KPK Tetapkan 10 Tersangka Korupsi Proyek Jalan Bengkalis
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

KPK Tetapkan 10 Tersangka Korupsi Proyek Jalan Bengkalis

Jumat, 17 Januari 2020 | 20:59 WIB
Oleh : Fana Suparman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 10 orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait empat proyek jalan di Kabupaten Bengkalis, Jumat (17/1/2020). 10 orang itu, yakni M. Nasir selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Tirtha Adhi Kazmi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), serta delapan orang kontraktor bernama Handoko Setiono, Melia Boentaran, I Ketut Surbawa, Petrus Edy Susanto, Didiet Hadianto, Firjan Taufa, Victor Sitorus dan Suryadi Halim alias Tando.

"Saat ini kami telah meningkatkan ke status penyidikan terhadap empat pelaksanaan proyek, setelah menemukan adanya bukti permulaan yang cukup dugaan tindak pidana korupsi baik di dalam proses penganggaran maupun pelaksanaannya," kata Ketua KPK, Firli Bahuri dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (17/1/2020).

KPK sebelumnya telah menetapkan Bupati Bengkalis, Amril Mukminin sebagai tersangka kasus dugaan suap atau gratifikasi terkait proyek multiyears pembangunan jalan Duri-Sei Pakning di Kabupaten Bengkalis. Perkara yang menjerat Amril ini merupakan pengembangan penanganan perkara dugaan korupsi proyek peningkatan Jalan Batu Panjang - Pangkalan Nyirih di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013-2015.

Dalam kasus itu, KPK telah menjerat Sekda Dumai, M Nasir dan Dirut PT Mawatindo Road Construction, Hobby Siregar. Saat proyek ini bergulir, Nasir merupakan Kasus PUPR Kabupaten Bengkalis.

Dipaparkan, pada 2013 telah dilakukan tender terhadap enam proyek multiyears di Kabupaten Bengkalis dengan nilai total proyek sebesar Rp 2,5 triliun. Selain proyek peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih dan proyek pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning yang sudah dan sedang disidik KPK, empat proyek lainnya, yakni proyek peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu-Siak Kecil, proyek peningkatan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis, proyek pembangunan Jalan Lingkar Barat Duri dan proyek pembangunan Jalan Lingkar Timur Duri.

10 tersangka itu diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum terkait empat proyek ini, seperti pengaturan tender, hasil pekerjaan tidak sesuai spesifikasi dan pekerjaan yang kualitasnya jauh dari yang dipersyaratkan.

"Pihak-pihak yang diduga terlibat adalah pejabat proyek, kontraktor/rekanan serta pihak lain yang diduga turut serta dalam proses penganggaran maupun dalam pelaksanaan proyek," paparnya.

Terkait proyek peningkatan jalan lingkar Bukit Batu-Siak Kecil, tersangka yang dijerat KPK yakni M. Nasir, Handoko Setiono, dan Melia Boentaran. Kerugian keuangan negara terkait korupsi dalam proyek ini ditaksir mencapai sekitar Rp 156 miliar. Untuk pproyek peningkatan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis yang ditaksir merugikan keuangan negara sekitar Rp 126 miliar, KPK menjerat M. Nasir Tirtha Adhi Kazmi, I Ketut Surbawa, Petrus Edy Susanto, Didiet Hadianto, dan Firjan Taufa.

Dalam proyek pembangunan Jalan Lingkar Barat Duri yang diperkirakan merugikan negara senilai Rp 152 miliar, KPK menetapkan M. Nasir, dan Victor Sitorus sebagai tersangka. Sedangkan terkait proyek pembangunan Jalan Lingkar Timur Duri dengan nilai kerugian Rp 41 miliar, KPK menjerat M. Nasir dan Suryadi Halim alias Tando.

"Berdasarkan hasil perhitungan sementara terhadap ke empat proyek tersebut diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara kurang lebih sebesar total Rp 475 miliar," kata Firli.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, 10 tersangka itu dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Firli menegaskan pihaknya akan terus mengusut dan mengembangkan kasus korupsi ini. Penanganan perkara ini, katanya sebagai bagian dari upaya KPK untuk mewujudkan pelaksanaan barang dan jasa yang bersih, transparan dan akuntabel.

"Praktik korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa khususnya proyek pembangunan di Kabupaten Bengkalis kami pandang dapat mengganggu upaya pemerintah yang meletakkan pelaksanaan proyek yang bebas dari korupsi sebagai prioritas," katanya.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Michelle Setiawan Tularkan Budaya Literasi di Puskesmas

Siswi dari Satuan Pendidikan Kerjasama, Michelle Setiawan, menjadi penggerak literasi di puskesmas.

NASIONAL | 17 Januari 2020

KPK Gelar Rekonstruksi Kasus Suap Wali Kota Medan

Rekonstruksi kasus suap ini dilakukan di sejumlah lokasi.

NASIONAL | 17 Januari 2020

Pekan Depan, Komisi I DPR Panggil Dewas-Direksi TVRI

Komisi I DPR akan memanggil Dewan Pengawas dan jajaran Direksi TVRI pada pekan depan untuk membahas permasalahan di televisi negara tersebut.

NASIONAL | 17 Januari 2020

Polisi Pengungkap Kasus Pembunuhan Hakim Diusulkan Dapat Penghargaan

Pemberian penghargaan sebagai bentuk apresiasi pimpinan Polri kepada anggotanya.

NASIONAL | 17 Januari 2020

Merasa Dirugikan, Tim Hukum PDIP Konsultasi dengan Bareskrim

Konsultasi dengan Bareskrim, Tim Hukum PDIP perkuat bukti jerat oknum tak bertanggung jawab.

NASIONAL | 17 Januari 2020

Jokowi: Jiwasraya Sudah Lama Sakit, Sembuhnya Butuh Waktu

Menurut Presiden, saat ini adalah momentum yang tepat untuk mereformasi industri non bank.

NASIONAL | 17 Januari 2020

Kemenkumham Dukung Peningkatan Peringkat Kemudahan Berusaha

Menkumham Yasonna Laoly menegaskan peningkatan peringkat EoDB perlu diiringi kepastian hukum.

NASIONAL | 17 Januari 2020

Setelah Keraton Agung Sejagat Kini Muncul Sunda Empire

Kelompok Sunda Empire diketahui dipimpin seorang grand prime minister.

NASIONAL | 17 Januari 2020

Gantikan Helmy Yahya, Dewas TVRI Tunjuk Plt Harian Dirut

Dewan Pengawas Televisi Republik Indonesia Arief Hidayat Thamrin membenarkan telah menunjuk Pelaksana Tugas Harian Direktur Utama TVRI Supriyono.

NASIONAL | 17 Januari 2020

Menkominfo Harapkan TVRI Tetap Beroperasi Seperti Biasa

Menkominfo mengharapkan konflik yang terjadi antara dewan pengawas dan direksi TVRI tidak mempengaruhi kinerja mereka sebagai lembaga penyiaran publik.

NASIONAL | 17 Januari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS