INDEX

BISNIS-27 450.793 (-2.26)   |   COMPOSITE 5144.05 (-15.82)   |   DBX 982.653 (2.46)   |   I-GRADE 141.194 (-0.62)   |   IDX30 430.883 (-2.17)   |   IDX80 114.327 (-0.59)   |   IDXBUMN20 295.098 (-2.05)   |   IDXG30 119.385 (-0.73)   |   IDXHIDIV20 382.257 (-1.97)   |   IDXQ30 125.574 (-0.78)   |   IDXSMC-COM 221.901 (-0.43)   |   IDXSMC-LIQ 259.068 (-1.66)   |   IDXV30 107.621 (-1.14)   |   INFOBANK15 842.759 (-2.22)   |   Investor33 376.322 (-1.83)   |   ISSI 151.265 (-0.8)   |   JII 550.5 (-4.84)   |   JII70 187.95 (-1.54)   |   KOMPAS100 1026.39 (-5.14)   |   LQ45 794.213 (-3.71)   |   MBX 1420.94 (-5.57)   |   MNC36 281.737 (-1.36)   |   PEFINDO25 284.937 (-1.16)   |   SMInfra18 242.709 (-2.12)   |   SRI-KEHATI 318.969 (-1.57)   |  

KPK Diminta Tuntaskan Kasus Bupati Bandung Barat

Kamis, 12 Desember 2019 | 16:29 WIB
Oleh : Fana Suparman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta menuntaskan kasus suap yang menjerat mantan Bupati Bandung Barat, Abubakar. Dalam kasus yang bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) pada 10 April 2019 lalu itu, Abu Bakar diduga menerima suap dari jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk kepentingan kampanye sang istri, Elin Suharliah yang maju sebagai calon Bupati Bandung Barat periode 2018-2023.

Abu Bakar telah divonis bersalah dan dihukum 5 tahun 6 bulan pidana penjara di Pengadilan Tipikor Bandung. Meski demikian, terdapat sejumlah pejabat di Pemkab Bandung Barat yang turut memberikan uang suap kepada Abubakar berdasarkan fakta persidangan.

"Ada 14 orang pejabat setingkat eselon 2 yang kami sertakan namanya dan sudah kami berikan ke KPK sebagai laporan kami. Berdasarkan fakta persidangan, 14 pejabat ini aktif memberikan uang kepada Abubakar," kata tokoh masyarakat Bandung Barat, Asep Suhardi di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (12/12/2019).

Asep yang juga salah satu pendiri Kabupaten Bandung Barat mengaku telah menyerahkan daftar nama 14 pejabat yang disebut dalam persidangan turut memberikan uang kepada Abu Bakar. Belasan pejabat tersebut hingga kini masih aktif di pemerintahan Bandung Barat‎. Asep berharap KPK memberikan pernyataan mengenai status hukum kasus ini, apakah dilanjutkan atau tidak. Hal ini, menurut Asep penting untuk memberikan kepastian hukum.

"Kita ingin ada kepastian hukum, status 14 pejabat ini. Dari tingkat Sekda sampai kadis," katanya.

Asep mengungkapkan, hingga saat ini banyak warga Kabupaten Bandung Barat yang tak nyaman karena pejabatnya yang disebut memberikan uang kapada Abu Bakar, namun masih bekerja seperti biasa. Menurutnya, kasus ini membuat roda pemerintahan Pemkab Bandung Barat tersandera.

"Seperti tak terjadi apa-apa. Aman-aman saja karena sudah lama tidak juga ditindak oleh KPK," keluhnya.

Asep berharap, laporannya ke KPK saat ini bisa se‎gera ditindaklanjuti agar pemerintahan Bandung Barat bisa berjalan baik.

Selain Abu Bakar, dalam kasus tersebut, KPK juga telah menjerat mantan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemkab Bandung Barat, Asep Hikayat serta mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Wetti Lembanawati dan mantan Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda), Adiyoto. Ketiganya telah divonis bersalah oleh Pengadilan.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Yayasan Pendidikan Winfield Meriahkan Kegiatan Natal di Medan

Menghadirkan Executive Direktor Universitas Pelita Harapan (UPH)Medan Arifin Fu dan Cindy Djuang yang merupakan seorang edukator di bidang bahasa Inggris.

NASIONAL | 12 Desember 2019

Mimpi Billy Mambrasar, Penjual Kue yang Jadi Staf Khusus Presiden

"Saya jualan kue dan hidup di rumah tanpa listrik sampai saya duduk di bangku SMP," cerita Billy Mambrasar.

NASIONAL | 12 Desember 2019

Menko Polhukam: Pengamanan Natal dan Tahun Baru Sudah Siap

Menko Polhukam Mahfud MD mengemukakan pengamanan Natal dan Tahun Baru sudah siap.

NASIONAL | 12 Desember 2019

Jalan Tol Layang Japek II Hanya Dilintasi Kendaraan Golongan I

Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek II Elevated hanya dilintasi oleh kendaraan golongan I

NASIONAL | 12 Desember 2019

Konsolidasi Humas Kementerian dan Lembaga Penting untuk Sukseskan Kebijakan Pemerintah

Munculnya berbagai resistensi terhadap penerapan kebijakan pemerintah salah satunya menunjukkan masih minim dan belum optimalnya sosialisasi kepada publik.

NASIONAL | 12 Desember 2019

Presiden Jokowi: Mulai 2021, UN Dihapus

Pemerintah akan menerapkan sistem asesmen kompetensi minimum dan survei karakter mulai tahun 2021.

NASIONAL | 12 Desember 2019

Mahfud: Hukuman Mati untuk Koruptor Bisa Masuk ke Revisi KUHP

"Kalau ingin lebih tegas lagi, bahwa hukuman mati harus diberlakukan kepada koruptor," kata Mahfud.

NASIONAL | 12 Desember 2019

Konfenrensi Perubahan Iklim Madrid, Komisi IV DPR Tekankan Pentingnya Kearifan Lokal

Tradisionalisme pengelolaan lingkungan sudah ditinggalkan sehingga keseimbangan alam terganggu.

NASIONAL | 12 Desember 2019

Polri Kerahkan 100.000 Personel Amankan Natal dan Tahun Baru

Polri telah menetapkan beberapa provinsi sebagai prioritas pertama.

NASIONAL | 12 Desember 2019

Dengan Bodycam, Polisi Akan Lebih Dipercaya Masyarakat

Polda Metro Jaya sudah menyiapkan ratusan unit bodycam untuk dipasang di seragam polisi.

NASIONAL | 12 Desember 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS