Wapres Minta Para Menteri Mutakhirkan Data Kemiskinan
INDEX

BISNIS-27 475.43 (1.56) | COMPOSITE 5239.25 (8.44) | DBX 942.586 (3.09) | I-GRADE 144.073 (0.48) | IDX30 452.114 (0.96) | IDX80 117.485 (0.01) | IDXBUMN20 304.584 (-1.03) | IDXG30 122.866 (0.56) | IDXHIDIV20 403.689 (1.47) | IDXQ30 132.106 (0.2) | IDXSMC-COM 215.133 (-0.89) | IDXSMC-LIQ 255.556 (-1.51) | IDXV30 109.857 (-1.2) | INFOBANK15 865.729 (4.79) | Investor33 393.055 (1.58) | ISSI 152.239 (-0.26) | JII 564.942 (-0.02) | JII70 190.105 (-0.16) | KOMPAS100 1059.8 (3.26) | LQ45 825.804 (1.41) | MBX 1459.88 (2.01) | MNC36 298.184 (1.34) | PEFINDO25 269.462 (-4.26) | SMInfra18 256.042 (-0.93) | SRI-KEHATI 333.768 (1.39) |

Wapres Minta Para Menteri Mutakhirkan Data Kemiskinan

Kamis, 25 Juni 2020 | 20:30 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / Yudo Dahono

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin memberikan arahan kepada para menterinya untuk menyempurnakan data kemiskinan, khususnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Seperti diketahui DTKS tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk melaksanakan manajemen dana bantuan sosial.

Hal itu disampaikan Wapres saat memimpin rapat membahas konsolidasi data kemiskinan di Kantor Wapres, Jl. Merdeka Utara Jakarta, Kamis (25/6/2020).

Wapres mengatakan, dalam melakukan verifikasi lapangan, sebaiknya dilakukan menggunakan metodologi seperti yang dilakukan BPS pada tahun 2015.

"Termasuk dilakukannya Forum Konsultasi Publik di tingkat desa/kelurahan," ujar Ma'ruf Amin.

Verifikasi ini, lanjut Wapres, membutuhkan data awal (pre list), yang dapat berasal dari DTKS yang ada dan data yang telah terkumpul dari berbagai daerah. Dia meminta agar perlu segera dibangun mekanisme pendaftaran mandiri untuk melengkapi pemutakhiran besar tingkat nasional. Sekaligus menjadi alat pemutakhiran dinamis (real time).

Wapres menuturkan bahwa dengan mekanisme ini, orang yang merasa membutuhkan bantuan sosial dapat mendaftar, baik datang secara langsung atau melalui aplikasi. Sudah tentu mereka harus melalui proses verifikasi terlebih dahulu untuk bisa dimasukkan ke dalam basis data.

Wapres menjelaskan bahwa contoh praktik terbaik tata kelola data perlindungan sosial di negara lain adalah dengan membagi pengelolaan data perlindungan sosial menjadi Social Registry dan Beneficiary Registry.

"Saya ingin Menko PMK dan Kepala Bappenas melakukan kajian tentang hal ini dan melaporkannya kepada saya," kata Wapres.

Dia menjelaskan data perlindungan sosial merupakan data yang sangat berharga bagi suatu negara. Karenanya, diperlukan juga tata kelola pengawasan yang baik.

"Saya ingin ada semacam tim pengawas, apapun itu namanya, tidak perlu terlalu formal. Tim inilah yang bertugas memastikan kebijakan pengelolaan dan keakuratan DTKS, sebelum DTKS ditandatangani oleh Menteri Sosial. Silahkan Menko PMK dan para menteri untuk memikirkannya," kata Wapres.

Wapres juga meminta agar dalam kerja pemutakhiran data, hingga penyaluran bansos itu sendiri, benar-benar memanfaatkan teknologi informasi. Dan karena itu pula, dia berharap jaringan internet sampai ke pelosok disiapkan.

"Saya ingin menyampaikan bahwa tersedianya jaringan internet secara bertahap keseluruh pelosok tanah air perlu didukung," pungkasnya.

Di dalam rapat itu, hadir Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Juliari Batubara, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Manoarfa, Kepala BPS Suhariyanto, serta Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Tubagus Achmad Choesni.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


BERITA LAINNYA

Agus Martowardojo Bantah Diperiksa KPK Soal Pencetakan Uang Rupiah di Australia

Usai diperiksa, Agus membantah ditelisik KPK mengenai proyek pencetakan uang pecahan Rp 50.000 dan Rp 100.000 di Australia.

NASIONAL | 25 Juni 2020

Polisi Sudah Kantongi Initial Pemesan Sabu 159 Kg dari Malaysia

Paket sabu-sabu diduga didatangkan dari Malaysia melalui jalur laut dan mendarat di perairan Aceh. Barang haram itu diangkut menggunakan truk ke Jakarta.

NASIONAL | 25 Juni 2020

Gugus Tugas: 112 Kabupaten/Kota Masuk Zona Hijau

Berdasarkan peta zonasi risiko Covid-19 terdapat 112 kabupaten/kota yang termasuk ke dalam zona hijau.

NASIONAL | 25 Juni 2020

Takut Ikuti Rapid Test, 10 Warga Sumur Pecung Kabur

Sekitar 10 orang warga Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten kabur dari rumah diduga karena takut mengikuti rapid test Covid-19.

NASIONAL | 25 Juni 2020

Polisi Bekuk Sindikat Pemalsu Sertifikat Keterampilan Pelaut

Tim gabungan membongkar sindikat pemalsuan sertifikat keterampilan pelaut dengan membobol sistem keamanan website resmi Kementerian Perhubungan.

NASIONAL | 25 Juni 2020

Menkumham Sebut Program Asimilasi Terkait Covid-19 Sudah Sesuai Aturan

Menkumham menegaskan bahwa program asimilasi dan integrasi narapidana di masa pandemi Covid-19 sudah sesuai aturan.

NASIONAL | 25 Juni 2020

Presiden Tinjau Pasar Pelayanan Publik di Banyuwangi

Pasar Pelayanan Publik yang dikunjungi Presiden Jokowi memberikan pelayanan kependudukan dan perizinan tersebut terintegrasi dengan pasar tradisional.

NASIONAL | 25 Juni 2020

Pegawai Jadi Tersangka, OJK Tetap Dukung Proses Hukum Kejagung

“Sejak dimulainya proses penyelidikan oleh pihak Kejaksaan Agung, OJK selalu memberikan dukungan dalam bentuk penyediaan data dan informasi."

NASIONAL | 25 Juni 2020

Eks Menkeu Agus Martowardojo Dicecar KPK soal Proses Penganggaran Proyek E-KTP

Agus Martowardojo diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka E-KTP yakni Direktur Utama PT Sandipala Arthapura, Paulus Tannos.

NASIONAL | 25 Juni 2020

MNC Asset Management Hormati Proses Hukum di Kejagung

"Reksa Dana Syariah Ekuitas II yang dikelola oleh MAM merupakan produk single investor milik Jiwasraya dan tidak terkait dengan produk reksa dana lainnya."

NASIONAL | 25 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS