Pantau Work From Home Kementerian, Jokowi: Ini Kayak Cuti
INDEX

BISNIS-27 510.733 (-2.18)   |   COMPOSITE 5813.99 (4.5)   |   DBX 1076.27 (11.04)   |   I-GRADE 169.305 (0.06)   |   IDX30 499.8 (-1.69)   |   IDX80 132.38 (-0.4)   |   IDXBUMN20 374.254 (1.26)   |   IDXG30 135.455 (-0.23)   |   IDXHIDIV20 450.5 (-1.42)   |   IDXQ30 146.053 (-0.6)   |   IDXSMC-COM 250.881 (1.26)   |   IDXSMC-LIQ 309.077 (0.29)   |   IDXV30 131.098 (0.02)   |   INFOBANK15 988.482 (1.81)   |   Investor33 429.242 (-1.34)   |   ISSI 170.543 (-0.41)   |   JII 620.021 (-4.42)   |   JII70 214.017 (-1.26)   |   KOMPAS100 1185.8 (-1.57)   |   LQ45 922.358 (-2.51)   |   MBX 1613.53 (-0.99)   |   MNC36 321.576 (-1.18)   |   PEFINDO25 321.335 (-3.72)   |   SMInfra18 295.407 (0.97)   |   SRI-KEHATI 367.139 (-1.1)   |  

Pantau Work From Home Kementerian, Jokowi: Ini Kayak Cuti

Kamis, 9 Juli 2020 | 15:26 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / YUD

Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali memberikan teguran keras kepada kementerian dan lembaga negara, khusunya yang memiliki anggaran besar. Melihat serapan anggaran yang masih rendah, Jokowi melihat kementerian atau lembaga negara seperti layaknya cuti kerja daripada menerapkan bekerja dari rumah atau work from home (WFH).

“Saya minta kita memiliki sense yang sama, sense of crisis yang sama. Jangan sampai tiga bulan yang lalu kita menyempaikan bekerja dari rumah, work from home. Yang saya lihat ini kayak cuti malahan,” kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas (ratas) internal pada Selasa (7/7/2020) yang baru diunggah videonya di akun media sosial Sekretariat Presiden pada Rabu (8/7/2020) malam.

Jokowi kembali mengingatkan jajarannya kondisi dunia saat ini tengah mengalami krisis, terutama di bidang kesehatan dan ekonomi. Oleh sebab itu, ia meminta seluruh jajarannya bekerja lebih keras lagi.

"Pada kondisi krisis, kita harusnya kerja lebih keras lagi. Jangan kerja biasa-biasa saja. Kerja lebih keras dan kerja lebih cepat. Itu yang saya inginkan pada kondisi sekarang ini. Membuat Permen (Peraturan Menteri) yang biasanya mungkin 2 minggu ya sehari selesai, membuat PP (Peraturan Pemerintah) yang biasanya sebulan ya 2 hari selesai, itu loh yang saya inginkan," tegas Jokowi.

Kepala Negara juga mendorong jajarannya untuk tidak hanya bekerja dengan menggunakan cara-cara yang biasa. Lebih lanjut, Presiden meminta agar jajarannya membuat terobosan dalam melaksanakan prosedur, misalnya dengan menerapkan smart shortcut.

"Kita harus ganti channel dari ordinary pindah channel ke extraordinary. Dari cara-cara yang sebelumnya rumit, ganti channel ke cara-cara cepat dan cara-cara yang sederhana. Dari cara yang SOP (standar operasional prosedur) normal, kita harus ganti channel ke SOP yang smart shortcut. Gimana caranya? Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara lebih tahu dari saya, menyelesaikan ini. Kembali lagi, jangan biasa-biasa saja," jelas Jokowi.

Di bidang ekonomi, Jokowi menyebut prediksi ekonomi dunia juga kurang menggembirakan. Menurut informasi yang Presiden terima dari Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), kontraksi ekonomi global diprediksi mencapai minus 6 hingga 7,6 persen.

"Kalau kita ini tidak ngeri dan menganggap ini biasa-biasa saja, waduh, bahaya banget. Belanja juga biasa-biasa saja, spending kita biasa-biasa saja, enggak ada percepatan,” ujar Jokowi.

Kontraksi ekonomi tersebut sudah dialami oleh Indonesia di kuartal pertama, di mana pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 2,97 persen, turun dari yang biasanya 5 persen. Meskipun angka di kuartal kedua belum keluar, tetapi Presiden mengingatkan agar jajarannya berhati-hati mengingat terdapat penurunan permintaan, penawaran, dan produksi.

"Dari demand, supply, production, semuanya, terganggu dan rusak. Ini kita juga harus paham dan sadar mengenai ini. Karena apa? Ya mobilitasnya kita batasi. Mobilitas dibatasi, pariwisata anjlok. Mobilitas dibatasi, hotel dan restoran langsung anjlok, terganggu. Mal ditutup, lifestyle anjlok, terganggu,” terang Jokowi.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Anggota DPR Optimistis Jembatan Sei Alalak Rampung Maret 2021

Anggota Komisi V DPR RI Rifqinizamy Karsayuda optimistis pembangunan Jembatan Sei Alalak di Banjarmasin dapat rampung pada Maret 2021.

NASIONAL | 9 Juli 2020

Pembubaran Lembaga Non-Struktural Dapat Hemat Anggaran Negara

Pembubaran lembaga non-struktural bisa menghemat APBN. Selama 2014-2017 ada 23 LNS dibubarkan dan menghemat hingga Rp 25,34 triliun.

NASIONAL | 9 Juli 2020

Ketua Komisi III Puji Kekompakan Lembaga Pulangkan Maria Pauline

Kemlu melalui Duta Besar RI untuk Serbia Chandra W Yudha juga berperan penting dalam proses ekstradisi ini.

NASIONAL | 9 Juli 2020

400 Orang Tak Hadir, UTBK di Unib Lancar dengan Protokol Kesehatan Ketat

Dengan demikian, sementara ini ada sekitar 400 orang peserta UTBK SBMPTN Unib dari jumlah 7.317 peserta dipastikan tidak lulus.

NASIONAL | 9 Juli 2020

Selama Vaksin Belum Ditemukan, Erick Thohir: Kita Jalani Normal Baru

Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan bahwa semua pihak suka tidak suka harus menghadapi dan menjalani kondisi normal baru selama vaksin Covid-19 belum ditemukan

NASIONAL | 9 Juli 2020

Ketua MPR: Presiden Jokowi DukungPenguatan BPIP dengan UU

Dengan adanya UU, BPIP akan tetap eksis menjadi milik bangsa Indonesia, tak akan hilang hanya akibat kepentingan politik sesaat.

NASIONAL | 9 Juli 2020

Mantan Kades Ini Diduga Korupsi Rp 1 Miliar

Seorang mantan Kepala Desa di Manggarai, Flores, NTT dilaporkan ke aparat penegak hukum karena diduga korupsi dana desa senilai Rp 1 miliar.

NASIONAL | 9 Juli 2020

NasDem Soroti Daya Tahan KAI Hadapi Pandemi

Usulan PT KAI menambah modal perusahaan akan ditindaklanjuti Komisi VI DPR. Pemberian modal dalam bentuk PMN memang kewajiban negara kepada perusahaan BUMN.

NASIONAL | 9 Juli 2020

Petahana Hidayatullah Dipastikan Maju Kembali di Pilbup Kepahiang 2020

Bupati Kepahiang, Bengkulu, Hidayatullah Sjahid, dipastikan kembali maju di pemilihan bupati (pilbup) setempat pada 9 Desember 2020 mendatang.

NASIONAL | 9 Juli 2020

Pengamat: RUU PIP Menjadi Payung Hukum BPIP Perkuat Pancasila

Sangat penting memberikan payung hukum yang lebih kuat bagi BPIP sebagai lembaga yang bertugas melaksanakan pembinaan serta penguatan Pancasila.

NASIONAL | 9 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS