KPU Usulkan Tata Ulang Hukum Pidana Pemilu
INDEX

BISNIS-27 428.182 (-2.86)   |   COMPOSITE 4879.1 (-9.06)   |   DBX 933.193 (7.61)   |   I-GRADE 128.434 (-0.58)   |   IDX30 404.523 (-3.21)   |   IDX80 106.174 (-0.61)   |   IDXBUMN20 268.239 (-2.84)   |   IDXG30 113.341 (-0.34)   |   IDXHIDIV20 361.328 (-3.85)   |   IDXQ30 118.527 (-0.83)   |   IDXSMC-COM 209.874 (0.28)   |   IDXSMC-LIQ 234.117 (0.48)   |   IDXV30 100.803 (-0.57)   |   INFOBANK15 767.134 (-9.65)   |   Investor33 355.071 (-2.81)   |   ISSI 143.565 (0.25)   |   JII 517.566 (1.34)   |   JII70 175.828 (0.4)   |   KOMPAS100 953.068 (-3.09)   |   LQ45 742.375 (-5.22)   |   MBX 1347.52 (-4.53)   |   MNC36 265.633 (-1.2)   |   PEFINDO25 258.006 (2.03)   |   SMInfra18 230.699 (-0.73)   |   SRI-KEHATI 299.246 (-2.35)   |  

KPU Usulkan Tata Ulang Hukum Pidana Pemilu

Kamis, 9 Juli 2020 | 18:48 WIB
Oleh : Robertus Wardy / YUD

Jakarta, Beritasatu.com – Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengusulkan agar tata ulang hukum pidana pemilu. Pasalnya, selama ini, efektivitas pelaksanaan hukum pidana pemilu dalam menindak berbagai pelanggaran pemilu tidak berjalan. Persoalan utama karena perkara pidana pemilu dibatasi oleh waktu yang rata-rata hanya tiga bulan sampai pengadilan tingkat akhir yaitu Mahkamah Agung. Padahal pemeriksaan perkara pidana sangat panjang dan lama.

“Tata ulang bukan hanya soal hukum acara tetapi hakekat hukum pidana pemilu itu sendiri. Apakah dia sama dengan pidana pada umumnya ataukah dia satu hukum pidana yang ada kombinasi atau keterkaitan dengan demikian dimodifikasi dengan hukum administrasi,” kata Kade dalam diskusi virtual bertema Penataan Tindak Pidana Pemilu di Jakarta, Kamis (9/7/2020).

Ia menjelaskan jika dimodifikasi dengan hukum adminsitrasi maka ada pembatasan-pembatasan waktu perkara. Implikasinya pembuktian perkara tidak masuk ke materil tetapi formil. Hal itu karena waktu pemeriksaan perkara dibatasi, tetapi tidak singkat seperti yang terjadi sekarang.

Dia melihat bangsa ini belum menemukan format yang tepat terkait keberadaan hukum pidana pemilu. Keberadaannya apakah sebagai hukum khusus atau lex specialis atau ada format lain yang memang berbeda dari sekarang.

Dia menyebut salah satu masalah yang ada dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah soal subyek atau unsur tindak pidana pemilu. Dalam UU itu disebutkan yang bisa dijerat sebagai pelaku tindak pemilu adalah hanya tim kampanye yang telah didaftarkan ke KPU. Masalahnya adalah bagaimana jika yang melakukan pelanggaran bukan tim kampanye yang telah didafatarkan di KPU.

"Mestinya dipakai kata 'setiap orang'. Sehingga siapa saja yang terlibat melakukan pelanggaran, dapat diproses," ujar Kade.

Dia setuju ada pembatasan waktu pemeriksaan perkara. Syaratnya jika hukum pidana pemilu dikombinasi dengan hukum administrasi. Namun batas waktu tidak singkat seperti sekarang yaitu hanya 14 hari diberi waktu untuk proses di Bawaslu. Dia mengusulkan pemeriksaan perkara bisa tetap dilakukan sekalipun sudah menjabat sebagai anggota legislatif maupun eksekutif.

Sementara itu Anggota Bawaslu Ratna Dewi Petalolo yang juga hadir pada diskusi itu juga mendukung tata ulang hukum pidana pemilu. Tata ulang misalnya apakah terkait pidana pemilu dilepaskan dari Bawaslu dan diserahkan ke Polri. Namun yang dilepas hanya kasus-kasus kejahatan yang terkait langsung dengan keterpilihan anggota legislatif atau kepala daerah seperti politik uang, perubahan suara, pemalsuan dokumen, dan berbagai kejahatan lainnya.

Dia juga mendukung jangka waktu pemeriksaan kasus pidana pemilu harus lebih panjang. Bila perlu prosesnya seperti perkara pidana umumnya yang bisa memakan waktu 2-3 tahun.

Sementara Pakar Hukum Pidana Pemilu dari Universitas Indonesia Topo Santoso mengemukakan perhatian terhadap keadilan pemilu di negara ini masih sangat rendah. Sejak awal, desain kerangka hukum pidana pemilu sudah salah, tidak tuntas dan banyak bolong-bolong.

Menurutnya, perhatian yang rendah terhadap keadilan pemilu dimulai saat pembahasan UU Pemilu. Saat membahas sistem Pemilu, aturan parlementary threshold, perluasan Daerah Pemilihan dan yang lain, DPR dan Pemerintah sangat fokus. Waktu yang disediakan untuk membas isu-isu itu sangat panjang, bahkan sampai ada studi banding ke luar negeri. Namun jika membahas aturan hukum pemilu, pasal-pasal pidana terkait pemilu, pelanggaran administratif, dan isu lain terkait pelanggaran hukum, DPR dan Pemerintah terlihat tidak serius. Mereka hanya mengambil waktu sedikit. Akibatnya aturan-aturan yang terkait pelanggaran pemilu tidak dibahas tuntas.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Mahasiswa FTUI Juara Ajang Kapal Hemat Energi Tingkat Dunia

Sebanyak 12 mahasiswa FTUI yang tergabung dalam Tim Hydros UI berhasil meraih gelar Juara 1 "Prix Coup De Coeur" di kompetisi Solar & Energy Boat Challenge 2020

NASIONAL | 9 Juli 2020

Apkasi-MPR Teken MoU untuk Sosialisasikan Empat Pilar

MPR RI dan Apkasi telah menandatangani MoU untuk memperluas sosialisasi empat pilar khususnya bagi kalangan milenial di daerah-daerah.

NASIONAL | 9 Juli 2020

Soal Larangan Paham Khilafah di Indonesia, Ini Penjelasan Ma'ruf Amin

Soal islami atau tidak, Ma'ruf Amin menjelaskan bahwa yang islami bukan hanya khilafah.

NASIONAL | 9 Juli 2020

Masih Jet Lag, Maria Pauline Belum Diperiksa

Penyidik masih memberi kesempatan pada perempuan berusia 62 tahun ini untuk beriistirahat setelah menjalani perjalanan panjang dari Serbia.

NASIONAL | 9 Juli 2020

Jubir Gugus Tugas Ungkap Penyebab Naiknya Kasus Positif Covid-19

Menurut Achmad Yurianto ketidaksiplinan mengenakan masker menjadi penyebab penambahan kasus positif Covid-19.

NASIONAL | 9 Juli 2020

Polisi Hentikan Kasus THR Rektor UNJ, KPK Pasrah

KPK seakan pasrah dengan langkah Polda Metro Jaya menghentikan kasus dugaan pemberian THR yang melibatkan Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Komarudin.

NASIONAL | 9 Juli 2020

Rumah Sakit di Sumut Mulai Kewalahan Tangani Pasien Covid-19

Peningkatan jumlah kasus yang melonjak ini mengakibatkan rumah sakit rujukan penanganan Covid-19 menjadi penuh.

NASIONAL | 9 Juli 2020

Yasonna Ungkap Ada Upaya Suap untuk Gagalkan Ekstradisi Maria Lumowa

Yasonna mengaku mendapat informasi bahwa sempat ada upaya suap terhadap otoritas Serbia agar Maria tidak dibawa ke Tanah Air.

NASIONAL | 9 Juli 2020

KPK dan Kemdes Bahas BLT Dana Desa

Pemaparan data yang lengkap terkait progres dan latar belakang penerima BLT dana desa oleh Kemdes PDTT menuai apresiasi KPK.

NASIONAL | 9 Juli 2020

Jokowi Tinjau Lokasi Pengembangan Lumbung Pangan Nasional di Kabupaten Kapuas

Lokasi lumbung pangan pertama ditinjau Presiden Jokowi adalah lahan di Desa Bentuk Jaya, Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas.

NASIONAL | 9 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS