INDEX

BISNIS-27 448.146 (0.31)   |   COMPOSITE 5091.82 (20.37)   |   DBX 966.643 (7.34)   |   I-GRADE 139.941 (-0.23)   |   IDX30 428.154 (0.15)   |   IDX80 113.358 (0.41)   |   IDXBUMN20 291.199 (0.73)   |   IDXG30 119.599 (-0.42)   |   IDXHIDIV20 379.423 (-0.2)   |   IDXQ30 124.629 (0.03)   |   IDXSMC-COM 218.961 (1.24)   |   IDXSMC-LIQ 257.997 (1.39)   |   IDXV30 107.251 (0.23)   |   INFOBANK15 832.7 (-1.05)   |   Investor33 373.408 (0.72)   |   ISSI 150.953 (0.22)   |   JII 549.986 (0.88)   |   JII70 187.543 (0.51)   |   KOMPAS100 1019.5 (2.84)   |   LQ45 788.563 (1.25)   |   MBX 1407.83 (4.87)   |   MNC36 279.661 (0.67)   |   PEFINDO25 277.129 (5.34)   |   SMInfra18 242.149 (-0.57)   |   SRI-KEHATI 316.134 (0.38)   |  

Istana Respons Positif Putusan MK Soal Mantan Terpidana

Kamis, 12 Desember 2019 | 17:01 WIB
Oleh : Novy Lumanauw / YUD

Jakarta, Beritasatu.com – Pihak Istana menyatakan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 56/PUU-XVII/2019 akan memberikan nilai positif pada proses perkembangan demokrasi Pancasila di negeri ini.

Pernyataan itu disampaikan Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman menanggapi putusan MK yang memberi syarat tambahan kepada calon kepala daerah yang berstatus mantan terpidana, yakni harus menunggu masa jeda selama 5 tahun setelah melewati atau menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan yang telah inkracht.

“Keputusan MK ini akan memberikan nilai positif bagi proses perkembangan demokrasi Pancasila, sehingga rakyat benar-benar mendapatkan pimpinan daerah yang bersih dan berprestasi agar lahir kesejahteraan rakyat untuk Indonesia Maju,” kata Fadjroel di Jakarta, Kamis (12/12/2019).

Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 mengabulkan sebagian permohonan ICW dan Perludem terkait uji Pasal 7ayat (2) huruf g UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada).

Fadjroel mengungkapkan, pemerintah menyambut baik putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 yang mengabulkan permohonan para pemohon dengan merujuk pada pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2019, yaitu bagi calon kepala daerah yang telah selesai menjalani masa pidana diharuskan menunggu waktu selama lima tahun untuk dapat mengajukan diri menjadi calon kepala daerah.



Sumber:Investor Daily


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Ganjar Cek DAS Bengawan Solo Tak Lagi Hitam

"Kondisinya tadi relatif lebih baik. Ikan-ikan sudah keluar. Cuma ketika dikonsumsi perlu proses di PDAM dan hasiknya belum terlalu bagus," kata Ganjar.

NASIONAL | 12 Desember 2019

Terkait Program Hukum Humaniter, Indonesia Dapat Dukungan Palang Merah Internasional

Indonesia dapat dukungan dari Komite Palang Merah Internasional terkait program kerja pada Hukum Humaniter Internasional.

NASIONAL | 12 Desember 2019

Kapolda Jambi Terima Penghargaan Penanggulangan Karhutla dari Inggris

Kapolda Jambi juga dinilai bertindak tegas terhadap para pelaku pembakar hutan.

NASIONAL | 12 Desember 2019

PSI Dukung Penghapusan Ujian Nasional

PSI mendukung rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim untuk menghapus Ujian Nasional (UN) mulai 2021.

NASIONAL | 12 Desember 2019

KPK Diminta Tuntaskan Kasus Bupati Bandung Barat

Terdapat sejumlah pejabat di Pemkab Bandung Barat yang turut memberikan uang suap kepada Abubakar berdasarkan fakta persidangan.

NASIONAL | 12 Desember 2019

Yayasan Pendidikan Winfield Meriahkan Kegiatan Natal di Medan

Menghadirkan Executive Direktor Universitas Pelita Harapan (UPH)Medan Arifin Fu dan Cindy Djuang yang merupakan seorang edukator di bidang bahasa Inggris.

NASIONAL | 12 Desember 2019

Mimpi Billy Mambrasar, Penjual Kue yang Jadi Staf Khusus Presiden

"Saya jualan kue dan hidup di rumah tanpa listrik sampai saya duduk di bangku SMP," cerita Billy Mambrasar.

NASIONAL | 12 Desember 2019

Menko Polhukam: Pengamanan Natal dan Tahun Baru Sudah Siap

Menko Polhukam Mahfud MD mengemukakan pengamanan Natal dan Tahun Baru sudah siap.

NASIONAL | 12 Desember 2019

Jalan Tol Layang Japek II Hanya Dilintasi Kendaraan Golongan I

Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek II Elevated hanya dilintasi oleh kendaraan golongan I

NASIONAL | 12 Desember 2019

Konsolidasi Humas Kementerian dan Lembaga Penting untuk Sukseskan Kebijakan Pemerintah

Munculnya berbagai resistensi terhadap penerapan kebijakan pemerintah salah satunya menunjukkan masih minim dan belum optimalnya sosialisasi kepada publik.

NASIONAL | 12 Desember 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS