MK Tolak Permohonan Honorer Dapat Diangkat Jadi ASN
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

MK Tolak Permohonan Honorer Dapat Diangkat Jadi ASN

Selasa, 19 Mei 2020 | 21:33 WIB
Oleh : YUD

Jakarta, Beritasatu.com- Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak permohonan pegawai honorer guru dan perawat yang mengajukan pengujian UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Permohonan tersebut diajukan akibat honorer tidak mendapatkan kepastian hukum kapan diangkat menjadi ASN.

Dalam sidang pengucapan putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (19/5/2020), Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams mengatakan UU ASN mengakomodasi hak para tenaga honorer yang saat ini masih ada.

Hal itu terkait dalil pemohon yang menyebut UU ASN tidak menyebutkan status dan kedudukan pegawai honorer sehingga tidak terdapat perlindungan untuk pegawai honorer.

Wahiduddin Adams mengatakan dilihat dari permohonan, inti keberatan para pemohon bukan pada keberadaan Pasal 6, Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) UU ASN, melainkan pada Permenpan 36/2018 dan PP 49/2018.

"Terlihat bahwa isu utama yang dipermasalahkan oleh para pemohon adalah terkait dengan berlakunya Permenpan 36/2018 dan PP 49/2018 yang secara langsung mengakibatkan para pemohon tidak dapat secara otomatis dapat diangkat menjadi PNS dan juga menjadi PPPK," tutur Wahiduddin Adams.

Dengan demikian, keberatan pemohon bukan terhadap UU ASN melainkan kepada peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang secara konstitusional bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilai.

Apalagi pendelegasian seperti itu dibenarkan secara hukum dalam sistem perundang-undangan.

"Dalil para pemohon berkaitan inkonstitusionalitas Pasal 6, Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) UU ASN tidak beralasan menurut hukum," kata dia.

Selain itu, dalam putusan, Mahkamah Konstitusi meminta pemerintah mempertimbangkan setiap kebijakan untuk melindungi hak-hak tenaga honorer dengan memperhatikan persyaratan khusus sesuai dengan tujuan pembentukan UU ASN sehingga tercipta pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.



Sumber:ANTARA


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Kepastian Ibadah Haji Masih Tunggu Keputusan Pemerintah Arab Saudi

Pemerintah memberikan batas waktu sampai 1 Juni soal kepastian ibadah haji 2020.

NASIONAL | 19 Mei 2020

Mahasiswa Indonesia Juarai Kompetisi ICAEW 2020

Kemenangan yang diraih tim Sixpact menempatkan Indonesia sebagai juara Grand Final ICAEW selama tiga tahun berturut turut.

NASIONAL | 19 Mei 2020

Lagi, 3 Warga Kulonprogo Kembalikan BLT

Mustaqim berharap, penyaluran bantuan bisa segera diperbaiki agar tepat sasaran. Pemerintah harus lebih jeli dalam menyeleksi nama yang diajukan perangkat desa.

NASIONAL | 19 Mei 2020

Jumlah Pasien Positif Covid-19 di Jatim Tembus 2.372 Orang

Jumlah pasien baru positif virus di Jatim hingga Selasa sebanyak 2.372 orang.

NASIONAL | 19 Mei 2020

Besok, Jokowi Lantik Kasal dan Kasau yang Baru

Pelantikan Kasal dan Kasau yang baru akan dilakukan di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (20/5/2020) pukul 09.00 WIB.

NASIONAL | 19 Mei 2020

Gempa Magnitudo 5,2 Guncang Pangandaran, BPBD: Alhamdulillah Aman

BPBD Kabupaten Pangandaran menyampaikan gempa tersebut tidak mengakibatkan kerusakan bangunan rumah penduduk maupun fasilitas umum lainnya.

NASIONAL | 19 Mei 2020

KPK Pastikan Awasi Titik Rawan Korupsi dalam Penyelenggaraan Bansos Covid-19

KPK memastikan mengawasi penanganan pandemi virus corona (Covid-19), termasuk dalam penyelenggaraan bantuan sosial.

NASIONAL | 19 Mei 2020

Resmi Dibuka, SBMPN Tahun Ini Tidak Terapkan Tes Tulis

Seleksi Bersama Masuk Politeknik Negeri (SBMPN) 2020 telah resmi dibuka. Proses seleksi akan dilakukan secara daring melalui sistem seleksi portofolio.

NASIONAL | 19 Mei 2020

Cegah Bansos Disunat, Jokowi Minta Bhabinkamtibmas dan Babinsa Dilibatkan

Nantinya, Bhabinkamtibmas dan Babinsa akan memiliki peran mengawal penyaluran bansos yakni melakukan verifikasi data dan sinkronisasi data.

NASIONAL | 19 Mei 2020

Waketum Demokrat Sumbang 40 Ton Beras untuk Masyarakat

Vera berharap bantuan yang diberikannya akan meringankan beban masyarakat kecil, apalagi menjelang Hari Raya Idul Fitri 1441 H.

NASIONAL | 19 Mei 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS