INDEX

BISNIS-27 450.793 (-2.26)   |   COMPOSITE 5144.05 (-15.82)   |   DBX 982.653 (2.46)   |   I-GRADE 141.194 (-0.62)   |   IDX30 430.883 (-2.17)   |   IDX80 114.327 (-0.59)   |   IDXBUMN20 295.098 (-2.05)   |   IDXG30 119.385 (-0.73)   |   IDXHIDIV20 382.257 (-1.97)   |   IDXQ30 125.574 (-0.78)   |   IDXSMC-COM 221.901 (-0.43)   |   IDXSMC-LIQ 259.068 (-1.66)   |   IDXV30 107.621 (-1.14)   |   INFOBANK15 842.759 (-2.22)   |   Investor33 376.322 (-1.83)   |   ISSI 151.265 (-0.8)   |   JII 550.5 (-4.84)   |   JII70 187.95 (-1.54)   |   KOMPAS100 1026.39 (-5.14)   |   LQ45 794.213 (-3.71)   |   MBX 1420.94 (-5.57)   |   MNC36 281.737 (-1.36)   |   PEFINDO25 284.937 (-1.16)   |   SMInfra18 242.709 (-2.12)   |   SRI-KEHATI 318.969 (-1.57)   |  

Melacak Jejak Buronan Joko 'Joker' Tjandra

Minggu, 12 Juli 2020 | 18:25 WIB
Oleh : Fana F Suparman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Terpidana dan buronan perkara pengalihan hak tagih Bank Bali, Joko Tjandra seolah ingin menasbihkan diri sebagai Joker dalam kehidupan nyata di Indonesia. Nama Joker yang diidentifikasi sebagai sandi untuk Joko Tjandra mencuat pertama kali saat Jaksa KPK memperdengarkan rekaman sadapan antara Artalyta Suryani alias Ayin dengan mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kemas Yahya dalam persidangan dengan suap terhadap Jaksa Urip Tri Gunawan terkait penghentian penyelidikan kasus BLBI II di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Juni 2008 silam.

Pada 2009 lalu, Joker lolos dari jeratan hukum lantaran kabur ke luar negeri sehari sebelum Mahkamah Agung (MA) membacakan putusan atas Peninjauan Kembali yang diajukan Kejaksaan Agung terkait kasus korupsi cessie Bank Bali pada 2009 lalu. Majelis PK MA memvonis Direktur PT Era Giat Prima itu bersalah dan menjatuhkan hukuman 2 tahun pidana penjara. Selain itu, Joko Tjandra juga dihukum membayar denda Rp 15 juta serta uangnya di Bank Bali sebesar Rp 546 miliar dirampas untuk negara.

Setelah lama tak terdengar kabarnya, Joko Tjandra alias Joker menggegerkan publik beberapa pekan terakhir. Pria yang telah 11 tahun buron itu dikabarkan berada di Indonesia dan mendaftarkan Peninjauan Kembali (PK) atas perkara yang menjeratnya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) pada 8 Juni 2020. Namun, selepas itu, Joker seakan kembali menghilang.

Joko Tjandra mangkir dalam dua persidangan PK yang diajukannya di PN Jaksel, yakni pada 29 Juni 2020 dan 6 Juli 2020. Tim kuasa hukum mengklaim Joko Tjandra sedang dirawat di rumah sakit di Malaysia. Bahkan, kuasa hukumnya sempat menyerahkan surat keterangan sakit itu kepada Majelis Hakim.

Berbagai tanya hingga asumsi pun berseliweran di benak publik. Bagaimana Joko Tjandra yang buron dan disebut telah menjadi warga Papua bisa melenggang kangkung masuk ke Indonesia tanpa terdeteksi. Lalu, bagaimana pula, Djoko Tjandra dapat mengajukan PK di PN Jaksel yang seharusnya memiliki rekam data putusan pengadilan sebelumnya yang menghukum Joko Tjandra dengan dua tahun pidana penjara dan denda Rp 15 juta serta uangnya di Bank Bali sebesar Rp 546 miliar dirampas untuk negara.

Untuk mengajukan PK, Joko Tjandra membuat KTP elektronik di Kelurahan Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan hanya dalam waktu satu jam pada hari yang sama saat mengajukan PK di PN Jaksel. Pertanyaan lainnya, bagaimana pula, Joko yang telah diketahui berada di Indonesia bisa kembali mengelabui aparat untuk keluar Indonesia dan dirawat di Malaysia.

Apalagi, Joko Tjandra sempat membuat paspor di Kantor Imigrasi Jakarta Utara dan terbit sehari kemudian.

Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) Jhoni Ginting menegaskan nama Joko Tjandra tak ada dalam data perlintasan di Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM). Bahkan, kata Jhoni, pihaknya juga tak menemukan nama Djoko Tjandra, Joe Chan atau pun Tjan Kok Hui yang disebut nama lain Joko Tjandra. Untuk itu, Jhoni menyatakan, pihaknya tak mengetahui bagaimana Joko Tjandra bisa masuk ke Indonesia dan mendaftarkan memori PK atas perkara yang menjeratnya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"Bagaimana dia bisa masuk Indonesia, saya tidak tahu. Terus terang Imigrasi tidak tahu yang bersangkutan masuk dari mana. Kenapa saya bilang saya tidak tahu? Kita kan berbasis sistem. Di sistem kita itu, dia tidak ada. Tidak ada Joko Tjandra, Djoko Tjandra, Tjan Kok Hui," kata Jhoni kepada SP saat ditemui di kantornya, Kamis (9/7/2020).

Sejumlah kalangan berasumsi Joko Tjandra masuk ke Indonesia melalui Halim Perdanakusuma, adapula yang berasumsi Joko Tjandra masuk melalui Medan atau Bali. Jhoni enggan berandai-andai melalui pintu mana Joko Tjandra menginjakkan kakinya di Tanah Air. Yang pasti, kata Jhoni, tidak ada nama Joko Tjandra dalam data perlintasan Ditjen Imigrasi.

"Saya tidak berandai. Berdasarkan data yang ada di kita, dia tidak masuk dalam data perlintasan imigrasi," katanya.

Atas hal tersebut terdapat kemungkinan Joko Tjandra masuk melalui perbatasan resmi maupun tidak resmi antara Indonesia dengan negara lain untuk menghindari pemeriksaan Imigrasi. Melihat latar belakangnya, Joko Tjandra yang lahir di Sanggau, Kalimantan Barat kemungkinan masuk Indonesia melalui perbatasan Kalimantan Barat dan Malaysia.

Terdapat sejumlah Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Kalimantan Barat, mulai dari PLBN Aruk, PLBN Nanga Badau hingga PLBN Entikong. Belum lagi terdapat sejumlah pintu perbatasan lainnya. Sementara berdasarkan latar belakang yang menyebutnya telah menjadi warga Papua Nugini atau memiliki paspor Papua Nugini, Joko Tjandra juga memiliki kemungkinan untuk masuk Indonesia melalui perbatasan Papua dan Papua Nugini.

Selain dua wilayah tersebut, tak tertutup kemungkinan Joko Tjandra juga masuk melalui perbatasan di wilayah lainnya seperti perbatasan Atambua, Nusa Tenggara Timur dan Timor Leste, perbatasan di Kepulauan Riau atau bisa juga melalui kapal dari Filipina menuju Sulawesi Utara atau kepulauan di bagian utara Sulawesi Utara.

Kemungkinan tersebut bisa saja terjadi lantaran keterbatasan sumber daya di perbatasan, terutama daerah pelosok untuk memeriksa setiap orang yang melintas dari Indonesia ke negara lain maupun sebaliknya. Apalagi, banyak warga Indonesia maupun warga negara lain yang lalu lalang di perbatasan baik masuk ke Indonesia maupun sebaliknya. Setelah masuk Indonesia, Joko Tjandra kemudian menggunakan pesawat menuju Jakarta melalui penerbangan domestik yang memang tidak melalui pemeriksaan Imigrasi.

"Kita stick sama data kita. Tidak ada (nama Joko Tjandra). Kalau dari luar negeri dia masuk ke konter Imigrasi. Kan ada bandara yang memang penerbangan dari luar negeri bisa masuk ke Indonesia. Ini kita data semua tidak ada," tegas Jhoni saat disinggung kemungkinan Joko masuk melalui perbatasan.

Di Indonesia, Joko Tjandra sempat membuat paspor di Kantor Imigrasi Jakarta Utara pada 22 Juni 2020. Paspor itu kemudian terbit sehari kemudian.

Jhoni menjelaskan hal itu mungkin saja terjadi karena berdasarkan aturan Joko memenuhi persyaratan. Selain memiliki KTP elektronik yang kemudian diketahui dibuat di Grogol Selatan, saat paspor itu dibuat, Joko Tjandra tidak masuk dalam daftar cekal ataupun daftar pencarian orang atau DPO. Hal ini pemberitahuan dari Sekretaris NCB Interpol pada 5 Mei 2020, red notice atas nama Joko Soegiarto Tjandra telah terhapus dari sistem basis data terhitung sejak tahun 2014 karena tidak ada permintaan lagi dari Kejaksaan Agung.

"Dia ada KTP, kemudian tidak ada dalam daftar cekal kita, daftar buron kita sesuai pemberitahuan Interpol, ya dia bikin (paspor)," katanya.

Nama Joko Tjandra kembali masuk dalam sistem perlintasan dengan status DPO setelah adanya permintaan dari Kejaksaan Agung pada 27 Juni 2020. Sejak itu, Jhoni menyatakan, pihaknya terus mengawasi data perlintasan. Hingga kini, katanya tidak ada data perlintasan Joko Tjandra di sistem.

"Dia sudah masuk dalam daftar buron dan kami cek ricek kembali, selasa pagi saya suruh cek, siapa tahu data di sini tidak masuk yang di sana mungkin ada sistem yang macet di sana dan itu firm. Terpampang fotonya. Kemudian, dia dimana sekarang? Di data perlintasan kita tidak ada," katanya.

Pada 30 Juni 2020, Ditjen Imigrasi menarik atau mencabut paspor Joko Tjandra. Sekitar sepekan kemudian atau pada Senin (6/7/2020), paspor itu kemudian dikirimkan ke kantor Ditjen Imigrasi up Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Wasdakim). Jhoni mengaku tak mengetahui pihak pengirim paspor itu. Hanya saja, saat diterima Ditjen Imigrasi, paspor itu dimasukkan dalam amplop surat berkop Anita Kolopaking & Partners yang merupakan kuasa hukum Joko Tjandra saat mengajukan PK ke PN Jaksel. Jhoni tak ingin berspekulasi pengirim paspor Joko Tjandra merupakan tim kuasa hukumnya.

"Pengirimnya kita tidak tahu tapi amplop suratnya Anita Kolopaking. Itu dua hal berbeda. Amplop surat dan pengirim. Pengirim bisa berbeda kan pakai amplop ini. Tolong dicek sama ibu Anita. Itu di luar domain saya. Itu bukan tugas dan fungsi Imigrasi," katanya.

SP sempat melihat paspor yang dikirimkan ke Ditjen Imigrasi. Dalam paspor itu, tertera nama Joko Soegiarto Tjandra. Namun, di bagian dalam paspor, tidak ada satu pun cap keimigrasian. Dengan kata lain, Joko tidak pernah melewati pemeriksaan Keimigrasian menggunakan paspor itu.

"Nggak ada (perlintasan). Nggak ada sama sekali. Jadi secara de jure-nya dia masih di Indonesia, tapi secara de facto-nya wallahu alam," ungkapnya.

Untuk itu, Jhoni mempertanyakan klaim kuasa hukum Joko Tjandra yang menyebut kliennya sedang dirawat di Malaysia.
"Ini yang juga kami bertanya-tanya juga karena di perlintasan kami nggak ada," katanya.

Jhoni memastikan jajarannya akan langsung bergerak cepat jika ada Joko melalui pemeriksaan Keimigrasian, apalagi setelah kembali masuk dalam DPO sejak 27 Juni 2020. Pihaknya akan langsung menahan Joko Tjandra tersebut akan langsung ditahan dan diserahkan ke aparat penegak hukum. Hal yang sama berlaku bagi lebih dari 30 buron lain yang diduga berada di luar negeri.

"Iya, pasti. Kita hold. Di bandara kan, seperti Bandara Soekarno-Hatta kan ada Polres," tegasnya.

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly menegaskan, tidak ada Joko Tjandra di data perlintasan yang dimiliki pihaknya. Namun, Yasonna memastikan, pemerintah bersama Kejaksaan Agung dan aparat penegak hukum akan terus memburu Joko Tjandra.

"Tentang Djoko Tjandra, tentunya sekarang Kejaksaan sedang memburu, Kita bekerja sama. Kemarin ada info masuk ke Indonesia, kita cek data perlintasan sama sekali tidak ada," kata Yasonna dalam konferensi pers ekstradisi buronan pembobol BNI, Maria Pauline Lumowa di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Kamis (8/7/2020).

Yasonna mengatakan, persoalan bagaimana Joko Tjandra masuk ke Indonesia atau apakah memang Joko Tjandra yang masuk ke Indonesia menjadi bagian dari penelusuran lebih lanjut. Yang pasti, kata Yasonna

Meski begitu, Yasonna mengaku akan terus melanjutkan upaya hukum terhadap terpidana Djoko Tjandra. Termasuk melalui pendekatan instrumen hukum yang tersedia.

"Kita akan tetap melakukan upaya hukum, dulu waktu di Papua Nugini tentunya warga negara sana tidak lakukan, tidak mendapatkan green line, jadi kita tidak bisa paksakan di negara orang. Kita harus melakukan pendekatan-pendekatan hukum untuk sampai di sana," jelas Yasonna.

Andy Putra Kusuma, tim kuasa hukum Joko Tjandra dari Kantor Anita Kolopaking & Partnere tak merespon konfirmasi SP.

Namun, usai persidangan di PN Jaksel pada Senin (6/7/2020) lalu, Andy sempat menjawab sejumlah pertanyaan awak media, termasuk mengenai adanya pihak yang berencana melaporkannya ke Bareskrim Polri karena menyembunyikan dan menyelundupkan Joko Tjandra untuk masuk ke Indonesia. Andy mengakui bertemu dan turut mendampingi Joko Tjandra saat mengajukan PK ke PN Jaksel. Namun, Andy membantah telah menyelundupkan kliennya masuk ke Indonesia.

Dikatakan, PN Jaksel merupakan tempat umum dan terbuka. Setiap orang bisa bertemu atau melihat. Selain itu, kata Andy, saat mengajukan PK pada 8 Juni 2020, Joko Tjandra tidak dalam status red notice atau DPO.

"Kalau pak Joko masuk ke Indonesia tidak ada pencegahan. Jadi dari mana saya menyelundupkan sedangkan untuk bisa ke PN ini kan, baris depannya pemerintah banyak banget. Ada dari imigrasi, kepolisian itu semua dilewati sebelum sampai sini (PN Jaksel). Artinya kalau mau dipertanyakan, pertanyakan kenapa bisa sampai di sini. Kami kan hanya bertemu di pengadilan," katanya.

Hingga kini, keberadaan Joko Tjandra atau Joker masih misteri. Aparat penegak hukum sudah sepatutnya bahu membahu selayaknya Batman dan Robin yang dibantu Komisaris James Gordon memburu dan membekuk Joko Tjandra untuk menghentikan aksi Sang Joker mengangkangi hukum di Indonesia seperti yang dilakukannya 11 tahun silam.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pantau Penanganan Covid-19 di Jatim, Menkes Ngantor di Surabaya

Terawan sengaja berkantor di Surabaya untuk memastikan penanganan Covid-19 di Jatim berjalan dengan baik.

NASIONAL | 12 Juli 2020

Banjir dan Longsor Landa 3 Daerah di Sumut, Satu Tewas

Seorang pengendara motor yang dinyatakan hilang diseret banjir di Jalan Rondahaim, Kelurahan Tanjung Tongaj, Kota Pematang Siantar ditemukan tewas.

NASIONAL | 12 Juli 2020

Rektor dan Wakil Rektor USU Positif Covid-19

Rektor USU Runtung Sitepu bersama wakilnya Rosmayati sempat turun langsung memantau pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) Seleksi Bersama Masuk PTN.

NASIONAL | 12 Juli 2020

Gandeng PGK Lamongan, G-Mile Bentuk Relawan Mandiri Covid-19

G-Mile merupakan gabungan organisasi kepemudaan dan profesional milenial yakni PMI, Brigade GPII, Brigade PII, KCB, IGPW, Gema MA, IPPI, JDN Indonesia.

NASIONAL | 12 Juli 2020

PSI Tetapkan Andy Budiman Pemenang Konvensi Pilkada Surabaya

Dalam dua gelombang seleksi wawancara konvensi yang diadakan PSI untuk Pilkada Kota Surabaya diikuti 15 peserta.

NASIONAL | 12 Juli 2020

Wirausaha Didorong Terapkan Prinsip Inovasi dalam Berbisnis

Kemampuan analytical thinking juga terus diasah guna menghasilkan keputusan bisnis yang kompetitif.

NASIONAL | 12 Juli 2020

Sekolah Zona Hijau di Bengkulu Boleh Belajar di Kelas

Kondisi pandemi Covid-19 ini seharusnya menjadi momentum bagi industri rumah sakit Indonesia untuk merebut kembali pasar domestik.

NASIONAL | 12 Juli 2020

Jaringan Penyerang Wakapolres Tewas Ditembak

IA ditangkap dari pengembangan kasus Karyono Widodo yang menyerang Wakapolres Karanganyar Kompol Busroni di Tawangmangu Minggu 21 Juni 2020 lalu.

NASIONAL | 12 Juli 2020

Bukan Bantuan Sosial, Kartu Prakerja Ditujukan untuk Tingkatkan Kualitas SDM

Kartu Prakerja merupakan inovasi program baru untuk menambah program-program peningkatan kualitas SDM Indonesia.

NASIONAL | 12 Juli 2020

Bara JP Sultra Dukung Erick Thohir Tetap Pimpin Kementerian BUMN

Sebaiknya semua elemen bangsa bisa bekerja keras dan saling mendukung dalam masa-masa sulit seperti ini.

NASIONAL | 12 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS