KPK Pastikan Awasi Titik Rawan Korupsi dalam Penyelenggaraan Bansos Covid-19
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

KPK Pastikan Awasi Titik Rawan Korupsi dalam Penyelenggaraan Bansos Covid-19

Selasa, 19 Mei 2020 | 19:36 WIB
Oleh : Fana Suparman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan mengawasi penanganan pandemi virus corona(Covid-19), termasuk dalam penyelenggaraan bantuan sosial (Bansos) sebagai jaring pengaman sosial. Dari mitigasi yang dilakukan, KPK menemukan sejumlah titik rawan dalam penanganan virus corona, termasuk penyelenggaraan bantuan sosial, yakni pendataan penerima, klarifikasi dan validasi data, belanja barang, distribusi bantuan, serta pengawasannya.

"Potensi kerawanan dalam penyelenggaraan bansos baik oleh pemerintah pusat dan daerah adalah terkait pendataan penerima, klarifikasi dan validasi data, belanja barang, distribusi bantuan, serta pengawasannya," kata Plt Jubir KPK, Ipi Maryati dalam keterangan pers, Selasa (19/5/2020).

Hal ini disampaikan KPK menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta Menteri Sosial Juliari Peter Batubara melibatkan KPK, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kejaksaan dalam penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Pelibatan institusi-institusi itu agar proses pembagian bansos menjadi lebih terbuka, cepat, dan transparan sehingga mencegah terjadinya korupsi.

Ipi menjelaskan, di tingkat pusat KPK telah berkoordinasi dengan sejumlah kementerian terkait sejak awal pandemi. Koordinasi yang dilakukan KPK dengan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemko PMK), Kementerian Sosial (Kemsos), Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Kementerian Agama, Kementerian Desa dan PDTT, serta Kementerian Pendidikan terkait penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"KPK kemudian juga menerbitkan Surat Edaran Nomor. 11 Tahun 2020 pada 21 April 2020 tentang Penggunaan DTKS dan Data non-DTKS dalam Pemberian Bantuan Sosial ke Masyarakat, agar penyaluran bansos tepat guna dan tepat sasaran," kata Ipi.

Dalam pelaksanaannya, KPK masih menemukan kesemrawutan terkait penyaluran bansos. Masalah utamanya disebabkan lantaran sejumlah daerah belum memperbarui DTKS. Sesuai dengan Surat Edaran, KPK mendorong penggunaan DTKS dijadikan sebagai rujukan awal pendataan di lapangan yang teknisnya dilakukan dengan melibatkan hingga ke satuan kerja terkecil di masyarakat, yaitu RT/RW untuk melakukan perluasan penerima manfaat (non-DTKS) dan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Dinas Dukcapil.

"KPK juga mendorong keterbukaan data terkait penerima bantuan, realisasi anggaran dan belanja terkait bansos sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, KPK meminta kementerian/lembaga/pemda agar menyediakan saluran pengaduan masyarakat terkait hal ini," katanya.

Dalam upaya pencegahan korupsi penanganan pandemi Covid-19, pada 2 April 2020 KPK telah membentuk tim pada Kedeputian Pencegahan yang bekerja mendampingi Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid-19 baik di pusat maupun di daerah. Pendampingan ini terutama fokus pada empat titik rawan, yakni pengadaan barang dan jasa (PBJ), refocusing dan realokasi anggaran Covid-19 pada APBN dan APBD, pengelolaan filantropi atau sumbangan pihak ketiga yang dikategorikan bukan gratifikasi, dan penyelenggaraan bansos.

Di tingkat pusat, pendampingan dilakukan KPK bersama-sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Kementerian/Lembaga terkait. Sedangkan, di tingkat daerah, KPK melibatkan seluruh personel pada unit Koordinasi Wilayah (Korwil) Pencegahan KPK bersama-sama dengan BPKP Perwakilan dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk mendampingi dan mengawasi 542 pemda di Indonesia dalam penanganan Covid-19.

"Termasuk di dalamnya penyaluran bansos maupun BLT Dana Desa," katanya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Resmi Dibuka, SBMPN Tahun Ini Tidak Terapkan Tes Tulis

Seleksi Bersama Masuk Politeknik Negeri (SBMPN) 2020 telah resmi dibuka. Proses seleksi akan dilakukan secara daring melalui sistem seleksi portofolio.

NASIONAL | 19 Mei 2020

Cegah Bansos Disunat, Jokowi Minta Bhabinkamtibmas dan Babinsa Dilibatkan

Nantinya, Bhabinkamtibmas dan Babinsa akan memiliki peran mengawal penyaluran bansos yakni melakukan verifikasi data dan sinkronisasi data.

NASIONAL | 19 Mei 2020

Waketum Demokrat Sumbang 40 Ton Beras untuk Masyarakat

Vera berharap bantuan yang diberikannya akan meringankan beban masyarakat kecil, apalagi menjelang Hari Raya Idul Fitri 1441 H.

NASIONAL | 19 Mei 2020

Yasonna Pastikan Hadiri Sidang Uji Materi Perppu Covid-19 di MK

Menkumham memastikan akan hadir dalam sidang lanjutan uji materi Perppu Penanganan Pandemi Covid-19.

NASIONAL | 19 Mei 2020

DIY Larang Takbir Keliling dan Salat Idulfitri di Lapangan

Sri Sultan Hamengku Bowono X meminta masyarakat DIY tidak menggelar Salat Idul Fitri di lapangan dan masjid-masjid dalam masa pandemic corona.

NASIONAL | 19 Mei 2020

Menko PMK Akui Tidak Mudah Cari Data Warga Miskin

Menko PMK mengakui data warga miskin yang sinkron merupakan kendala dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) baik berupa sembako maupun tunai.

NASIONAL | 19 Mei 2020

Peduli Covid-19 di Sumut, Mark Dynamics Salurkan Bantuan Rp 1 Miliar

Mark Dynamics salurkan bantuan kepada instansi pemerintah senilai Rp 1 miliar di Sumut sebagai bentuk peduli Covid-19

NASIONAL | 19 Mei 2020

Pusat Perbelanjaan Ramai, Polri Ancam Akan Pulangkan Pengunjung

Pengelola perbelanjaan menjadi orang pertama yang bertanggungjawab Jika terjadi kerumunan massa di pusat perbelanjaan.

NASIONAL | 19 Mei 2020

Solidaritas Atasi Dampak Negatif Produk Tinggi Kandungan Gula dalam Bantuan Sosial

Pemerintah diminta memerhatikan meningkatnya jumlah penduduk miskin yang berakibat melonjaknya stunting dan gizi buruk akibat pandemi Covid-19.

NASIONAL | 19 Mei 2020

Larangan Mudik, Polri: Hanya Berlaku di Wilayah PSBB

Mabes Polri menyatakan bahwa larangan mudik hanya berlaku di daerah yang menerapkan PSBB.

NASIONAL | 19 Mei 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS