Harun Masiku Sudah di Indonesia, KPK Enggan Disalahkan
INDEX

BISNIS-27 441.115 (-6.71)   |   COMPOSITE 4999.36 (-65.27)   |   DBX 926.724 (-1.92)   |   I-GRADE 133.264 (-2.43)   |   IDX30 420.076 (-6.65)   |   IDX80 109.661 (-1.57)   |   IDXBUMN20 278.261 (-5.6)   |   IDXG30 116.81 (-1.43)   |   IDXHIDIV20 376.476 (-5.76)   |   IDXQ30 123.185 (-2.27)   |   IDXSMC-COM 212.981 (-1.87)   |   IDXSMC-LIQ 238.919 (-2.11)   |   IDXV30 103.357 (-0.89)   |   INFOBANK15 795.289 (-18.41)   |   Investor33 366.258 (-6.17)   |   ISSI 146.103 (-1.34)   |   JII 529.041 (-5.13)   |   JII70 179.515 (-1.95)   |   KOMPAS100 981.638 (-15.57)   |   LQ45 767.973 (-11.6)   |   MBX 1387.12 (-20.31)   |   MNC36 275.074 (-4.8)   |   PEFINDO25 260.463 (-1.57)   |   SMInfra18 237.109 (-3.79)   |   SRI-KEHATI 309.505 (-5.9)   |  

Harun Masiku Sudah di Indonesia, KPK Enggan Disalahkan

Rabu, 22 Januari 2020 | 16:21 WIB
Oleh : Fana Suparman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkesan enggan disalahkan soal keberadaan caleg PDIP, Harun Masiku di Indonesia. KPK berulang kali menyatakan mempercayai informasi Ditjen Imigrasi yang menyebut buronan atas kasus dugaan suap kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait proses PAW itu berada di Singapura sejak 6 Januari 2020.

Padahal, informasi yang beredar menyebut Harun sudah kembali ke Indonesia sejak 7 Januari 2020 atau sehari sebelum KPK melancarkan OTT terhadap Wahyu dan tujuh orang lainnya. Pada hari ini, Ditjen Imigrasi membenarkan Harun kembali ke Indonesia pada 7 Januari 2020 dengan menggunakan pesawat Batik Air melalui Bandara Soekarno-Hatta.

Plt Jubir KPK Ali Fikri mengklaim, Lembaga Antikorupsi telah melakukan sejumlah langkah stategis setelah menetapkan Harun sebagai tersangka pemberi suap kepada mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan pada Kamis (9/1/2020). Salah satunya berkoordinasi dengan pihak Imigrasi yang berwenang memeriksa lalu lintas orang.

"Di samping itu juga dengan pihak Polri untuk mencari keberadaan yang bersangkutan," kata Ali Fikri saat dikonfirmasi, Rabu (22/1/2020).

Diketahui, pada 13 Januari 2020, Ditjen Imigrasi menyebut Harun pergi ke Singapura menggunakan pesawat melalui Bandara Soekarno-Hatta pada 6 Januari 2020 atau dua hari sebelum KPK melancarkan OTT dan menangkap Wahyu Setiawan serta tujuh orang lainnya. Hingga saat itu, Ditjen Imigrasi menyebut belum ada data perlintasan yang menyebut Harun kembali ke Indonesia.

Menkumham yang juga politikus PDIP, Yasonna Hamonangan Laoly pada 16 Januari 2020 menegaskan Harun belum kembali ke Indonesia. Namun, rekaman CCTV di Bandara Soekarno-Hatta menunjukkan Harun telah kembali ke Indonesia.

Ali menyebut berbagai informasi mengenai keberadaan Harun telah didalami tim penyidik. Menurutnya, informasi dari Ditjen Imigrasi hanya salah satu sumber informasi.

"Selama ini informasi dari Imigrasi hanyalah salah satu sumber informasi KPK, ini karena terkait dengan hubungan antar institusi yang selama ini berjalan dengan baik," katanya.

Untuk itu, kata Ali, pihaknya telah meminta Ditjen Imigrasi mencegah Harun bepergian ke luar negeri pada 13 Januari 2020. KPK juga telah meminta polisi turut mencari dan menangkap Harun dengan menetapkannya sebagai buronan.

"Kami berharap tersangka HAR dapat segera ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum," katanya.

KPK kembali mengingatkan Harun untuk bersikap kooperatif. Tidak hanya membantu penyidik menuntaskan kasus ini, sikap kooperatif Harun Masiku juga dapat membantu dirinya dalam menghadapi proses hukum.

"Nantinya pada tingkat persidangan juga akan dapat dipertimbangkan sebagai alasan meringankan hukuman yang bersangkutan," katanya.

Diberitakan, KPK menetapkan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan; caleg PDIP, Harun Masiku; mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina dan seorang swasta bernama Saeful sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait PAW anggota DPR. Wahyu dan Agustiani diduga menerima suap dari Harun dan Saeful dengan total sekitar Rp 900 juta.

Suap itu diduga diberikan kepada Wahyu agar Harun dapat ditetapkan oleh KPU sebagai anggota DPR menggantikan caleg terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia. Tiga dari empat tersangka kasus ini telah mendekam di sel tahanan. Sementara, tersangka Harun Masiku masih buron hingga kini.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Ratusan Lampion Kelenteng See Hin Kiong Menarik Warga Berswafoto

Pengunjung Kelenteng See Hin Kiong memanfaatkan momen tahunan ini untuk foto-foto.

NASIONAL | 22 Januari 2020

Polda Jatim Periksa Polisi Penabrak Tujuh Kendaraan

Mobil patroli Sabhara Polsek Kedungkandang yang dikemudikan Aiptu Qoirul menabrak sejumlah kendaraan bermotor, di Jalan Ki Ageng Gribig, Kedungkandang, Malang.

NASIONAL | 22 Januari 2020

Jateng Kekurangan 1.636.580 Blangko E-KTP

Agar tak terus menimbulkan masalah, Sugeng berharap ada strategi yang tepat dalam manajemen percetakan dan distribusi blangko yang sudah tercetak ke daerah.

NASIONAL | 22 Januari 2020

Edarkan Sabu-sabu, Pedagang Seblak Diringkus Polisi

Seorang pedagang seblak di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah ditangkap polisi karena mengedarkan narkotika golongan satu jenis sabu-sabu.

NASIONAL | 22 Januari 2020

Ridwan Kamil: Pengaturan Khotbah Jumat Tak Hanya di Bandung

Gubernur Jabar mengatakan bahwa isi khotbah Jumat yang disampaikan di Masjid Kota Bandung demi menjaga toleransi beragama bukan hanya diterapkan di Bandung.

NASIONAL | 22 Januari 2020

Rekening Kasino Rp 50 M, Polri: Kita Telaah

Mabes Polri akan menelaah seperti apa rekening senilai Rp 50 miliar yang dimiliki sejumlah kepala daerah di kasino luar negeri.

NASIONAL | 22 Januari 2020

Polda Metro Bakar 5 Hektare Ladang Ganja di Hutan Mandailing

Ladang ganja seluas 5 hektare dengan berat sekitar 60 ton dibakar di tengah hutan Desa Banjarlancat, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing.

NASIONAL | 22 Januari 2020

"Sunda Empire", Polisi Minta Keterangan dari Delapan Orang

Keterangan itu akan membantu penyelidikan guna mencari unsur pidana terkait keberadaan Sunda Empire tersebut.

NASIONAL | 22 Januari 2020

Mahfud Tegaskan Omnibus Law Hanya Cabut Pasal Tumpang Tindih

Mahfud MD menegaskan bahwa keberadaan Undang-Undang omnibus law hanya akan mencabut pasal-pasal yang dianggap tumpang tindih dengan pasal lainnya.

NASIONAL | 22 Januari 2020

Dirjen Imigrasi: Harun Masiku Telah Kembali ke Indonesia 7 Januari 2020

Harun langsung dicegah bepergian ke luar negeri.

NASIONAL | 22 Januari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS