Eks Komisioner KPU Juga Didakwa Terima Rp 500 Juta
INDEX

BISNIS-27 434.406 (-0.23)   |   COMPOSITE 4934.09 (-16.14)   |   DBX 924.804 (3.39)   |   I-GRADE 130.838 (-0.55)   |   IDX30 413.425 (-1.26)   |   IDX80 108.094 (-0.37)   |   IDXBUMN20 272.657 (-3.39)   |   IDXG30 115.379 (0.39)   |   IDXHIDIV20 370.721 (-2.24)   |   IDXQ30 120.916 (-0.16)   |   IDXSMC-COM 211.116 (-0.82)   |   IDXSMC-LIQ 236.814 (-0.83)   |   IDXV30 102.468 (-0.58)   |   INFOBANK15 776.883 (-3.28)   |   Investor33 360.093 (-0.17)   |   ISSI 144.765 (-0.24)   |   JII 523.909 (0.36)   |   JII70 177.568 (-0.12)   |   KOMPAS100 966.07 (-3.19)   |   LQ45 756.376 (-2.2)   |   MBX 1366.8 (-5.86)   |   MNC36 270.277 (-1.09)   |   PEFINDO25 258.891 (-1.93)   |   SMInfra18 233.321 (-1.32)   |   SRI-KEHATI 303.606 (-0.74)   |  

Eks Komisioner KPU Juga Didakwa Terima Rp 500 Juta

Kamis, 28 Mei 2020 | 19:15 WIB
Oleh : Fana Suparman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Jaksa Penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak hanya mendakwa mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan menerima suap dari caleg PDIP Harun Masiku dan kader PDIP Saeful Bahri terkait pengurusan PAW Anggota DPR. Wahyu juga didakwa Jaksa telah menerima gratifikasi dari Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat, Rosa Muhammad Thamrin Payapo.

Uang sebesar Rp 500 juta yang bersumber dari Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan itu diberikan kepada Wahyu terkait proses seleksi calon anggota KPUD Papua Barat periode 2020-2025. Uang Rp 500 juta itu diberikan melalui transfer antar bank. Wahyu meminjam rekening istri dan sepupunya bernama Ika Indrayani untuk menerima gratifikasi.

"Pada tanggal 3 Januari 2020, Rosa Muhammad Thamrin Payapo diserahkan titipan uang sebesar Rp 500.000.000 dari Dominggus Mandacan. Setelah menerima titipan uang tersebut, Rosa Muhammad Thamrin Payapo menyetorkannya ke rekening miliknya pada Bank Mandiri nomor 1600099999126 di Bank Mandiri Cabang Manokwari untuk nantinya akan ditransfer ke rekening Terdakwa I (Wahyu Setiawan).

Selanjutnya Rosa Muhammad Thamrin Payapo memberitahukan Terdakwa I bahwa telah ada uang yang akan diberikan kepada Terdakwa I sekaligus meminta nomor rekening agar uang tersebut bisa ditransfer," kata jaksa KPK Takdir Suhan saat membacakan surat dakwaan terhadap Wahyu Setiawan.

Dugaan gratifikasi ini bermula saat Rosa bertemu dengan Wahyu di ruang kerja Wahyu sekitar November 2019. Wahyu dalam pertemuan itu menanyakan 'kesiapan' Gubernur Papua Dominggus Mandacan terkait proses seleksi calon anggota KPUD Papua Barat.

"Pada saat itu terdakwa I menyampaikan 'bagaimana kesiapan Pak Gubernur, ah cari-cari uang dulu', yang dipahami oleh Rosa bahwa terdakwa I selaku anggota KPU RI diyakini dapat membantu dalam proses seleksi calon anggota KPU Provinsi Papua Barat karena secara umum diketahui adanya keinginan masyarakat Papua agar anggota KPU Provinsi Papua Barat yang terpilih nantinya ada yang berasal dari putra daerah asli Papua," kata jaksa.

Sepulangnya dari Jakarta, Rosa melaporkan hasil pertemuannya dengan Wahyu kepada Dominggus Mandacan. Namun, Dominggus saat itu tidak menghiraukan terkait permintaan uang. Saat itu Dominggus hanya mengatakan akan melihat perkembangan proses seleksi calon anggota KPUD Provinsi Papua Barat periode 2020-2025.

"Terdakwa I diyakini dapat membantu memperjuangkan calon anggota KPU Provinsi Papua Barat terpilih dengan imbalan berupa uang. Atas penyampaian tersebut Dominggus Mandacan merespons dengan mengatakan 'Nanti kita lihat perkembangan'," kata jaksa.

Proses seleksi, kata jaksa, diikuti sekitar 70 peserta seleksi termasuk sekitar 33 orang peserta yang merupakan Orang Asli Papua (OAP). Saat seleksi memasuki tahap wawancara dan tes kesehatan, sambung jaksa, ternyata hanya menyisakan delapan peserta seleksi, termasuk diantaranya tiga peserta yang merupakan putra daerah Papua yaitu Amus Atkana, Onesimus Kambu, dan Paskalis Semunya.

"Hal ini menyebabkan warga masyarakat asli Papua melakukan aksi protes (demonstrasi) di Kantor KPU Daerah Provinsi Papua Barat dengan tuntutan agar peserta seleksi yang nanti terpilih menjadi anggota KPU Provinsi Papua Barat harus ada yang berasal dari putra daerah Papua," tutur jaksa.

Agar situasi menjadi kondusif dan Pemprov Papua mengharuskan ada putra daerahnya terpilih menjadi anggota KPU Papua Barat, Dominggus akhirnya mengupayakan pemberian uang ke Wahyu melalui Rosa.

"Pada tanggal 20 Desember 2019, Rosa Muhammad Thamrin Payapo menghubungi Terdakwa I yang pada pokoknya membicarakan perkembangan situasi di Papua yang kurang kondusif terkait proses seleksi Calon Anggota KPU Provinsi Papua Barat periode 2020 - 2025 maupun arahan Dominggus Mandacan agar dari peserta seleksi yang tersisa, yaitu Amus Atkana dan Onesimus Kambu sebagai putra daerah Papua dapat dibantu dalam proses seleksi agar terpilih," ungkap jaksa.

Atas perbuatan itu, Wahyu didakwa melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Diketahui, Wahyu juga didakwa bersama-sama mantan anggota Bawaslu yang juga Kader PDIP Agustiani Tio Fridenila menerima suap terkait permohonan Pergantian Antarwaktu (PAW) PDIP dari Riezky Aprilia sebagai anggota DPR RI Dapil Sumsel 1 kepada Harun Masiku. Melalui Tio, Wahyu menerima suap secara bertahap dari kader PDIP, Harun Masiku dan Saeful Bahri dengan total Rp 600 juta.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Tiga Hari Arus Balik ke Jakarta Turun 69 Persen Dibanding 2019

Jasa Marga mencatat volume arus balik ke Jakarta pada 25-27 Mei 2020 turun 69 persen, dibandingkan dengan lalin periode yang sama di Lebaran 2019.

NASIONAL | 28 Mei 2020

Duel ala Gladiator, Dua Pemuda Tewas

Pertarungan maut dua pria menyerupai duel maut gladiator berakhir dengan kematian.

NASIONAL | 28 Mei 2020

Kapolri Keluarkan Surat Telegram Penerapan New Normal

Polri tetap mengedepankan upaya persuasif kepada warga selama new normal, namun bagi yang melanggar atau melawan petugas dapat dikenai sanksi pidana.

NASIONAL | 28 Mei 2020

PT PPI Terapkan Protokol Normal Baru dalam Jalankan Bisnis

Untuk menunjukkan kesiapan perusahaan menjalankan tatanan normal baru atau new normal, PT PPI telah merilis Pedoman Tata Laksana Protokol.

NASIONAL | 28 Mei 2020

Pemerintah Tetapkan Tahun Ajaran Baru Mulai Juli

Pemerintah memastikan tahun ajaran baru 2020/2021 tetap sesuai dengan kalender akademik pendidikan, yakni sekitar pertengahan Juli 2020.

NASIONAL | 28 Mei 2020

700 Anggota Polres Metro Depok Jalani Rapid Test

Tak hanya para anggota, seluruh perwira dan petinggi polres juga mengikuti rapid test.

NASIONAL | 28 Mei 2020

Pemerintah Tegaskan Pariwisata Akan Ditutup Kembali Jika Kasus Covid-19 Meningkat

Menparekraf menegaskan pemerintah akan menutup kembali pariwisata bila sewaktu-waktu jumlah kasus positif Covid-19 kembali meningkat.

NASIONAL | 28 Mei 2020

Pemprov Jateng Dorong Edukasi New Normal

Pemprov Jateng sedang mempersiapkan era new normal dengan getol melakukan edukasi dan latihan kepada masyarakat.

NASIONAL | 28 Mei 2020

Azis Syamsuddin: Normal Baru Patut Diapresiasi Demi Kembalikan Kemerdekaan Masyarakat Berkarya

Azis Syamsuddin menyatakan langkah pemerintah membuat protokol normal baru, patut diapresiasi guna mengembalikan kemerdekaan masyarakat untuk berkarya.

NASIONAL | 28 Mei 2020

Syarat Keluar dari Yogyakarta Tujuan Jakarta Makin Ketat

Syarat bagi penumpang dengan daerah asal Yogyakarta yang akan menuju Jakarta semakin diperketat.

NASIONAL | 28 Mei 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS