Menkes Diminta Klarifikasi soal Serapan Anggaran ke Publik
INDEX

BISNIS-27 446.563 (-0.62)   |   COMPOSITE 5038.4 (9.53)   |   DBX 922.546 (7.69)   |   I-GRADE 135.148 (0.12)   |   IDX30 424.72 (0.57)   |   IDX80 110.692 (0.34)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.37)   |   IDXG30 117.102 (0.39)   |   IDXHIDIV20 380.385 (0.88)   |   IDXQ30 124.37 (0.19)   |   IDXSMC-COM 213.267 (1.9)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (2.92)   |   IDXV30 104.022 (1.13)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.68)   |   Investor33 370.782 (-0.37)   |   ISSI 146.581 (1)   |   JII 534.734 (1.6)   |   JII70 181.171 (0.79)   |   KOMPAS100 994.168 (-0.27)   |   LQ45 775.543 (1.8)   |   MBX 1400.42 (1.36)   |   MNC36 279.01 (-0.57)   |   PEFINDO25 262.474 (0.02)   |   SMInfra18 238.826 (2.26)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.67)   |  

Menkes Diminta Klarifikasi soal Serapan Anggaran ke Publik

Selasa, 30 Juni 2020 | 21:10 WIB
Oleh : Dina Manafe / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi IX DPR menilai pernyataan Presiden Jokowi soal penyerapan anggaran kesehatan dalam penanganan Covid-19 oleh Kementerian Kesehatan (Kemkes) yang masih rendah di hadapan semua menterinya, Kamis (18/6/2020) tidak tepat. Oleh karena itu, Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto diminta untuk terbuka kepada publik dan memberikan klarifikasi terkait penyerapan anggaran tersebut.

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Amanat Nasional, Saleh Partaonan Daulay mengatakan penyerapan anggaran yang disampaikan ke publik berbeda dengan keterangan yang disampaikan menkes dan jajarannya di Komisi IX. Dia mengingatkan bahwa masalah penyerapan anggaran harus dibedakan menjadi dua bagian, yakni anggaran rutin yang dikelola Kemkes dan anggaran tambahan untuk penanggulangan Covid-19.

“Benar bahwa penyerapan anggaran di Kementerian Kesehatan belum maksimal. Namun, bukan sebesar 1,53 persen. Penyerapannya jauh di atas angka tersebut,” kata Daulay di Jakarta, Selasa (30/6/2020).

Dari data yang ada, anggaran Kemkes awalnya sebesar Rp 57,3 triliun. Setelah penyesuaian dan tambahan untuk peserta JKN-KIS yang dikelola BPJS Kesehatan, anggarannya menjadi Rp 76,5 triliun.

“Dalam paparan yang disampaikan kepada kami, serapan anggaran Kemkes per 18 Juni 2020 sudah mencapai 47,49 persen,” kata Daulay.

Selain anggaran yang disebutkan tadi, Kemkes juga mendapatkan alokasi anggaran untuk penanggulangan Covid-19. Dari anggaran yang disebut presiden sebesar Rp 75 triliun, sampai sejauh ini yang disetujui oleh Kementerian Keuangan hanya Rp 25,7 triliun. Dengan demikian, alokasi akhir anggaran Kemkes adalah Rp 102,2 triliun.

Menurut Daulay, dari alokasi anggaran Covid-19 sebesar Rp 25,7 triliun, yang terealisasi baru sebesar Rp 345 miliar atau 1,34 persen. Sisanya, masih dalam proses revisi daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA).

“Bahkan ada yang masih dalam proses pembahasan. Nah, kalau masih proses revisi DIPA, lalu apakah kesalahannya ada pada Kemkes? Ini yang menurut saya perlu diklarifikasi agar tidak simpang siur,” kata Daulay.

Menurutnya, klarifikasi terhadap penyerapan anggaran dinilai penting mengingat presiden memberikan teguran langsung kepada Kemkes saat membuka sidang kabinet paripurna, Kamis (18/6) lalu. Selain itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko juga menyampaikan bahwa ada sejumlah masalah dalam penyerapan anggaran di Kemkes.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Mekanisme Omnibus Law Dibutuhkan Setiap Rezim

Penyederhanaan regulasi dan perizinan berusaha dalam rangka peningkatan ekosistem investasi, semakin relevan untuk dilakukan setelah adanya pandemi Covid-19.

NASIONAL | 30 Juni 2020

Mendagri Minta APIP Kawal Realokasi Anggaran Covid-19

Mendagri meminta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mengawal penggunaan dana hasil realokasi dan refocussing untuk penanganan Covid-19.

NASIONAL | 30 Juni 2020

Skema PPDB Harus Proteksi Anak dari Keluarga Menengah Bawah

Hamid Muhammad mengatakan, sistem PPDB harus memproteksi anak dari keluarga menengah bawah atau tidak mampu untuk dapat bersekolah.

NASIONAL | 30 Juni 2020

Keputusan Melanjutkan Pilkada Serentak Dinilai Konstitusional

Pilkada saat pandemi bentuk keseriusan pemerintah dan kesiapan KPU dan Bawaslu menegakkan prinsip-prinsip nilai demokrasi.

NASIONAL | 30 Juni 2020

Pembobol M-Banking Modus SIM Card Hilang Dibekuk

tiga orang tersangka yang tergabung dalam sindikat Tulung Selapan Tipsani (tipu sana sini).

NASIONAL | 30 Juni 2020

BIN Luncurkan Akun Resmi di Media Sosial

BIN Luncurkan Akun di Media Sosial.

NASIONAL | 30 Juni 2020

Mahasiswa UGM Laksanakan KKN Daring

KKN mahasiswa UGM dilaksanakan secara daring berdasarkan Keputusan Rektor UGM No. 96/UN1.P/KPT/HUKOR/2020 tentang Penyelenggaraan KKN-PPM UGM 2020.

NASIONAL | 30 Juni 2020

KPK Tahan Makelar Tanah Proyek RTH Kota Bandung

Dadang terlebih dahulu menjalani isolasi mandiri selama 14 hari sebelum ditahan di Rutan Cabang KPK.

NASIONAL | 30 Juni 2020

Samudera Indonesia Masih Minat Jadi Operator Pelabuhan Patimban

PT Samudera Indonesia Tbk menyatakan tetap tertarik untuk menjadi operator Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat.

NASIONAL | 30 Juni 2020

PPDB Bengkulu: Tak Lulus Zonasi Bisa Diterima di Jalur Prestasi Jika Kuota Tersedia

Kadis Diknas Bengkulu Eri Yulian Hidayat mengatakan siswa yang tidak lulus melalui jalur zonasi bisa diterima di jalur prestasi sepanjang kuota masih tersedia.

NASIONAL | 30 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS