDIP di Pilwalkot Medan

Akhyar Nasution masih mengharapkan bisa diusung oleh PDI Perjuangan (PDIP) dalam Pilwalkot Medan, 9 Desember 2020.

NASIONAL | 20 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS