Kuasa Hukum Bantah Pasar Modal Jadi Modus Operandi Korupsi Jiwasraya
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Kuasa Hukum Bantah Pasar Modal Jadi Modus Operandi Korupsi Jiwasraya

Rabu, 17 Juni 2020 | 20:14 WIB
Oleh : Fana Suparman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Tim kuasa hukum Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Heru Hidayat, terdakwa kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) membantah pernyataan Jaksa Penuntut Umum yang menyebut pasar modal sebagai bagian modus operandi korupsi pada PT Asuransi Jiwasraya. Pernyataan ini disampaikan Soesilo Aribowo, kuasa hukum Heru Hidayat menanggapi tanggapan Jaksa atas nota keberatan atau eksepsi terdakwa PT AJS.

"Kalau yang namanya modus operandi itu hanya sesaat, suatu tindak pidana modus operandi sesaat saja lah ini kan terdakwa ini, seperti Heru Hidayat kemudian Joko Tirto itu kan emang pekerjaannya di pasar modal tidak ada modus operandi," kata Soesilo di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (17/6/2020).

Soesilo menuturkan, salah satu pekerjaan Heru sebagai Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk adalah membuat keputusan di pasar modal. Dengan demikian, Soesilo menilai tidak tepat bila Jaksa menyebut pasar modal merupakan bagian dari korupsi PT Asuransi Jiwasraya.

"Tindak pidananya nggak pas, dilakukan sebagai tindak pidana korupsi nanti kalau seperti itu semua BUMN yang melakukan go public atau penawaran umum di pasar modal dengan menggunakan rekening ada modus operandi di situ susah," beber Soesilo.

Untuk itu, Soesilo menegaskan perkara PT Asuransi Jiwasraya bukan merupakan ranah tindak pidana korupsi. Hal-hal yang dilakukan Heru merupakan bagian dari keputusan yang mesti dikeluarkan kebijakan di pasar modal.

"Pekerjaan mereka yang ada di situ memang ada di pasar modal. Saya kira yang menjadi poin penting dari apa yang disampaikan pada intinya menurut kita tetap tidak tepat," kata Soesilo.

Diketahui, Jaksa Penuntut Umum menyatakan perkara PT Asuransi Jiwasraya merupakan tindak pidana korupsi. Pasar modal dan perasuransian sebagai titik awal dari rasuah tersebut. Hal itu disampaikan JPU saat membacakan surat tanggapan atau replik atas eksepsi terdakwa kasus dugaan korupsi pengelolaan investasi saham dan reksa dana PT AJS di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (17/6/2020). Pembacaan surat tanggapan itu dilakukan secara bergantian terhadap enam terdakwa.

"Terdapat berbagai putusan tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap dengan menggunakan pasar modal dan perasuransian sebagai instrumen modus operandi. Dalam pertimbangannya dinyatakan perbuatan melawan hukum dalam bidang pasar modal dan perasuransian menjadi titik awal, bahkan meluas serta masuk ke wilayah perbuatan pidana tindak pidana korupsi," kata Jaksa Yadyn.

Pernyataan ini disampaikan Jaksa lantaran dalam eksepsi, penasihat hukum terdakwa mengklaim kasus PT Asuransi Jiwasraya tidak mengandung unsur korupsi. Kasus tersebut disebut masuk pasar modal.

Atas hal tersebut, Jaksa meminta Majelis Hakim menolak keseluruhan nota keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa. Selain itu, Jaksa meminta Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan pemeriksaan terhadap pokok perkara.
"Menyatakan bahwa surat dakwaan yang telah kami bacakan pada persidangan hari Rabu, 3 Juni 2020 telah memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP," kata Jaksa.

Diketahui, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Direktur Utama PT Hanson Internasional Benny Tjokrosaputro dan Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat serta empat terdakwa lainnya melakukan korupsi terkait pengelolaan dana PT Asuransi Jiwasraya.

Atas perbuatan Benny dan Heru bersama empat terdakwa lain, keuangan negara menderita kerugian hingga sebesar Rp 16,8 triliun berdasarkan audit BPK tanggal 9 Maret 2020. Empat terdakwa lain perkara ini dengan surat dakwaan terpisah, yaitu, Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto, mantan Direktur Utama PT Asuaransi Jiwasraya Hendrisman Rahim, mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Hary Prasetyo dan eks Kepala Divisi Investasi PT Asuransi Jiwasraya Syahmirwan.

Jaksa membeberkan, Benny Tjokro melakukan kesepakatan bersama dengan petinggi PT Asuransi Jiwasraya untuk melakukan transaksi penempatan saham dan reksa dana perusahaan asuransi tersebut. Kesepakatan itu dilakukan dengan tidak transparan dan akuntabel. Tiga petinggi Jiwasraya, Hendrisman Rahim, Hary dan Syahmirwan juga didakwa melakukan pengelolaan investasi tanpa analisis yang objektif, profesional dan tidak sesuai nota interen kantor pusat. Jaksa menyebut analisis hanya dibuat untuk formalitas.

Hendrisman, Hary dan Syahwirman juga disebut membeli saham sejumlah perusahaan tanpa mengikuti pedoman investasi yang berlaku. Ketiganya terdakwa disebut Jaksa membeli saham melebihi 2,5 persen dari saham perusahaan yang beredar.
Keenam terdakwa dan pihak terafiliasi juga telah bekerja sama untuk melakukan transaksi jual-beli saham sejumlah perusahaan dengen tujuan inventarisasi harga. Hal tersebut pada akhirnya tidak memberikan keuntungan investasi dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional.

Jaksa mengatakan Hendrisman bersama-sama Hary Prasetyo, Syahmirwan, Heru Hidayat dan Benny melalui Joko Hartono mengatur dan mengendalikan 13 Manajer Investasi dengan membentuk produk Reksa Dana khusus untuk PT Asuransi Jiwasraya. Hal ini dilakukan agar pengelolaan instrumen keuangan yang menjadi underlying Reksa Dana PT Asuransi Jiwasraya dapat dikendalikan oleh Joko Hartono Tirto.

Jaksa juga menyebut Heru, Benny dan Joko turut memberikan uang, saham dan fasilitas lain kepada tiga petinggi Jiwasraya. Pemberian dilakukan terkait pengelolaan investasi saham dan reksadana di perusahaan tersebut selama 2008-2018.
Atas perbuatannya, keenam terdakwa didakwa melanggar melanggar Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 dan atau Pasal 3 Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain didakwa melakukan korupsi terkait pengelolaan dana PT Asuransi Jiwasraya, Heru dan Benny juga didakwa Jaksa telah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Danrem Bantah Sematkan Pangkat Bintang Satu ke Wali Kota Bengkulu

Danrem 041 Garuda Mas Bengkulu, Brigjen TNI Yanuar Adil, membantah telah menyematkan pangkat bintang satu atau brigjen kepada Wali Kota Bengkulu, Helmi Hasan.

NASIONAL | 17 Juni 2020

Imbas Covid-19, Angka Kemiskinan di Desa Meningkat

Wamendes PDTT Budi Arie Setiadi menyatakan ada penambahan angka kemiskinan di desa sebesar 5 juta jiwa akibat pandemi Covid-19.

NASIONAL | 17 Juni 2020

Bupati Indramayu Supendi Dituntut 6 Tahun Penjara

Jaksa KPK menuntut Bupati nonaktif Indramayu Supendi dihukum enam tahun pidana penjara dan denda Rp 250 juta subsider enam bulan kurungan.

NASIONAL | 17 Juni 2020

Mantan Dirut Perum Perindo Dihukum 4,5 Tahun Penjara

Mantan Dirut Perum Perindo Risyanto Suanda dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan dan denda Rp 250 juta.

NASIONAL | 17 Juni 2020

Eks Kepala BPJN XII Balikpapan Dihukum 4 Tahun Penjara

Mantan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XII Balikpapan Refly Ruddy Tangkere dijatuhi vonis empat tahun penjara dan denda Rp 250 juta.

NASIONAL | 17 Juni 2020

Mahfud MD dan Tito Karnavian Akan Tinjau Perbatasan RI-Timor Leste

Pada kunjungan kerja ini, Menko Polhukam dan Mendagri akan membahas percepatan pembangunan ekonomi kawasan perbatasan.

NASIONAL | 17 Juni 2020

Orang Tua Murid Sarankan Sekolah di Zona Hijau Tanpa Tatap Muka

Risiko penularan yang masih tinggi bisa terjadi dari murid yang berasal dari zona lainnya.

NASIONAL | 17 Juni 2020

Menteri Desa Ungkap Lima Kendala Penyaluran BLT Dana Desa

BLT Dana Desa merupakan upaya pemerintah untuk membantu masyarakat miskin terdampak pandemi Covid-19.

NASIONAL | 17 Juni 2020

22 Juni, Ambon Mulai Terapkan PSBB

Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di kota Ambon akan dimulai Senin 22 Juni 2020.

NASIONAL | 17 Juni 2020

Kucuran Dana BLT Desa Jangkau 65.736 Desa

Penyaluran setara 90 persen dari total jumlah desa yang sudah menerima dana BLT Desa.

NASIONAL | 17 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS