Akademisi Minta Erick Thohir Rampungkan Road Map BUMN
INDEX

BISNIS-27 434.406 (-0.23)   |   COMPOSITE 4934.09 (-16.14)   |   DBX 924.804 (3.39)   |   I-GRADE 130.838 (-0.55)   |   IDX30 413.425 (-1.26)   |   IDX80 108.094 (-0.37)   |   IDXBUMN20 272.657 (-3.39)   |   IDXG30 115.379 (0.39)   |   IDXHIDIV20 370.721 (-2.24)   |   IDXQ30 120.916 (-0.16)   |   IDXSMC-COM 211.116 (-0.82)   |   IDXSMC-LIQ 236.814 (-0.83)   |   IDXV30 102.468 (-0.58)   |   INFOBANK15 776.883 (-3.28)   |   Investor33 360.093 (-0.17)   |   ISSI 144.765 (-0.24)   |   JII 523.909 (0.36)   |   JII70 177.568 (-0.12)   |   KOMPAS100 966.07 (-3.19)   |   LQ45 756.376 (-2.2)   |   MBX 1366.8 (-5.86)   |   MNC36 270.277 (-1.09)   |   PEFINDO25 258.891 (-1.93)   |   SMInfra18 233.321 (-1.32)   |   SRI-KEHATI 303.606 (-0.74)   |  

Akademisi Minta Erick Thohir Rampungkan Road Map BUMN

Selasa, 30 Juni 2020 | 15:55 WIB
Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Mengomentari kajian Ombudsman terhadap badan usaha milik negara (BUMN), Pusat Studi BUMN menyampaikan beberapa pemikiran dan analisi terkait arah dalam tata kelola BUMN. Syamsul Anam Ilahi dari Fakultas Ekonomi Universitas Haluoleo Kendari mengemukakan bahwa fokus Menteri Erick Thohir dalam usaha pembenahan BUMN Sejalan dengan masukan dari Ombudsman yang meng-inginkan sistim rekruitmen Komisaris dan Direksi di BUMN lebih akuntabel terutama dengan ikut mengedepankan syarat formal dan materil dalam proses rekruitmen, langkah ini terutama untuk menjawab klaim zero ethics serta regulasi yang berimpit.

"Menteri Erick Thohir memiliki portofolio yang cukup untuk membenahi problem fundamental dalam rekruitmen komisaris dan direksi pada BUMN, pembenahan dapat dimulai dengan revisi peraturan pada tingkat kementrian dan lembaga non kementrian yang saling berbenturan, hingga peraturan pelaksana yang sudah lebih dahulu dibuat sebelum menteri ET menjabat," ujar Syamsul, Selasa (30/6/2020).

Lebih lanjut dirinya menyampaikan, waktu yang baik untuk membenahi problem-problem seputar rekruitmen komisaris dan direksi pada BUMN mengingat pembiaran atas benturan regulasi, konflik kepentingan, dagang pengaruh, proses rekruitmen yang diskrimatif serta mekanisme evaluasi kinerja yang lebih baik telah lama berlangsung.

Akademisi dari Universitas Negeri Jember, Dr Hari Sukarno,MM menilai rangkap jabatan tidak masalah karena regulasinya memungkinkan begitu. Justru yg terpenting adalah menegakkan aturan dengan disiplin tinggi dan berbasis kompetensi yang terekam dalam jejak kinerja bisnis yang bersangkutan.

Sedangkan Akadmisi dari UNP Padang, Dr. (Cand). Doni Satria,SE,MSE menilai kalau masalah rekruitmen di BUMN sedikit banyaknya akan menyinggung analisis ke ranah politik, Konsepnya, kedekatan politis itu penting untuk penguasa dengan berbagai alasan dan tujuan terlebih pada kemudahan utk satu visi mendukung program pemerintah, akan sulit jika pimpinan dan pengawas BUMN beroposisi ke pemerintah.

"Ada hal yang serius yang mesti dipikirkan segera oleh kementerian BUMN terkait dengan kompetisi dan import, misalnya soal Krakatau steel kalah bersaing dengan baja impor atau Semen Indonesia kalah bersaing dengan semen di LN. Padahal kita tahu bahwa kedua jenis produk tersebut biaya transportasinya nya tinggi. Pertanyanya, Kenapa impor bisa lebih murah dibandingkan produk BUMN? Konsekuensinya, jika diproteksidalam bentuk tarif atau kuota , artinya merugikan rakyat karena harga jadi tinggi, tetapi jika tidak diproteksi, akibatnya BUMN bisa bangkrut. Ini yang menurut saya menjadi agenda yang perlu serius menjadi kajian Menteri ET," tambahnya.

Sedangkan menurut Luthfi Nur Rosyidi,SE,MM,Ph,D (Cand) dari FEB Universitas Airlangga menyampaikan, seharusnya Menteri ET berada pada posisi yang mewakili Visi Besar BUMN Indonesia yang tentu secara simultan akan berdiskusi dengan banyak kelompok kepentingan. Sehingga, permasalahan BUMN ini bukan sesuatu yang akan bisa diselesaikan dalam satu periode, apalagi satu atau dua tahun, tapi diperlukan perencanaan strategis jangka panjang, dengan pengelola puncak yang tidak selalu berubah tiap waktu.

"Menjadi penting BUMN didorong untuk punya road map yang baik, serta dikelola secara berkelanjutan, sehingga peluang menjadikan BUMN sebagai backbone perekonomian akan jauh lebih terbuka," tambahnya.

Menanggapi persoalan rangkap jabatan, menurut Luthfi dari sudut pandang manajemen bisnis, sebenarnya problem utamanya bukanlah rangkap jabatan. Apalagi jika sebenarnya pejabat yang ditunjuk memang benar mempunyai kompetensi. Masyarakat harusnya lebih fokus pada transparansi kinerja. Hal tersebut dapat diwujudkan jika ada kontrak kinerja yang jelas bagi masing-masing pejabat BUMN. Kontrak kinerja ini nantinya dapat dijadikan acuan penilaian kinerja, sehingga dapat diberikan reward dan punishment yang tepat.

Akademisi yang juga pemerhati BUMN, Mursalim Nohong, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNHAS, menjelaskan bahwa pengangkatan komisaris pada BUMN sebagai konsekuensi keberadaan pemerintah sebagai pemilik modal. Sebagai pemilik modal atau pemegang saham pemerintah tentu berkepentingan untuk menempatkan orang-orangnya pada posisi komisaris dengan tugas utamanya mengawasi Direksi dalam menjalankan kepengurusan Persero serta memberikan nasihat kepada Direksi.

Mengenai kekhawatiran untuk tidak optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, maka harus dipahami bahwa komisaris itu tidak harus setiap hari (day to day) ada tetapi yang pasti bahwa pengawasan tetap dijalankan. Tentu dalam melaksanakan tugas tersebut kementerian BUMN dan perusahaan-perusahaan memiliki mekanisme yang baik.

"Terkait dengan pendapatan yang diterima, sepanjang namnya bukan gaji tapi honorarium maka tentu tidak bertentangan dengan aturan. Penting untuk dipahami bahwa pengangkatan anggota komisaris pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN sesuai dengan mekanisme yakni RUPS dan diangkat berdasarkan pertimbangan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Persero tersebut, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya," tambahnya.

Lebih lanjut Mursalim Nohong mengatakan bahwa tentang rangkap jabatan, maka ada baiknya melihat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2017 yang melarang TNI dan Polri terutama pada jabatan pimpinan tinggi (JPT) aparatur sipil negara (ASN).

JPT yang dimaksud adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Utama yaitu kepala Lembaga pemerintah nonkementerian. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya diantaranya sekretaris jenderal kementerian, sekretaris kementerian, sekretaris utama, sekretaris jenderal kesekretariatan lembaga negara, sekretaris jenderal lembaga nonstruktural. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama diantaranya direktur, kepala biro, asisten deputi, sekretaris direktorat jenderal, dan sekretaris inspektorat jenderal.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Kereta Bogor-Sukabumi Tak Beroperasi Hingga Akhir Juli

KA Pangrango, Bogor-Sukabumi belum beroperasi hingga akhir Juli 2020, untuk memutus penyebaran Covid-19 antar wilayah Jabodetabek ke Sukabumi.

NASIONAL | 30 Juni 2020

Mulai 1 Juli, Pemkot Tolak Tanggung Biaya Perawatan dan Pemakaman Korban Covid-19 Asal Luar Medan

Mulai 1 Juli, Pemkot tidak akan menanggung biaya perawatan, pengobatan bahkan pemakaman untuk pasien Covid-19 yang tidak tercatat sebagai warga asal Kota Medan.

NASIONAL | 30 Juni 2020

Usai Jerat Imam Nahrawi, KPK Makin Berani Bongkar Kasus KONI

Penetapan tersangka terhadap pihak lain yang terlibat kasus suap KONI akan dilakukan KPK sepanjang ditemukan bukti permulaan yang cukup.

NASIONAL | 30 Juni 2020

Pesan Jokowi untuk Ganjar: Gunakan Data Science Sebelum Buka New Normal

“Setiap kita membuat kebijakan, setiap kita membuat policy, betul-betul tolong yang namanya data science itu dipakai," kata Jokowi.

NASIONAL | 30 Juni 2020

Paparkan Progres Penanganan Covid-19 kepada Jokowi, Ganjar Fokus Tiga Daerah

Ganjar memperlihatkan peta epidemiologi Covid-19 di Jateng. Tampak dari peta beberapa daerah yang sebelumnya merah, kini beranjak ke oranye dan kuning.

NASIONAL | 30 Juni 2020

Kunjungi Jateng, Jokowi: Jangan Sampai Muncul Second Wave Covid-19

Ancaman Covid belum berakhir, kondisinya juga masih berubah-ubah.

NASIONAL | 30 Juni 2020

Rusuh di Madina, 6 Polisi Terluka dan Dua Mobil Dibakar

Dua unit mobil dan sejumlah sepeda motor dibakar dalam kerusuhan di Desa Mompang Julu, Kecamatan Penyabungan Utara, Kabupaten Madina. Enam polisi terluka.

NASIONAL | 30 Juni 2020

Jokowi Tinjau Posko Penanganan Covid-19 Jateng dan Kawasan Industri

Dari posko penanganan Covid-19, mantan Gubernur DKI Jakarta ini akan menuju Kawasan Industri Terpadu Batang.

NASIONAL | 30 Juni 2020

Din Syamsuddin Usulkan Jokowi Bentuk Zaken Kabinet

Jokowi sebaiknya menghindari pertimbangan balas jasa dan bagi kursi. Namun diganti dengan orientasi pada meritokrasi dan kesesuaian seseorang pada tempatnya.

NASIONAL | 30 Juni 2020

Mantan Dirjen Otda: Pergantian Kabinet Harus Segera Dilakukan

Para menteri yang dipilih nanti harus benar-benar berkualitas dan sesuai bidangnya. Jangan menempatkan orang hanya karena balas jasa politik.

NASIONAL | 30 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS