Soal Pilkada, KPK Minta KPU Patuhi Putusan MK
INDEX

BISNIS-27 441.115 (-6.71)   |   COMPOSITE 4999.36 (-65.27)   |   DBX 926.724 (-1.92)   |   I-GRADE 133.264 (-2.43)   |   IDX30 420.076 (-6.65)   |   IDX80 109.661 (-1.57)   |   IDXBUMN20 278.261 (-5.6)   |   IDXG30 116.81 (-1.43)   |   IDXHIDIV20 376.476 (-5.76)   |   IDXQ30 123.185 (-2.27)   |   IDXSMC-COM 212.981 (-1.87)   |   IDXSMC-LIQ 238.919 (-2.11)   |   IDXV30 103.357 (-0.89)   |   INFOBANK15 795.289 (-18.41)   |   Investor33 366.258 (-6.17)   |   ISSI 146.103 (-1.34)   |   JII 529.041 (-5.13)   |   JII70 179.515 (-1.95)   |   KOMPAS100 981.638 (-15.57)   |   LQ45 767.973 (-11.6)   |   MBX 1387.12 (-20.31)   |   MNC36 275.074 (-4.8)   |   PEFINDO25 260.463 (-1.57)   |   SMInfra18 237.109 (-3.79)   |   SRI-KEHATI 309.505 (-5.9)   |  

Soal Pilkada, KPK Minta KPU Patuhi Putusan MK

Rabu, 11 Desember 2019 | 20:00 WIB
Oleh : Fana Suparman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi putusan Mahkamah Agung (MA) yang memberikan jeda selama lima tahun kepada mantan narapidana korupsi yang ingin maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). KPK menilai putusan tersebut mengurangi risiko koruptor kembali menjadi kepala daerah. Agar dapat segera diimplementasikan, KPK meminta putusan tersebut dituangkan melalui Peraturan KPU.

"Sebagai tindak lanjut dan agar langsung dapat diimplementasikan, materi yang sudah ditegaskan MK tersebut perlu dituangkan secara lebih teknis di Peraturan KPU," kata Jubir KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (11/12/2019).

Diketahui, KPU telah menerbitkan PKPU tentang Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah untuk Pilkada Serentak 2020. Dalam PKPU Nomor 18 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tertanggal 2 Desember 2019 tersebut tidak mengatur larangan terhadap mantan terpidana kasus korupsi atau eks koruptor untuk ikut dalam pencalonan kepala daerah. Dalam Pasal 4 PKPU tersebut hanya mengatur larangan bagi dua mantan terpidana, yakni mantan terpidana bandar narkoba dan bukan mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak.

Sementara, MK pada hari ini mengabulkan sebagian uji materi Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada). Uji materi yang diajukan Perludem dan ICW ini terkait pencalonan mantan terpidana dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). MK memutuskan jeda selama lima tahun bagi mantan terpidana yang ingin mencalonkan diri dalam pilkada.

KPK meminta KPU mempertegas titik awal dihitungnya masa jeda selama lima tahun. KPK berharap masa jeda tersebut dihitung setelah mantan koruptor yang ingin maju Pilkada menjalani seluruh putusan yang berkekuatan hukum tetap.

"Dalam tindak pidana korupsi, selain hukuman pidana penjara, ada hukuman denda, uang pengganti dan juga pidana tambahan pencabutan hak politik. Harapan KPK tentu saja setelah semua putusan pidana tersebut dilaksanakan barulah dapat dihitung titik awal 5 tahun tsb. Jadi semua hukuman yang dituangkan di putusan sudah dilaksanakan, baik pidana penjara, lunas denda, lunas uang pengganti dan telah melaksanakan pencabutan hak politik," kata Febri.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Pemkab Lima Puluh Kota Tetapkan Tujuh Hari Tanggap Darurat

Selama masa tanggap darurat 10-16 Desember 2019, penanganan korban menjadi prioritas.

NASIONAL | 11 Desember 2019

Pembebasan Lahan Akses Jembatan Musi IV Tertunda Dua Tahun

Pembebasan lahan akses menuju Jembatan Musi IV tertunda hingga dua tahun.

NASIONAL | 11 Desember 2019

Siapkan Pemimpin, Kempora Gelar PKPRT di UNJ

Kegiatan yang menghadirkan pembicara dari KPAI dan Kempora ini dibuka Deputi bidang Pengembangan Pemuda Kempora Asrorun Ni'am Sholeh.

NASIONAL | 10 Desember 2019

Dewan Pengawas KPK Akan Diumumkan 20 Desember

Menteri Sekretaris Negara, Pratikno mengatakan nama-nama Dewan Pengawas KPK akan diumumkan pada 20 Desember 2019.

NASIONAL | 11 Desember 2019

Erick Thohir Akan Cegah Pelecehan Seksual Pada Pegawai BUMN

Erick Thohir ingin memastikan bahwa pegawai perempuan di BUMN tidak mengalami pelecehan.

NASIONAL | 11 Desember 2019

BNPB Dorong Revisi Inpres Pengendalian Karhutla

BNPB mendorong agar pengendalian Karhutla dapat berada di dalam satu komando.

NASIONAL | 11 Desember 2019

Gubernur Jatim Jadi Saksi di Persidangan Rommy

Khofifah mengatakan sudah memberikan jawaban atas seluruh pertanyaan yang diajukan dalam persidangan.

NASIONAL | 11 Desember 2019

Harga Ayam Anjlok, Peternak Bagi-bagi Ayam di Kemtan

Aksi demonstrasi bertujuan menyampaikan tuntutan dan aspirasi kepada pemerintah dan pihak terkait untuk menaikkan harga ayam hidup dan melindungi peternak.

NASIONAL | 11 Desember 2019

Anggota Komisi III Minta Polisi Usut Dugaan Ijazah Palsu Bupati Buton Tengah

Benny menegaskan penggunaan ijazah palsu sangat tidak patut bagi seorang pejabat. Tindakan seperti itu mencerminkan seseorang yang tidak jujur.

NASIONAL | 11 Desember 2019

Puting Beliung, 9 Tiang Listrik di Pati Nyaris Roboh

Sembilan tiang listrik di Desa Tondomulyo, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, nyaris roboh setelah diterjang puting beliung.

NASIONAL | 11 Desember 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS