Pakar: Jika KPK Salah, Hakim Tak Boleh Membenarkan
INDEX

BISNIS-27 441.115 (-6.71)   |   COMPOSITE 4999.36 (-65.27)   |   DBX 926.724 (-1.92)   |   I-GRADE 133.264 (-2.43)   |   IDX30 420.076 (-6.65)   |   IDX80 109.661 (-1.57)   |   IDXBUMN20 278.261 (-5.6)   |   IDXG30 116.81 (-1.43)   |   IDXHIDIV20 376.476 (-5.76)   |   IDXQ30 123.185 (-2.27)   |   IDXSMC-COM 212.981 (-1.87)   |   IDXSMC-LIQ 238.919 (-2.11)   |   IDXV30 103.357 (-0.89)   |   INFOBANK15 795.289 (-18.41)   |   Investor33 366.258 (-6.17)   |   ISSI 146.103 (-1.34)   |   JII 529.041 (-5.13)   |   JII70 179.515 (-1.95)   |   KOMPAS100 981.638 (-15.57)   |   LQ45 767.973 (-11.6)   |   MBX 1387.12 (-20.31)   |   MNC36 275.074 (-4.8)   |   PEFINDO25 260.463 (-1.57)   |   SMInfra18 237.109 (-3.79)   |   SRI-KEHATI 309.505 (-5.9)   |  

Pakar: Jika KPK Salah, Hakim Tak Boleh Membenarkan

Kamis, 16 Januari 2020 | 16:37 WIB
Oleh : Yustinus Paat / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Pakar hukum pidana dari Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Ahmad menyebut bahwa KPK selama ini terlihat mendapatkan dukungan penuh dari publik. Dukungan ini bisa berdampak positif maupun negatif.

Dukungan kepada KPK tetap kuat, kata Ahmad, walaupun lembaga anti rasuah tersebut mempunyai kemungkinan salah menetapkan tersangka. Dia juga menilai pengadilan kadang tutup mata dengan kesalahan tersebut karena adanya atmosfer dukungan untuk KPK.

“Secara materiil sebenarnya potensi salah (menetapkan tersangka) itu ada ada, cuma kemudian kan atmosfer politik, atmosfer hukumnya itu mendukung. Sehingga apa yang dilakukan oleh KPK itu dianggap benar dan itu diamini oleh pengadilan,” kata Suparji di Jakarta, Kamis (16/1/2020).

Suparji berharap masyarakat dan pengadilan tidak memberikan dukungan tanpa syarat kepada KPK. Apalagi pengadilan seharusnya memang harus fair dalam menilai perkara, khususnya fakta-fakta persidangan.

Suparji melihat saat ini pengadilan mulai terlihat berani keluar dari atmosfer tersebut dan berani membuat keputusan yang tidak sesuai dengan keinginan KPK. Terbukti ada beberapa kasus dimana KPK kalah dalam pengadilan.

“Tetapi kan ada pergeseran kesadaran hukum, pergeseran keberanian, pergeseran atmosfer. Akhirnya pengadilan berani mengambil keputusan yang progresif dengan mengacu pada fakta-fakta yang ada di dalam persidangan,” jelas Suparji.

Suparji juga meminta KPK untuk cermat dalam melakukan pembuktian. Tidak bisa hanya mengandalkan praduga dan dugaan bahwa seseorang telah menerima suap, namun harus ada bukti materiil. Menurut dia, bukti harus lebih didahulukan daripada dugaan, misalnya tidak bisa pertemuan dianggap membuktikan terjadinya suap-menyuap.

“Pembuktian dalam Bahasa Jawa tidak bisa otak atik gathuk. Misalnya seseorang datang ke sini terus kemudian ada pertemuan setelah itu dianggap terjadi kejahatan bahkan dianggap ikut membantu padahal itu belum tentu,” pungkas Suparji.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Mahfud Minta Kompolnas Pilih Sosok Komisioner "Bergigi"

Menko Polhukam meminta agar Pansel Kompolnas bisa memilih sosok komisioner yang "bergigi" dalam mengawasi tugas Kepolisian RI.

NASIONAL | 16 Januari 2020

Dipetakan, Tingkat Kerawanan Pilkada Jateng 2020

Bawaslu Jateng akan lebih memprioritaskan potensi kerawanan pada kota/kabupaten yang calonnya incubment atau petahana.

NASIONAL | 16 Januari 2020

Tim Hukum PDIP Datangi Dewas KPK

Tim hukum PDIP mendatangi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK), Kamis (16/1/2020).

NASIONAL | 16 Januari 2020

20 Sekolah di Solo Raya Jadi Percontohan Sekolah Toleran

Di Jawa Tengah saat ini terdapat sekitar 3.000 sekolah SMA, 640 di antaranya adalah sekolah negeri.

NASIONAL | 16 Januari 2020

DKPP Putuskan Wahyu Setiawan Diberhentikan Tetap

DKPP memutuskan pemberhentian secara tetap Wahyu Setiawan sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU).

NASIONAL | 16 Januari 2020

Raja Keraton Agung Sejagat Berkedok Jualan Angkringan

Tetangga sekitar sudah cukup lama curiga, apalagi Totok adalah sosok yang tertutup dan tidak pernah berkegiatan sosial.

NASIONAL | 16 Januari 2020

Rekonstruksi Pembunuhan Hakim, Kapolda Sumut Disambut Warga

Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin disambut bak seorang pahlawan saat memimpin langsung pengamanan rekonstruksi pembunuhan hakim Jamaluddin.

NASIONAL | 16 Januari 2020

Jamaluddin Dibunuh Dengan Skenario Gagal Jantung

Skenario gagal jantung tidak berhasil dilakukan sehingga pelaku akhirnya membuang jenazah korban.

NASIONAL | 16 Januari 2020

Pemprov Jateng Siapkan Asuransi untuk Lahan Puso Akibat Banjir

Asuransi tanpa premi tersebut diberikan langsung ke petani senilai Rp 6 juta per hektare.

NASIONAL | 16 Januari 2020

Reboisasi Pegunungan Kendeng, Ganjar Ajarkan Kearifan Lokal

"Tidak usah saling menyalahkan, sekarang yang terpenting mari kita aksi untuk memperbaiki," kata Ganjar.

NASIONAL | 16 Januari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS