INDEX

BISNIS-27 448.146 (0.31)   |   COMPOSITE 5091.82 (20.37)   |   DBX 966.643 (7.34)   |   I-GRADE 139.941 (-0.23)   |   IDX30 428.154 (0.15)   |   IDX80 113.358 (0.41)   |   IDXBUMN20 291.199 (0.73)   |   IDXG30 119.599 (-0.42)   |   IDXHIDIV20 379.423 (-0.2)   |   IDXQ30 124.629 (0.03)   |   IDXSMC-COM 218.961 (1.24)   |   IDXSMC-LIQ 257.997 (1.39)   |   IDXV30 107.251 (0.23)   |   INFOBANK15 832.7 (-1.05)   |   Investor33 373.408 (0.72)   |   ISSI 150.953 (0.22)   |   JII 549.986 (0.88)   |   JII70 187.543 (0.51)   |   KOMPAS100 1019.5 (2.84)   |   LQ45 788.563 (1.25)   |   MBX 1407.83 (4.87)   |   MNC36 279.661 (0.67)   |   PEFINDO25 277.129 (5.34)   |   SMInfra18 242.149 (-0.57)   |   SRI-KEHATI 316.134 (0.38)   |  

Kasus Jiwasraya, Kejagung Periksa Ahli dari OJK

Senin, 6 Januari 2020 | 19:15 WIB
Oleh : Fana Suparman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Tim penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) masih mendalami kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya. Dalam mengusut kasus ini, tim penyidik memeriksa tujuh orang. Salah satunya, Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank Otoritas Jasa Keuangan (IKNB OJK), Riswinandi.

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Adi Toegarisman mengatakan, Riswinandi dimintai keterangan dalam kapasitasanya sebagai ahli. Adi mengatakan Riswinandi merupakan ahli di bidang investasi dan asuransi yang dapat membantu Kejagung dalam mengusut kasus dugaan korupsi Jiwasraya.

"Kami berharap saksi dari OJK bisa membantu untuk penyelidikan kasus ini. Saksi ahli juga diperiksa dalam rangka pengumpulan alat bukti," kata Adi, di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta,Senin (6/1/2020).

Adi menjelaskan, dalam proses penyidikan suatu perkara, Kejagung mengumpulkan alat-alat bukti, salah satunya keterangan ahli. Tak tertutup kemungkinan tim penyidik bakal meminta keterangan ahli lain jika dibutuhkan.

"Nanti kita lihat perkembangan," katanya.

Selain Riswinandi, pada hari ini, tim penyidik Kejaksaan Agung memeriksa enam orang saksi. Para saksi itu, yakni Getta Leonardo Arisanto dan Bambang Harsono, keduanya mantan agen bancassurance PT Asuransi Jiwasraya. Sedangkan tiga saksi lainnya adalah Budi Nugraha, Kadiv Pertanggungan Perorangan dan Kumpulan Jiwasraya, Dwi Laksito yang merupakan mantan Kepala Pusat Bancassurance dan Aliansi Strategis Jiwasraya dan Erfan Ramsis selaku Kadiv Penjualan Jiwasraya. Tak hanya itu, tim penyidik juga memeriksa Irsanto Aditia Soreaputra, Direktur Utama PT Corfina Capital.

"Dari pemeriksan ini kami akan mempelajari kembali dan perlu pendalaman untuk membuktikan adanya peristiwa tindak pidana korupsi," katanya.

Meski demikian, Adi enggan mengungkap temuan baru dari hasil pemeriksaan para saksi. Menurutnya, proses penyidikan masih akan terus bergulir dengan memeriksa saksi-saksi lainnya.

"Kami akan analisa. Kami konstruksikan pada saat waktunya, kami akan mengukur kasus ini secara keseluruhan," papar Adi.

Dalam penyidikan kasus ini, Kejagung telah meminta Ditjen Imigrasi untuk mencegah 10 orang bepergian ke luar negeri terkait pengusutan kasus dugaan korupsi di balik defisit anggaran PT Asuransi Jiwasraya. Sepuluh orang yang dicegah ke luar negeri itu, diantaranya berinisial HR, DA, HP, NZ, DW, GL, ER, HD, BT, dan AS.

Selain itu, Kejagung juga telah memeriksa sejumlah saksi terkait dugaan korupsi Jiwasraya. Di antaranya mantan Direktur Utama Jiwasraya, Asmawi Syam dan mantan Kepala Pusat Bancassurance Jiwasraya, Eldin Rizal Nasution. Kemudian Direkur Utama PT Trimegah Securities Tbk Stephanus Turangan, Presiden Direktur Prospera Asset Management Yosep Chandra, dan Presiden Komisaris PT Trada Alam Mineral Heru Hidayat. Sedangkan, satu saksi mangkir adalah Komisaris PT Hanson Internasional Benny Tjokrosaputro.

Kejagung menduga, terdapat kegiatan investasi PT Asuransi Jiwasraya yang melibatkan grup-grup tertentu dengan sekitar 13 perusahaan, yang melanggar prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Sebagai akibat dari sejumlah transaksi, PT Asuransi Jiwasraya hingga Agustus 2019 menanggung potensi kerugian negara sebesar Rp13,7 triliun. Potensi kerugian timbul lantaran adanya tindakan yang diduga melanggar prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yakni terkait pengelolaan dana melalui program asuransi JS Saving Plan.

Burhanuddin membeberkan, indikasi itu terlihat dari pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam berinvestasi PT Asuransi Jiwasraya yang banyak melakukan investasi pada aset-aset high risk (risiko tinggi) untuk mengejar high return (keuntungan tinggi), seperti penempatan saham 22,4% senilai Rp5,7 triliun dari aset finansial, serta penempatan reksadana 59,1% senilai Rp14,9 triliun dari aset finansial.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

PBNU Ingatkan Tiongkok Jangan Main-main dengan Kedaulatan NKRI

"Klaim sepihak ini menjadi pangkal sengketa puluhan tahun yang melibatkan sejumlah negara

NASIONAL | 6 Januari 2020

Novel Ingin Bertemu Kedua Pelaku Penyiraman

Kuasa hukum penyidik senior KPK Novel Baswedan, Saor Siagian mengatakan, kliennya ingin bertemu dengan dua pelaku penyiraman air keras.

NASIONAL | 6 Januari 2020

Fenomena Tanah Ambles Kembali Terjadi di Gunung Kidul

Fenomena tanah berlubang atau tanah ambles kembali terjadi di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (3/1/2020).

NASIONAL | 6 Januari 2020

BKSDA Sumsel: Harimau di Muara Enim Belum Tertangkap

BKSDA Sumsel menyatakan bahwa harimau yang berkeliaran di Muara Enim dan sekitarnya hingga saat ini belum berhasil ditangkap.

NASIONAL | 6 Januari 2020

KPK Yakin Perpres Dewas Percepat Tugas Penindakan

Perpres itu telah dinantikan oleh Lembaga Antikorupsi.

NASIONAL | 6 Januari 2020

Mahfud MD: Natuna Dimasuki Kapal Pencuri Ikan

Pengerahan pasukan untuk mengusir para pencuri ikan di laut Natuna sedang dilakukan pemerintah Indonesia.

NASIONAL | 6 Januari 2020

Klaim Nine Dash Line, Menlu: Indonesia Takkan Mengakui

Pemerintah Indonesia tidak akan pernah mengakui terkait 9 Garis Putus-putus atau Nine Dash Line yang diklaim Tiongkok.

NASIONAL | 6 Januari 2020

Soal Natuna, Ketua DPR Minta Pemerintah Utamakan Diplomasi

Puan Maharani menyatakan Pemerintah RI harus bertindak tegas untuk mendesak kapal-kapal Republik Rakyat Tiongkok meninggalkan Laut Natuna.

NASIONAL | 6 Januari 2020

Jokowi: Pernyataan Pejabat Terkait Situasi di Natuna Sudah Tepat

Kedaulatan NKRI tidak mengenal tawar-menawar.

NASIONAL | 6 Januari 2020

Menko Polhukam Dorong Nelayan Beroperasi di Natuna

Menko Polhukam Mahfud MD mendorong 150 kapal perikanan asal Pantai Utara (Pantura) Jawa beroperasi di Laut Natuna.

NASIONAL | 6 Januari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS