Dewan Pengawas KPK Akan Diumumkan 20 Desember
INDEX

BISNIS-27 431.53 (-3.35)   |   COMPOSITE 4906.55 (-27.45)   |   DBX 934.495 (-1.3)   |   I-GRADE 129.531 (-1.1)   |   IDX30 408.573 (-4.05)   |   IDX80 107.231 (-1.06)   |   IDXBUMN20 271.434 (-3.2)   |   IDXG30 114.42 (-1.08)   |   IDXHIDIV20 364.598 (-3.27)   |   IDXQ30 119.596 (-1.07)   |   IDXSMC-COM 210.435 (-0.56)   |   IDXSMC-LIQ 236.069 (-1.95)   |   IDXV30 101.606 (-0.8)   |   INFOBANK15 772.076 (-4.94)   |   Investor33 357.854 (-2.78)   |   ISSI 144.258 (-0.69)   |   JII 521.112 (-3.55)   |   JII70 177.199 (-1.37)   |   KOMPAS100 960.444 (-7.38)   |   LQ45 749.999 (-7.62)   |   MBX 1355.95 (-8.44)   |   MNC36 267.764 (-2.13)   |   PEFINDO25 261.843 (-3.84)   |   SMInfra18 232.762 (-2.06)   |   SRI-KEHATI 301.662 (-2.42)   |  

Dewan Pengawas KPK Akan Diumumkan 20 Desember

Rabu, 11 Desember 2019 | 19:23 WIB
Oleh : YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Sekretaris Negara, Pratikno mengatakan nama-nama Dewan Pengawas KPK akan diumumkan pada 20 Desember 2019.

"Ya kan belum final, nanti tanggal 20 (Desember) lah final," kata Pratikno di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Rabu.

Namun, Pratikno enggan mengkonfirmasi nama-nama siapa saja yang masuk dalam Dewan Pengawas tersebut.

"Ya namanya belum final kok masih proses terus, namanya kan belum di-keppres-kan belum ditandatangani, jadi nanti lihat tanggal 20 (Desember)," tambah Pratikno.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengaku sudah mengantongi nama-nama anggota Dewan Pengawas KPK, namun belum mengumumkannya.

"Sudah (final), tapi belum (diumumkan)," kata Presiden Jokowi di Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Dewan Pengawas KPK adalah struktur baru dalam tubuh KPK berdasarkan UU No. 19 tahun 2019 tentang Perubahan UU KPK.

Dewan Pengawas antara lain bertugas untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, penyitaan, menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai KPK, menerima dan laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai dan lainnya.

Pasal 69A ayat (l) UU No. 19 tahun 2019 tentang Perubahan UU KPK menyatakan "Ketua dan anggota Dewan Pengawas untuk pertama kalinya ditunjuk dan diangkat oleh Presiden Republik Indonesia".

Dewan Pengawas rencananya akan dilantik bersama dengan pimpinan KPK periode 2019-2023 pada 21 Desember 2019.

Kehadiran Dewan Pengawas di bawah Presiden memang diatur sebagaimana dalam Pasal 37A, Pasal 37B, Pasal 37C, Pasal 37D, Pasal 37E, Pasal 37F, dan Pasal 37G serta Pasal 69A, Pasal 69B, Pasal 69C, dan Pasal 69D.

Anggota Dewan Pengawas berjumlah 5 orang Dewan Pengawas dengan tugas antara lain mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi, memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan.

Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis atau tidak memberikan izin tertulis terhadap permintaan izin sebagaimana dimaksud paling lama 1 x 24 jam sejak permintaan izin diajukan.

Berdasarkan pasal 69 D UU No. 19 tahun 2019 tentang Perubahan UU KPK, disebutkan "Sebelum Dewan Pengawas terbentuk, pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebelum Undang-Undang ini diubah".

Dewan Pengawas juga menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan.



Sumber:ANTARA


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Erick Thohir Akan Cegah Pelecehan Seksual Pada Pegawai BUMN

Erick Thohir ingin memastikan bahwa pegawai perempuan di BUMN tidak mengalami pelecehan.

NASIONAL | 11 Desember 2019

BNPB Dorong Revisi Inpres Pengendalian Karhutla

BNPB mendorong agar pengendalian Karhutla dapat berada di dalam satu komando.

NASIONAL | 11 Desember 2019

Gubernur Jatim Jadi Saksi di Persidangan Rommy

Khofifah mengatakan sudah memberikan jawaban atas seluruh pertanyaan yang diajukan dalam persidangan.

NASIONAL | 11 Desember 2019

Harga Ayam Anjlok, Peternak Bagi-bagi Ayam di Kemtan

Aksi demonstrasi bertujuan menyampaikan tuntutan dan aspirasi kepada pemerintah dan pihak terkait untuk menaikkan harga ayam hidup dan melindungi peternak.

NASIONAL | 11 Desember 2019

Anggota Komisi III Minta Polisi Usut Dugaan Ijazah Palsu Bupati Buton Tengah

Benny menegaskan penggunaan ijazah palsu sangat tidak patut bagi seorang pejabat. Tindakan seperti itu mencerminkan seseorang yang tidak jujur.

NASIONAL | 11 Desember 2019

Puting Beliung, 9 Tiang Listrik di Pati Nyaris Roboh

Sembilan tiang listrik di Desa Tondomulyo, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, nyaris roboh setelah diterjang puting beliung.

NASIONAL | 11 Desember 2019

Tegal Dinobatkan Sebagai Kota Peduli HAM

Dengan pelayanan yang terus memerhatikan masyarakat, Tegal dinobatkan sebagai Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) dari Kementerian Hukum dan HAM (Menkumham).

NASIONAL | 11 Desember 2019

Pencemaran Nama Baik, Akun Twitter @digeeembok Dipolisikan

Roni Eka Mirsa melaporkan akun Twitter @digeeembok terkait kasus dugaan pencemaran nama baik.

NASIONAL | 11 Desember 2019

Ini Alasan Mendikbud Nadiem Hapus Ujian Nasional 2021

Menurut Nadiem, UN juga membuat siswa dan guru stres.

NASIONAL | 11 Desember 2019

Bebas Korupsi, RSUD Kardinah Raih Penghargaan Kemenpan RB

Tanpa percaloan, pungutan liar maupun diskriminasi, RSUD Kardinah mendapatkan penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi dari Menpan RB.

NASIONAL | 11 Desember 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS