Ombudsman Temukan Pelapor Maladministrasi Bansos Diintimidasi Oknum Pemda
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

Ombudsman Temukan Pelapor Maladministrasi Bansos Diintimidasi Oknum Pemda

Kamis, 18 Juni 2020 | 21:09 WIB
Oleh : Fana Suparman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Ombudsman RI (ORI) menemukan adanya perlakuan tidak menyenangkan mengarah intimidasi terhadap pelapor yang mengadukan terkait Bantuan Sosal (Bansos) kepada Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik tersebut. Melalui kantor perwakilannya di beberapa daerah, Ombudsman menemukan intimidasi itu dilakukan oleh oknum di pemerintah daerah.

Ketua Ombudsman RI, Amzulian Rifai mengatakan intimidasi terhadap pelapor dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan bansos terungkap dari temuan Ombudsman Perwakilan Banten, Lampung dan Jawa Tengah. Dikatakan, di sejumlah daerah itu ditemukan adanya pelapor yang mengadukan soal Bansos, kemudian mendapatkan perlakuan tidak nyaman dari oknum dan mengakibatkan pelapor merasa terancam dan takut.

Meski demikian, Ombudsman mengimbau kepada masyarakat tidak takut untuk melapor jika menemukan dugaan maladministrasi pada pelaksanaan pelayanan publik, utamanya bagi masyarakat yang terdampak Covid-19. Hal ini lantaran pelapor dugaan maladministrasi dilindungi oleh Undang-Undang.

"Dalam UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI Pasal 24 ayat 2 menyebutkan, dalam keadaan tertentu nama dan identitas Pelapor dapat dirahasiakan. Sehingga masyarakat tidak perlu takut untuk melapor," kata Amzulian dalam konferensi pers melalui daring, Kamis (18/6/2020).

Amzulian mengatakan, atas sejumlah temuan tersebut, Ombudsman mengingatkan seluruh jajaran aparatur pemerintah terutama di tingkat desa/kelurahan tidak melakukan tindakan intimidatif kepada masyarakat yang melapor ke Ombudsman. Sebab, respon yang represif hanya menutupi permasalahan, namun tidak memperbaikinya.

“Ombudsman mengimbau kepada Pemerintah untuk dapat menertibkan aparat yang bertindak di luar batas norma dan peraturan yang berlaku, dalam memberikan layanan kepada masyarakat,” tegas Amzulian.

Selain itu Ombudsman juga mengimbau agar pejabat pelayanan publik tidak memandang pengaduan sebagai hal yang negatif. Sebaliknya, pengadian merupakan bagian dari perbaikan pelayanan publik.

“Tantangan dalam penyaluran bantuan sosial masih bermunculan, perlu keseriusan evaluasi dan monitoring dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul,” katanya.

Sejak dibukanya Posko Pengaduan pada 29 April 2020 hingga 16 Juni 2020, total jumlah laporan yang masuk ke Posko Pengaduan Ombudsman sebanyak 1.488 laporan.

Substansi yang paling banyak dilaporkan adalah terkait Bansos sebanyak 1.242 laporan (83,46%), ekonomi dan keuangan sebanyak 171 laporan (11,49%), transportasi 38 laporan (2,55%), pelayanan kesehatan 30 laporan (2,01%) dan keamanan 7 laporan (0,47%).

Sementara, berdasarkan instansi yang dilaporkan, Dinsos tercatat sebagai instansi yang paling banyak dilaporkan yakni sejumlah 1.238 pengaduan (83,2%), disusul Usaha Jasa Keuangan sebanyak 96 pengaduan (6,4%), sarana perhubungan sebanyak 37 pengaduan (2,5%), PLN sebanyak 28 aduan (1,9%) dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebanyak 23 aduan (1,5%).

"Sedangkan jumlah pengaduan berdasarkan sebaran provinsi tercatat 5 wilayah dengan pengaduan terbanyak, yaitu Banten sebanyak198 pengaduan (13,3%), Sumatera Barat sejumlah 143 pengaduan (9,6%), Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 137 pengaduan (9,2%), Jawa Tengah sebanyak 99 pengaduan (6,6%) dan Jawa Timur sebanyak 81 pengaduan (5,4%)," paparnya.

Selain pengaduan terkait Bansos, Ombudsman juga menerima pengaduan terkait penahanan paspor WNI yang baru pulang dari luar negeri, mahalnya tes Polymerase Chain Reaction (PCR). Selain itu, Ombudsman juga menerima pengaduan mengenai kurang transparannya pihak rumah sakit dalam memberikan hasil PCR test serta kenaikan tagihan listrik.

Terkait penahanan paspor, Ombudsman menerima aduan dari pelapor yang keberatan dengan penahanan paspor usai pulang dari luar negeri. Pelapor yang merupakan WNI tersebut harus menjalani karantina di Balai Kesehatan Cilandak selama lima hari. Setelah mendapat hasil tes dan clearance, pelapor keberatan dengan mekanisme yang mengharuskan mengambil paspor di Wisma Atlet.

"Sehubungan dengan hal ini Ombudsman telah berkoordinasi dengan pihak Imigrasi agar dapat dilakukan perubahan terhadap kebijakan mekanisme pengambilan paspor yang ditahan," katanya.

Selain itu, Ombudsman menerima pengaduan terkait tingginya tarif Rapid Test dan Tes PCR (Swab) di beberapa provinsi, salah satunya di Provinsi Kalimantan Utara. Tingginya tarif tersebut menimbulkan dugaan pihak-pihak tertentu mengambil kesempatan atas aturan yang mewajibkan orang bepergian untuk melakukan tes terlebih dahulu.

"Masih terkait dengan tes PCR, Ombudsman juga menerima pengaduan terkait beberapa Rumah Sakit yang tidak transparan dan informatif terkait hasil tes PCR. Salah satunya di Provinsi Sulawesi Barat, pelapor mengadukan tentang lamanya waktu antara pengambilan sampel dengan keluarnya hasil tes yang mengakibatkan pasien meninggal dengan protokol Pasien Dalam Pengawasan (PDP) Covid-19," katanya.

Amzulian menyatakan, pihaknya juga memperhatikan adanya pengaduan masyarakat terkait kecenderungan naiknya tagihan listrik PLN. Terdapat dugaan terjadi kesalahan dalam pencatatan yang dilakukan oleh petugas PLN pasca pelonggaran PSBB di beberapa wilayah.

"Sehubungan dengan hal ini, Ombudsman dalam waktu dekat akan meminta tanggapan PLN guna memperoleh penjelasan lebih lanjut," katanya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Pembela Hukum Klaim Sunda Empire Tidak Timbulkan Keonaran

Tim pengacara menegaskan bahwa para terdakwa Sunda Empire tidak membuat keonaran.

NASIONAL | 18 Juni 2020

Menpora Paparkan Lima Program Prioritas Kempora 2020-2024

Salah satu program prioritas Kempora 2020-2024 di antaranya adalah pemberdayaan pemuda menjadi inovatif dan berdaya saing.

NASIONAL | 18 Juni 2020

PDP Covid-19 di Bengkulu Bertambah 3 Kasus

Jumlah pasien positif Covid-19 di Bengkulu tercatat 105 kasus.

NASIONAL | 18 Juni 2020

Pemprov Bengkulu Siapkan Lima Tahapan New Normal

Pemprov Bengkulu siapkan lima tahapan pelaksanaan tatanan kehidupan baru atau new normal.

NASIONAL | 18 Juni 2020

Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Tembus 20.000 Per Hari

Pemeriksaan spesimen Covid-19 tersebut mencapai 20.650 spesimen sehingga total 580.522 spesimen sudah diperiksa hingga hari ini, Kamis (18/6/2020).

NASIONAL | 18 Juni 2020

Kemdikbud Luncurkan Program Bantuan Dana untuk Kecakapan Kerja dan Wirausaha

Kemdikbud melalui Direktorat Kursus dan Pelatihan Direktorat Pendidikan Vokasi meluncurkan program bantuan dana untuk kecakapan kerja dan kewirausahaan.

NASIONAL | 18 Juni 2020

Densus Bekuk Dua Terduga Teroris di Maluku

Densus 88 Antiteror menangkap dua terduga teroris di Ambon, Maluku.

NASIONAL | 18 Juni 2020

Ditjenpas Sebut Justice Collaborator Nazaruddin Berdasarkan 2 Surat KPK

M. Nazaruddin memiliki status Justice Collabolator berdasarkan dua surat keterangan yang dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

NASIONAL | 18 Juni 2020

Ekstradisi Buronan FBI, Polda Metro Tunggu Koordinasi Interpol-Kedutaan AS

Polda Metro Jaya masih menunggu koordinasi dari Interpol dengan Kedutaan AS terkait proses ekstradisi Russ Albert Medlin.

NASIONAL | 18 Juni 2020

KPK Minta Program Kartu Prakerja Dihentikan Hingga Persoalan Tata Kelola Diperbaiki

KPK meminta pemerintah menghentikan pelaksanaan Kartu Prakerja gelombang atau "batch" ke-4 hingga berbagai persoalan dalam tata kelola program ini diperbaiki.

NASIONAL | 18 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS